Senin, 19 Mei 2014

MK Tolak Penguji Pajak Cukai Rokok

Pungutan pajak rokok merupakan kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi.
ASH
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terkait ketentuan pajak cukai atas rokok.
 
“Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 64/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Senin (19/5).
 
Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan sesuai UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, subjek cukai adalah pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, dan importir. Sedangkan objek cukai adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris. Sementara berdasarkan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 UU PDRD objek pajak rokok adalah komsumsi rokok dan subjek pajak konsumen rokok.
 
“Sehingga, terdapat perbedaan antara objek dan subjek cukai dengan subjek dan objek pajak rokok,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.
 
Mahkamah menilai pungutan cukai rokok sekaligus pajak rokok adalah politik perpajakan untuk menambah pendapatan negara sekaligus sebagai kompensasi atas daya rusak atau akibat dampak negatif dari rokok yang dapat merusak kesehatan. Sehingga, sebagian besar dari pungutan pajak rokok harus digunakan untuk biaya bidang kesehatan.
 
“Dengan pungutan cukai sekaligus pajak rokok juga berdampak pada pengurangan jumlah rokok yang berdampak positif bagi perbaikan kesehatan masyarakat,” lanjutnya.
 
Menurut Mahkamah pungutan pajak rokok merupakan wilayah kebijakan pembentuk undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. “Permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum,” kata Maria.     
 
Sebelumnya, lima pemerhati HAM yakni (alm) Mulyana Wirakusumah (anggota TIM Penyusun RUU HAM), Hendardi (PHBI), Aizzudin (Dewan Pimpinan Kerukunan Tani Indonesia), Neta S Pane (IPW), dan Bambang Isti Nugroho (Pembela Kaum Miskin) yang mengklaim dirinya sebagai perokok memohon pengujian sejumlah pasal dalam UU PDRD.
 
Mereka memohon pengujian Pasal 1 angka 19, Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 94 ayat (1) huruf c dan Pasal 181 UU PDRD yang menetapkan pajak cukai rokok sebagai pajak daerah. Soalnya, UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, juga telah menetapkan cukai rokok sebagai jenis pajak tidak langsung atas produk rokok.
 
Karenanya, ketentuan yang mengatur kembali pengenaan pajak atas cukai rokok dalam UU PDRD merugikan hak konstitusional para perokok karena konsumen rokok telah diwajibkan membayar pajak dua kali (pajak ganda). Menurutnya, aturan itu menimbulkan pajak ganda yang dilarang hukum perpajakan karena berpeluang menimbulkan ketidakadilan. Terlebih, putusan MK No. 6/PUU-VII/2009 menyebut merokok adalah kegiatan legal. Mereka meminta MK membatalkan pasal-pasal itu.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua