Banyak pihak yang menyoroti satu tahun perjalanan pemerintahan Jokowi-JK. Dari survei yang dilakukan Indo Barometer pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi dan melibatkan 1.200 responden secara umum menunjukkan mayoritas responden merasa tidak puas oleh kerja pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengatakan dari hasil survei itu 47,3 persen kurang puas dan 44,8 persen puas terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian 46,2 persen responden puas dan 41,3 persen tidak puas terhadap kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Survei ini menunjukkan lebih banyak masyarakat yang tidak puas daripada yang puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun ini,” katanya dalam jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/10).
Untuk kerja kabinet selama setahun 42,8 persen responden tidak puas dan 36,3 persen puas. Dari responden yang puas terhadap kerja kabinet, 71 persen merasa puas dengan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti), 54,2 persen Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Anies Baswedan), 47,8 persen Menteri Sosial (Khofifah Indar Parawansa), 44,4 persen Menteri Agama (Lukman Hakim Syaifuddin) dan 37,8 persen Menteri Kesehatan (Nila F Moeloek).
Dalam menilai keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun, 15,5 persen responden menilai keberhasilan itu dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS), 6,5 persen pemberantasan KKN dan 5,1 persen pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). “KIS jadi salah satu kebijakan yang direspon positif oleh masyarkat dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Qodari.
Kemudian dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK program yang paling disukai responden yaitu program jaminan kesehatan (KIS/BPJS Kesehatan) sebesar 18,6 persen dan pendidikan (KIP) 7,9 persen. Namun perspektif responden terhadap kegagalan pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun ini diantaranya terkait KIS yang dirasa belum berfungsi dengan baik sebesar 2,0 persen. “Ada juga yang masih kecewa terhadap KIS karena dinilai belum berjalan baik,” tukasnya.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai wajar jika masih banyak keluhan terhadap BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan pun masih tanggap merespon. Keluhan itu lumrah karena program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sangat besar dan baru berjalan dua tahun.
Salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN/KIS) diantaranya akses informasi yang tidak diterima masyarakat secara baik. Sehingga masyarakat belum memahami mekanisme dan sistem yang berlaku dalam program JKN/KIS seperti rujukan berjenjang. Belum lagi masih ada fasilitas kesehatan yang “nakal” sehingga menolak peserta BPJS Kesehatan.
“Informasi mengenai program JKN/KIS itu harus sampai dengan baik ke masyarakat. Harus terus dilakukan perbaikan agar kedepan persepsi masyarakat terhadap BPJS Kesehatan semakin baik” paparnya.
Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro, menyebut survei Indo Barometer itu dilakukan secara independen, tidak ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Secara umum ia melihat hasil survei itu memberi masukan yang baik terhadap perbaikan program JKN/KIS kedepan.
Purnawarman menjelaskan setiap kantor cabang BPJS Kesehatan memiliki unit pengaduan. Jika menghadapi kendala, peserta bisa langsung melapor ke unit pengaduan terdekat. Untuk penyampaian informasi, BPJS Kesehatan terus berupaya mempermudah aksesnya termasuk menginformasikan kepada masyarakat untuk rutin membayar iuran. “Kami terus menerus menyampaikan informasi terkait program JKN kepada masyarakat,” pungkasnya.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, mengatakan dari hasil survei itu 47,3 persen kurang puas dan 44,8 persen puas terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian 46,2 persen responden puas dan 41,3 persen tidak puas terhadap kerja Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Survei ini menunjukkan lebih banyak masyarakat yang tidak puas daripada yang puas terhadap pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun ini,” katanya dalam jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/10).
Untuk kerja kabinet selama setahun 42,8 persen responden tidak puas dan 36,3 persen puas. Dari responden yang puas terhadap kerja kabinet, 71 persen merasa puas dengan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan (Susi Pudjiastuti), 54,2 persen Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah (Anies Baswedan), 47,8 persen Menteri Sosial (Khofifah Indar Parawansa), 44,4 persen Menteri Agama (Lukman Hakim Syaifuddin) dan 37,8 persen Menteri Kesehatan (Nila F Moeloek).
Dalam menilai keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun, 15,5 persen responden menilai keberhasilan itu dalam program Kartu Indonesia Sehat (KIS), 6,5 persen pemberantasan KKN dan 5,1 persen pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). “KIS jadi salah satu kebijakan yang direspon positif oleh masyarkat dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Qodari.
Kemudian dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK program yang paling disukai responden yaitu program jaminan kesehatan (KIS/BPJS Kesehatan) sebesar 18,6 persen dan pendidikan (KIP) 7,9 persen. Namun perspektif responden terhadap kegagalan pemerintahan Jokowi-JK selama satu tahun ini diantaranya terkait KIS yang dirasa belum berfungsi dengan baik sebesar 2,0 persen. “Ada juga yang masih kecewa terhadap KIS karena dinilai belum berjalan baik,” tukasnya.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai wajar jika masih banyak keluhan terhadap BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan pun masih tanggap merespon. Keluhan itu lumrah karena program yang diselenggarakan BPJS Kesehatan sangat besar dan baru berjalan dua tahun.
Salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat terkait pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN/KIS) diantaranya akses informasi yang tidak diterima masyarakat secara baik. Sehingga masyarakat belum memahami mekanisme dan sistem yang berlaku dalam program JKN/KIS seperti rujukan berjenjang. Belum lagi masih ada fasilitas kesehatan yang “nakal” sehingga menolak peserta BPJS Kesehatan.
“Informasi mengenai program JKN/KIS itu harus sampai dengan baik ke masyarakat. Harus terus dilakukan perbaikan agar kedepan persepsi masyarakat terhadap BPJS Kesehatan semakin baik” paparnya.
Direktur Hukum, Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro, menyebut survei Indo Barometer itu dilakukan secara independen, tidak ada kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Secara umum ia melihat hasil survei itu memberi masukan yang baik terhadap perbaikan program JKN/KIS kedepan.
Purnawarman menjelaskan setiap kantor cabang BPJS Kesehatan memiliki unit pengaduan. Jika menghadapi kendala, peserta bisa langsung melapor ke unit pengaduan terdekat. Untuk penyampaian informasi, BPJS Kesehatan terus berupaya mempermudah aksesnya termasuk menginformasikan kepada masyarakat untuk rutin membayar iuran. “Kami terus menerus menyampaikan informasi terkait program JKN kepada masyarakat,” pungkasnya.