Selasa, 30 September 2014

ICJR Minta Mendagri Uji Qanun Jinayat

ANT

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendorong Menteri Dalam Negeri untuk melakukan uji publik atas aturan-aturan dalam qanun (peraturan daerah) jinayat dengan mengundang para akademisi dan pakar hukum pidana.

"Mendagri perlu segera membekukan sementara qanun jinayat sambil melakukan review," kata Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono di Jakarta, Selasa.

Menteri Dalam Negeri melalui pemberitaan beberapa media telah merespon dan berjanji akan melakukan review atau meninjau ulang atas produk hukum Qanun Jinayat Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Menurut dia, pembekuan ini penting, agar ada kepastian hukum dan tidak menimbulkan ekses yang berlebihan dalam prakteknya nanti.

Ia berpendapat bahwa sebaiknya Mendagri jangan hanya melihat masalah qanun jinayat dihubungkan dengan pemberlakuan bagi warga non muslim di Aceh, tapi juga dari aspek lainnya.

Para akademisi dan pakar hukum pidana termasuk hukum acara pidana di Indonesia perlu dilibatkan dalam uji publik untuk melihat secara lebih jernih muatan qanun jinayat tersebut apakah bertentangan dengan UU di Indonesia.

Mendagri juga diminta agar konsisten menerapkan aturan-aturan Hak Asasi Manusia sebagai batu uji untuk melakukan review atas qanun seperti konevensi Hak sipil dan Politik, Konvensi Anti penyiksaan, konvensi anak, CEDAW dan lain lain yang telah di ratifikasi di Indonesia.

ICJR melihat ada tiga masalah pokok atas berlakuknya qanun jinayat yaitu pertama, terkait dengan rumusan tindak pidana terutama unsur tindak pidana, kedua jenis pemidanaannya yang bertolak belakang dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan ketiga terkait dengan masalah hukum acaranya.














Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua