Selasa, 19 May 2015

Investasi, Arbitrase, dan Denial of Justice

Ada tiga kata penting yang perlu diingat ketika membaca buku ini: investasi, arbitrase dan denial of justice.
MYS
Buku "Konsep Denial of Justice dalam Arbitrase Internasional". Foto: RED (Edited)

Tentu saja, bukan berarti kata atau frasa lain tidak penting. Kata investasi, arbitrase, dan adalah kata-kata kunci yang sering disebut dalam buku ini, sekaligus mengingatkan pembaca konteks kajian yang dilakukan oleh penulis.
 
Mulailah dengan kata investasi. Selama puluhan tahun Indonesia menjadi salah satu ‘surga’ investasi. Mudahnya investor masuk berhubungan langsung dengan kepastian hukum berusaha. Setidaknya, kepastian berinvestasi yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian tertentu, baik yang bersifat antar pemerintah maupun antar pengusaha  dan antara pengusaha dengan pemerintah.
 
Kalau terjadi sengketa bisnis, biasanya arbitrase akan dipilih sebagai forum penyelesaian. Rumit tidaknya penyelesaian sangat bergantung pula pada klausula perjanjian yang dibuat para pihak. Salah satu konsep yang perlu diperhatikan para pelaku bisnis adalah konsep . Begitulah kira-kira korelasi sederhana kata investasi, arbitrase, dan . Contohnya adalah . Indonesia menjadi negara anggota di sini. Perjanjian investasi ASEAN ini mengatur kewajiban untuk tidak melakukan .
 
Tetapi, apakah sebenarnya itu? Zefanya B.P. Samosir, sang penulis, mengemukakan definisi sederhanya sebagai munculnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional jika negara tidak memenuhi standar tertentu dalam menyelenggarakan peradilan terhadap orang asing (hal. 3). Intinya, adalah konsep perlindungan bagi investor yang bertumpu pada tiga unsur, yaitu orang asing, tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional, dan cara tidak adil dalam menyelenggarakan peradilan ().
 
Investor sudah menanamkan duit dalam jumlah besar dalam resiko yang tidak kecil, sehingga ia merasa perlu melindungi dirinya. Selama ini, yang dipakai adalah perlindungan diplomatik. Tetapi lama kelamaan tak dipakai karena investor dapat langsung menyelesaikan sengketanya dengan negara tempat investasi ().
 
dianggap penting bahkan konsep sentral dalam standar minimum internasional. Konsep semakin luas dan berkembang, baik dalam forum yang menanganinya maupun sumber. Forum penyelesaian sengketa investasi kian beragam, pengaturan tentang konsep ini juga semakin sering dipakai.
 
Cobalah baca Pasal 11 (2a) ASEAN Comprehensive Investment Agreement yang menyebutkan Itu baru satu contoh. Dalam buku ini, Zefanya memberikan banyak contoh perjanjian multilateral atau regional yang memuat konsep .
 























Konsep Denial of Justice dalam Arbitrase Internasional

Penulis

Zefanya B.P. Samosir

Penerbit

CV Keni Media, Bandung

Cet-1

2015

Halaman

178 + x

 
Akibat hukum  adalah negara harus bertanggung jawab baik berupa restitusi maupun kompensasi. Restitusi (pengembalian ke keadaan semula) dianggap tidak mencukupi, sehingga negara masih dibebani kompensasi. Dikatakan penulis, besarnya kompensasi yang harus dibayar sudah sejak lama bermasalah karena perdebatan, misalnya, tentang  pantas tidaknya ganti rugi diberikan untuk mengganti hilangnya reputasi bisnis, kerugian non-material, kerugian tidak langsung atau hilangnya potensi laba di masa depan ().
 
Tentu saja, timbul pertanyaan yang mengusik: kalau proses peradilan yang bersifat tidak adil, mengapa harus negara yang menanggung beban? Siapa pula yang menilai proses hukum itu tidak adil bagi investor? Apa parameternya? Indonesia, misalnya. Bukankah hukum nasional jelas menyebutkan peradilan dilaksanakan secara independen, dan tak boleh diintervensi? Buku ini mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini melalui doktrin dan literatur yang berkembang, terutama dalam kacamata . 
 
Indonesia pernah ‘kesandung’ perkara terkait . Penulis memberi contoh kasus AMCO (Kartika Plaza), kasus Himpurna, dan kasus Loewen. Bagaimana kasus ini terjadi dan kaitannya dengan , sebaiknya baca langsung paparan penulis.
 
Meskipun diangkat dari tugas akhir  di kampus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan ada beberapa kesalahan penulisan, karya Zefanya ini layak menjadi bagian koleksi Anda, terutama yang menggeluti dunia investasi dan litigasi. Tentu saja, tidak ada salahnya membaca literatur lain yang relevan. Indonesia punya sarjana-sarjana, seperti Soedargo Gautama (), Sunaryati Hartono (), Huala Adolf (), Erman Rajagukguk (), dan (),yang sudah menuliskan karya yang relevan. Sebagian dari karya para penulis itu digunakan Zefanya sebagai referensi.
 
Selamat membaca…
denial of justice



denial of justicedenial of justiceASEAN Comprehensive Investment Agreementdenial of justice

denial of justice denial of justicehal. 25

hal. 3

Denial of justicedenial of justice

fair and equitable treatment requires each Member State not to deny justice in any legal or administrative proceedings in accordance with the principle of due process.denial of justice

denial of justice hal. 49

fair and equitable treatment

denial of justicedenial of justice

Arbitrase Bank Dunia tentang PMA di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum PerdataBeberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di IndonesiaHukum Penyelesaian Sengketa Penanaman ModalHukum Investasi di IndonesiaDavid KairupanAspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua