Rabu, 08 April 2015

Pemerintah Permudah Syarat Pelatihan Kerja di BLK

ADY
Dalam persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015, pemerintah akan menggelar pelatihan kerja untuk 1 juta orang. Untuk mencapai jumlah peserta pelatihan itu, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengatakan persyaratan kepesertaan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dipermudah.
 
Semua orang dari tingkat pendidikan SD sampai SMP boleh ikut pelatihan kerja di BLK. “Kita tidak ingin BLK menetapkan syarat khusus batas pendidikan formal terakhir bagi para peserta pelatihan kerja. Kita mempermudah persyaratannya agar semua orang bisa mengikuti pelatihan kerja,” kata Hanif di Jakarta, Selasa (07/5).
 
Hanif melihat selama ini pendidikan formal jadi syarat bagi orang yang ingin mengikuti pelatihan di BLK. Persyaratan ketat itu jadi salah satu kendala dalam pemenuhan jumlah tenaga kerja di Indonesia. BLK perlu melatih tenaga kerja lulusan SD dan SMP karena jumlah pengangguran yang berasal dari tingkat pendidikan itu mencapai 7,24 juta orang.
 
“Jika BLK mematok syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA), maka angkatan kerja lulusan SD dan SMP itu sulit terserap dalam dunia kerja, Itu menjadi masalah krusial yang harus segera dibenahi,“ ujar Hanif.
 
Dalam pelaksanaan MEA, dikatakan Hanif, industri banyak membutuhkan tenaga kerja. Untuk itu calon tenaga kerja harus dipersiapkan. Apalagi lulusan SD dan SMP biasanya masih usia produktif.
 
Kemenaker mencatat ada 276 BLK di Indonesia. Dari jumlah itu 14 BLK milik Kemenaker dan sisanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pola pelatihan di BLK milik pemerintah daerah ditekankan pada pelatihan sesuai kebutuhan tenaga kerja di wilayah masing-masing. Seperti otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektronok, komputer, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan.
belajar mesin motor
 - syafrianto
09.02.16 17:35
bagus sekali
tanggapan saya
 - nurhady
04.06.15 09:16
assalamualaikum.. pak saya maw tanya kalau saya mau masuk BLK,cuman belum tamat smk gimna pak.
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua