Senin, 16 November 2015

Menimbang Penanganan Sengketa Candidacy Buying dalam Pilkada

Mahkamah Konstitusi dinilai sebagai tempat yang pas dalam menangani sengketa ini.
CR19
Seminar tentang Pilkada serentak yang digelar di LAN, Senin (16/11). Foto: CR19

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak segera digelar. Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, mengatakan bahwa yang masih menjadi permasalahan terkait hal ini adalah mengenai pembelian kandidat (candidacy buying) dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pembelian kandidat merupakan istilah lain dari uang ‘sewa perahu’. Yakni suatu proses dimana kandidat harus memberikan imbalan kepada partai politik (parpol) sebagai bagian dari proses pencalonan agar diusung menjadi calon. Nantinya, dana mahar atau sewa perahu itu dibayarkan oleh pasangan calon kepada sejumlah parpol yang mengusung mereka dalam Pilkada.

Padahal, praktik candidacy buying sudah dilarang secara tegas oleh undang-undang. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan secara tegas bahwa tidak boleh ada transaksi uang dari calon kepala daerah kepada partai politik.

Tak hanya itu, Pasal 47 ayat (2) di UU yang sama juga mengatur bahwa parpol yang terbukti menerima imbalan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di deerah yang sama. Bahkan, dari sisi calon atau kandidat pun, jika terbukti memberi imbalan dalam proses pencalonan maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Walikota dapat dibatalkan atau didiskualifikasi.

Namun, dikatakan Refly, dalam pelaksanaannya ketentuan pasal-pasal tersebut hampir dipastikan sulit diimplementasikan. Sebab, praktik menerima imbalan oleh parpol atau memberi imbalan bagi calon atau kandidat, keduanya sama-sama mesti dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, hal ini menjadi titik yang sangat krusial mengingat menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap menjadi rawan gugatan di kemudian hari.

“Beberapa peraturan sengaja diciptakan untuk tidak bisa dilaksanakan atau dilaksanakan cuma formalitas. Pasal ini sebetulnya tidak bisa dilaksanakan,” katanya dalam suatu diskusi yang digelar Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Senin (16/11).

Refly melanjutkan, memang terkait dengan candidacy buying ini belum pernah ada yang meributkan, khususnya dalam sengketa di pengadilan. Namun, ia menyarankan agar permasalahan sengketa pada tahap pencalonan ini tidak diserahkan ke pengadilan negeri melainkan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Jangan serahkan ini kepada pengadilan konvensional. Mestinya MK saja yang menyelesaikan masalah ini,” usulnya.

Alasannya, lanjut Refly, karena pelanggaran dalam proses Pilkada ini berpotensi menjadi ‘bola liar’ di pengadilan. Sebaliknya, jika sengketa ini dibawa ke ranah pengadilan, ia khawatir, bisa memunculkan sejumlah potensi. Misalnya, pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan negeri bisa turut menggugat juga pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelum membawa sengketa ini ke MK, Refly mencatat, para pihak mesti bisa membuktikan candidacy buying ini dalam persidangan di MK. Sebab, selama ini MK seringkali menolak sejumlah bukti-bukti terkait dengan politik transaksional dengan argumen antara bukti itu tidak berkaitan dengan hasil Pilkada secara langsung.

“Yang penting Pemohon bisa membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan memang melakukan vote buying dan candidacy buying. Dan itu mencederai asas pemilu yang Luber-Jurdil, sudah pelanggaran konstitusional itu,” tegasnya.

Ia yakin, dasar konstitusional yang bisa menjadi batu uji untuk mengajukan sengketa ini ke MK adalah Pasal 22E UUD 1945. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. “Saya tetap mendorong MK begitu. Mestinya MK menerima itu,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Ekeskutif Perludem, Titi Anggraini, mengamini pendapat Refly. Menurut Titi, gagasan ini cukup masuk akal terlebih dalam konteks pemilu dan Pilkada. Meski begitu, ia menilai dalam konstruksi hukum yang ada, belum memungkinkan sengketa candidacy buying dilakukan oleh MK. Namun, sepanjang paradigma yang dimiliki MK sejalan dengan gagasan ini, bukan tidak mungkin MK akan menerima dan memeriksa sengketa ini.

Menurut Titi, sepanjang MK mampu membangun manajemen perkara dengan baik, MK akan mampu memeriksa sengketa ini. Sejalan dengan itu, para pihak mesti secara clear menjeleskan serta menterjemahkan kejadian yang terjadi di daerah dengan baik ketika sidang pembuktian di MK.

“Tapi saya kira terobosan hukum itu bisa dilakukan sepanjang MK mau, sepanjang MK punya paradigma yang sama soal menegakkan aturan dengan baik ketika kondisi hukum yang sekarang tidak mampu melakukan penegakan hukum secara optimal dalam jual beli dukungan melalui pencalonan,” tandasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua