Kamis, 27 March 2014

Syamsu: UU Peradilan Militer Harus Direformasi

ANT

Mantan Komandan Puspom TNI, Mayjen (Purn) Syamsu Djalal menilai Undang-Undang Peradilan Militer harus segera direformasi melalui amandemen oleh pemerintah dan DPR RI.



"Reformasi itu dengan menitikberatkan pada prinsip independensi dan imparsial," katanya dalam disertasinya berjudul "Reformasi Peradilan Militer Dalam Rangka Penerapan Prinsip Rule of Law" di Jakarta, Kamis (27/3).



Ia menjelaskan independensi adalah jaminan atau syarat mutlak bagi tercapainya imparsial, di mana seorang hakim pada pengadilan militer harus dapat bersikap netral tidak memihak dalam memutuskan suatu perkara.



Prinsip independensi diartikan sebagai kebebasan dari campur tangan, tekanan atau paksaan yang terdiri dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan serta pihak-pihak lain di luar pengadilan.



"Dengan demikian seorang hakim pengadilan militer dalam memutuskan perkara hanya didasarkan pada demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani," katanya.



Dengan demikian, menurut dia, prinsip independensi berhadap-hadapan dengan tantangan atau hambatan struktural bak langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi atau mengurangi kebebasan seorang hakim pengadilan militer dalam memutuskan suatu sengketa.



Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) itu juga memandang pemerintah dan DPR harus memperhatikan keberadaan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satunya Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan seorang prajurit TNI yang melakukan kesalahan di luar kemiliteran dapat diadili di pengadilan sipil.



"Namun dalam implementasi UU itu, tidak pernah terjadi. Karena itu, agar tidak menjadi polemik UU Peradilan Militer harus segera diamandemen," ujarnya.



Ia mencontohkan, independensi hakim kasus "Cebongan" yang hanya menjatuhkan hukuman belasan tahun kepada pelaku, padahal tindakannya berencana dan diancam Pasal 340 KUHP.



"Tindakan pelaku Cebongan itu jika sesuai Pasal 340 KUHP harus dijatuhi hukuman mati," tukasnya.



Dalam sidang disertasinya di Universitas Jayabaya dengan penguji Prof Muladi, Prof Teguh Prasetyo, dan Prof Gayus Lumbuun, Syamsu Djalal mendapatkan nilai sangat memuaskan.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua