KPPU Surabaya: UMKM Perlu Dilindungi dan Diberdayakan
Aktual

KPPU Surabaya: UMKM Perlu Dilindungi dan Diberdayakan

RED
Bacaan 2 Menit
KPPU Surabaya: UMKM Perlu Dilindungi dan Diberdayakan
Hukumonline
Kelahiran UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 17 Tahun 2013 menjadi tonggak kebangkitan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui PP 17/2013, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diamanatkan untuk menjalankan peran pengawasan terhadap kegiatan kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar.

“Di dalam PP 17/2013, KPPU dapat menjatuhkan sanksi denda administratif kepada pelaku usaha besar dan pelaku usaha menengah,” ungkap Aru Armando, Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya dalam siaran pers, Kamis (29/10).

Aru menjelaskan pelaku usaha besar dapat dijatuhkan sanksi jika merugikan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Sebaliknya, pelaku usaha menengah dapat dikenai sanksi jika merugikan pelaku usaha mikro dan kecil. Merugikan yang dimaksudkan dalam PP 17/2013 adalah kerugian dalam hal kepemilikan dan/atau penguasaan usaha.

Secara umum, Aru menilai regulasi dan kebijakan yang saat ini berlaku sudah dapat dikatakan pro terhadap pelaku usaha UMKM. Untuk itu, yang saat ini perlu dilakukan, lanjut Aru, adalah mendorong upaya nyata untuk mengembangkan agar pelaku usaha UMKM ini tumbuh menjadi lebih besar dan kuat.

“KPD KPPU Surabaya sendiri setelah mendapatkan data pelaku usaha UMKM mulai menyisir kelompok usaha dan sektor industri yang digeluti oleh pelaku usaha UMKM. Kegiatan pengelompokan industri ini penting untuk mengetahui sektor strategis, agar mudah untuk melakukan pengawasan,” paparnya.

Aru menegaskan bahwa UMKM tidak hanya perlu dilindungi, tetapi juga diberdayakan agar terus berkembang menjadi besar. Menurutnya, sudah tiba waktunya fokus bergeser ke arah pemberdayaan alih-alih hanya sekedar melindungi keberadaan pelaku usaha UMKM.

“Tentu saja, pemberdayaan sektor ini seharusnya tidak hanya tertuang di atas kertas, dan janji manis dari pemangku kepentingan saja. Pemberdayaan untuk pelaku usaha UMKM sudah tidak boleh hanya sekadar asbun (asal bunyi), tanpa implementasi dan aksi nyata dari para pemangku kepentingan di negeri ini,” ujarnya.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info