Bank Indonesia menginginkan adanya keamanan konsumen dalam berjalannya sistem pembayaran digital selain infrastruktur di dalamnya yang harus tetap terjaga.
"Saat ini arahnya ke (pembayaran) digital, namun kami ingin aman dan efisien. BI menegakkan aturan agar perlindungan konsumen terjaga selain ketersediaan infrastrukturnya," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Rosmaya Hadi usai peluncuran produk "digital Citibank Indonesia" di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan dalam Layanan Keuangan Digital (LKD), di dalamnya terdapat uang elektronik dan ada 17 lembaga keuangan yang bisa menjalankannya terdiri dari sembilan bank dan delapan non-bank yang telah mendapatkan izin serta berbadan hukum.
Menurut dia, lembaga keuangan yang menjalankan LKD itu dan ingin menggandeng individu maka diperboleh bagi bank-bank yang masuk dalam Buku IV.
"Namun, bagi bank yang tidak masuk dalam Buku IV silahkan menggandeng, namun jangan individu karena riskan karena ini tahap pertama dan lebih baik diserahkan kepada bank yang memiliki rekam jejak yang jelas," ujarnya.
Rosmaya mengatakan BI sedang menunggu Surat Edaran (SE) terkait LKD, namun harus dicek kesiapan lembaga yang akan menerapkan LKD tersebut.
Dia mencontohkan apakah sistem informasi dan teknologi siap dan keamanan audit eksternal atau "security audit eksternal" dalam penerapan LKD tersebut.
"Kita butuh 'security audit eksternal' maupun internal dan auditor IT independen," ucapnya.
Dia menilai penurunan penggunaan uang digital saat ini masih tentatif dan akan menunjukkan peningkatan di masyarakat, namun harus diberikan edukasi yang baik kepada publik.
Selain itu menurut dia, dalam era perbankan global, BI menerapkan persaingan sehat antara bank lokal dan asing yang ada di dalam negeri.
Dia mengatakan BI sebagai regulator sudah mengumpulkan pihak bank dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN agar siap bersaing dengan menerapkan infrastruktur yang bagus dan efisien.
"Saat ini arahnya ke (pembayaran) digital, namun kami ingin aman dan efisien. BI menegakkan aturan agar perlindungan konsumen terjaga selain ketersediaan infrastrukturnya," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Rosmaya Hadi usai peluncuran produk "digital Citibank Indonesia" di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan dalam Layanan Keuangan Digital (LKD), di dalamnya terdapat uang elektronik dan ada 17 lembaga keuangan yang bisa menjalankannya terdiri dari sembilan bank dan delapan non-bank yang telah mendapatkan izin serta berbadan hukum.
Menurut dia, lembaga keuangan yang menjalankan LKD itu dan ingin menggandeng individu maka diperboleh bagi bank-bank yang masuk dalam Buku IV.
"Namun, bagi bank yang tidak masuk dalam Buku IV silahkan menggandeng, namun jangan individu karena riskan karena ini tahap pertama dan lebih baik diserahkan kepada bank yang memiliki rekam jejak yang jelas," ujarnya.
Rosmaya mengatakan BI sedang menunggu Surat Edaran (SE) terkait LKD, namun harus dicek kesiapan lembaga yang akan menerapkan LKD tersebut.
Dia mencontohkan apakah sistem informasi dan teknologi siap dan keamanan audit eksternal atau "security audit eksternal" dalam penerapan LKD tersebut.
"Kita butuh 'security audit eksternal' maupun internal dan auditor IT independen," ucapnya.
Dia menilai penurunan penggunaan uang digital saat ini masih tentatif dan akan menunjukkan peningkatan di masyarakat, namun harus diberikan edukasi yang baik kepada publik.
Selain itu menurut dia, dalam era perbankan global, BI menerapkan persaingan sehat antara bank lokal dan asing yang ada di dalam negeri.
Dia mengatakan BI sebagai regulator sudah mengumpulkan pihak bank dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN agar siap bersaing dengan menerapkan infrastruktur yang bagus dan efisien.