Senin, 16 November 2015

Menimbang Penanganan Sengketa Candidacy Buying dalam Pilkada

Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai tempat yang pas dalam menangani sengketa ini.
CR19
Seminar tentang Pilkada serentak yang digelar di LAN, Senin (16/11). Foto: CR19


Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak segera digelar. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan bahwa yang masih menjadi permasalahan terkait hal ini adalah mengenai pembelian kandidat (candidacy buying) dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.


Pembelian kandidat merupakan istilah lain dari uang ‘sewa perahu’. Yakni suatu proses dimana kandidat harus memberikan imbalan kepada partai politik (parpol) sebagai bagian dari proses pencalonan agar diusung menjadi calon. Nantinya, dana mahar atau sewa perahu itu dibayarkan oleh pasangan calon kepada sejumlah parpol yang mengusung mereka dalam Pilkada.


Padahal, praktik candidacy buying sudah dilarang secara tegas oleh undang-undang. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan secara tegas bahwa tidak boleh ada transaksi uang dari calon kepala daerah kepada partai politik.


Tak hanya itu, Pasal 47 ayat (2) di UU yang sama juga mengatur bahwa parpol yang terbukti menerima imbalan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di deerah yang sama. Bahkan, dari sisi calon atau kandidat pun, jika terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Walikota dapat dibatalkan atau didiskualifikasi.


Namun, dikatakan Refly, dalam pelaksanaannya ketentuan pasal-pasal tersebut hampir dipastikan sulit diimplementasikan. Sebab, praktik menerima imbalan oleh parpol atau memberi imbalan bagi calon atau kandidat, keduanya sama-sama mesti dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, hal ini menjadi titik yang sangat krusial mengingat menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi rawan gugatan di kemudian hari.


“Beberapa peraturan sengaja diciptakan untuk tidak bisa dilaksanakan atau dilaksanakan cuma formalitas. Pasal ini sebetulnya tidak bisa dilaksanakan,” katanya dalam suatu diskusi yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Senin (16/11).


Refly melanjutkan, memang terkait dengan candidacy buying ini belum pernah ada yang meributkan, khususnya dalam sengketa di pengadilan. Namun, ia menyarankan agar permasalahan sengketa pada tahap pencalonan ini tidak diserahkan ke pengadilan negeri melainkan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Jangan serahkan ini kepada pengadilan konvensional. Mestinya MK saja yang menyelesaikan masalah ini,” usulnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua