Rabu, 26 August 2015

Pengujian UU Jabatan Notaris Kandas

Pemohon tak miliki legal standing.
ASH

Upaya menghapus peran persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam proses hukum yang melibatkan Notaris akhirnya kandas di tangan sembilan hakim konstitusi. Pasalnya, dengan dalih pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima uji materi Pasal   tentang Jabatan Notaris
 

 
Sebelumnya, advokat Tomson Situmeang mempersoalkan Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Jabatan Notaris khususnya frasa  khususnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.”
 
 
 
Dalam putusannya, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian Pemohon baik secara nyata maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian. Pemohon yang berprofesi sebagai advokat justru telah dijamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Notaris ini.
 
“Ketika ada seseorang hendak mengajukan alat bukti berupa fotokopi minuta akta atau (keterangan) notaris atau dapat saja Pemohon berada di posisi sebagai kuasa hukum notaris untuk melindungi notaris yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, kemudian menggunakan payung hukum pasal yang dimohonkan pengujianm,” tutur Hakim Konstitusi Aswanto saat membacakan pertimbangan putusan.
 
Adapun Pemohon sebagai wajib pajak tidak dapat dipastikan pula mengalami kerugian dengan berlakunya pasal . Menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1), sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dan ayat (3), (4), UU Jabatan Notaris yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.
 
“Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon,” tegasnya.
66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU No. 2 Tahun 2014tentang Perubahan AtasUU No. 30 Tahun 2004.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ucap Ketua Majelis MK, Arief Hidayat saat membacakan putusan bernomor 72/PUU-XII/2014 di ruang sidang MK, Rabu (26/8).

dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” terkait pemeriksaan proses peradilan yang melibatkan notaris. Alasannya, ketentuan serupa pernah dibatalkan MK melalui uji materi Pasal 66 ayat (1)UU No. 30 Tahun 2004

PutusanMK No. 49/PUU-X/2012 sudah menyatakan pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tak perlu persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Ketentuan itu dinilai mempengaruhi tugas penegakan hukum oleh advokat, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang berujung hilangnya independensi dalam proses peradilan. Untuk itu, pemohon meminta MK membatalkan ketiga ayat Pasal 66 tadi  karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.





a quo

(legal standing)

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua