Selasa, 29 September 2015

MK: Anjuran Tertulis Bukan Syarat Pengajuan Gugatan PHI

Menurut Mahkamah anjuran tertulis adalah bagian dari risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi.
ASH
Gedung MK. Foto: RES


 

 

 

      

 


 

Namun, persoalannya format dan substansi risalah penyelesaian dalam mediasi atau konsiliasi tidak diatur dalam UU PPHI, maka Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai format dan substansi risalah dimaksud. Mengacu Pasal 6 UU PPHI, format dan substansi risalah penyelesaian mediasi/konsiliasi sekurang-kurangnya memuat (a) nama lengkap dan alamat para pihak; (b) tanggal dan tempat; (c) alasan perselisihan; (d) pendapat para pihak; (e) anjuran tertulis; dan (f) kesimpulan hasil mediasi/konsiliasi.

 

“Apabila anjuran tersebut tidak diterima oleh salah satu pihak/kedua pihak maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke PHI dengan melampirkan risalah tersebut,” lanjutnya.

 

Atas dasar itu, menurut Mahkamah anjuran tertulis adalah bagian dari risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Karena itu, frasa “sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi” seperti disebut petitum permohonan secara teknis penerapannya kurang tepat.

 

“Yang paling tepat adalah frasa “dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi”. Dengan demikian, Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI rumusannya dimaknai menjadi seperti termuat dalam amar putusan.”
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi permintaan tafsir frasa “anjuran tertulis”dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indutrial (PPHI). Mahkamah memaknai frasa “anjuran tertulis” dalam dua pasal itu sebagai risalah mediasi yang dikeluarkan mediator ketika tidak tercapai kesepakatan sengketa hubungan industrial.    

“Frasa ‘anjuran tertulis’ dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai ‘dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi’,” ujar Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan putusan No. 68/PUU-XIII/2015 di Gedung MK, Selasa (29/9).  

Sebelumnya, sejumlah buruh yakni Muhammad Hafidz, Wahidin, Solihin, Herwan, dan Yayat Sugara mempersoalkan frasa “anjuran tertulis” dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI. Mereka meminta tafsir agar “anjuran tertulis” dalam proses mediasi atau konsiliasi di Dinas Tenaga Kerja dimaknai sebagai “risalah” sebagai syarat formil pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).  

Menurutnya, keberadaan kedua pasal tersebut telah merugikan para pihak termasuk para pemohon ketika akan mengajukan gugatan ke PHI. Soalnya, selama ini mediator maupun konsiliator hanya memberikan anjuran tertulis apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial. Satu sisi, UU PPHI tidak memberi kewenangan mediator/konsiliator untuk menerbitkan risalah.  

Sisi lain, Pasal 83 ayat (1) UU PPHI, gugatan ke PHI melampirkan risalah mediasi/konsiliasi sebagai syarat formil pengajuan gugatan ke PHI. Jika tidak, hakim PHI wajib mengembalikan gugatan para penggugat. Namun, praktik dan teori UU PPHI, anjuran tertulis tidak dipakai lagi, yang dipakai itu risalah. Karena itu, para pemohon berharap MK menyatakan konstitusional bersyarat sepanjang kata “anjuran tertulis” dalam dua pasal itu dimaknai sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menganggap anjuran tertulis bukan syarat formil pengajuan gugatan di PHI. Sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan di PHI. Karena itu, petitum permohonan yang meminta pemaknaan Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU PPHI setelah frasa “anjuran tertulis” ditambahkan frasa “sebagai bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi” dipandang beralasan.
Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua