Kamis, 19 May 2016

Ini Sejumlah Catatan Terhadap Buku II RKUHP

Mulai meningginya ancaman pidana, hingga berpotensi melanggar hak asasi manusia.
RFQ
Foto: SGP
Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih dilakukan antara pemerintah dan Panja RKUHP di Gedung DPR. Kedua belah pihak pun bakal beranjak ke pembahasan rumusan sejumlah pasal dalam Buku II RKUHP. Banyak catatan dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP terhadap sejumlah pasal dalam Buku II RKUHP. 
 
“Dari sejumlah pasal-pasal tersebut masih ditemukan pengaturan ketentuan umum tindak pidana yang berpotensi menimbulkan perdebatan,” ujar anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Supriyadi W Eddyono, di Jakarta, Kamis (19/5).
 
Dikatakan Supri, setidaknya beberapa catatan utama Buku II RKUHP antara lain tindak pidana terkait posisi individu terhadap negara. Sebab, dalam rumusan pasal-pasal proteksi terhadap negara cukup menguat. Misal penghinaan presiden, penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, dan penghinaan terhadap badan umum.
 
Kemudian, tindak pidana terkait dengan kepentingan publik. Menurut Supri, aturan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat belum banyak diatur dalam Buku II RKUHP. Misal tindak pidana perdagangan orang, korupsi, kejahatan narkotika dan lainnya.
 
Tak kalah penting, tindak pidana terkait dengan moral yang cenderung mengalami over kriminalisasi seperti perzinahan, hidup bersama, prostitusi jalanan. Terkait dengan prostitusi jalanan, rumusan Pasal 489 dinilai diskriminasi, sebab hanya menyasar prostitusi jalanan. Sedangkan terhadap pengguna dan mucikari justru tidak tersentuh. Hal itu berbanding terbalik dengan KUHP produk kolonial Belanda yang menyasar korban perdagangan manusia.
 
Catatan lainnya, meningkatnya ancaman pidana dengan menggunakan pendekatan pemenjaraan. Menggunakan pendekatan pemenjaraan justru bakal memungkinkan kapasitas penghuni lapas maupun rutan bakal meluap. Kemudian, sistem kodifikasi yang diterapkan dalam RKUHP dipandang tidak jelas.
 
“Dari gambaran problem itu, maka dapat dilihat bahwa Buku II RKUHP bersifat eksesif dan ‘menjajah’ warga negara sendiri pada KUHP buatan kolonial yang saat ini berlaku,” ujar Supri yang juga menjabat Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
 
Anggota aliansi, Ahmad Sofian menambahkan doktrin RKUHP terlalu over kriminalisasi. Menurutnya, banyak hal yang berpotensi mempidanakan masyarakat. Akibatnya, masyarakat memiliki kekhawatiran yang sedemikian tinggi. Misal kasus perzinahan, penghinaan dan mengekang kebebasan menyatakan pendapat. Menurutnya, tindak pidana perzinahan dalam RKUHP cenderung eksesif dan over kriminalisasi.
 
“Yakni, terhadap pelaku perzinahan yang dilakukan tidak terikat hubungan suami istri, ancaman pidana sampai 5 tahun. Artinya, pelaku dapat dilakukan penahanan,” ujarnya.
 
Dosen Fakultas Hukum Univesitas Bina Nusantara itu mengatakan, kehidupan pribadi masyarakat yang awalnya tidak masuk delik, dalam Buku II RKUHP justru menjadi delik. Ia mengkritisi hal-hal moral yang dijadikan tindak pidana. Mestinya, kata Ahmad, yang berkaitan moral cukup diatur tanpa harus memberikan sanksi pidana.
 
“Dalam beberapa praktik, pengaturan seperti ini kemudian nyata-nyata menimbulkan persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” ujar pria yang juga menjabat Koordinator Nasional End Child Prostitution Child Pornography and Traficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT) itu.
 
Anggota Aliansi, Andi Muttaqin mencatat ada dua tindak pidana yang pengaturannya cenderung represif. Pertama tindak pidana makar. Menurutnya, dalam Pasal 222 – Pasal 227 Buku II RKUHP seseorang dapat dipidana meski belum memenuhi unsur ‘penyerangan’. Dengan kata lain, dalam Buku II RKUHP, tindak pidana subversif dihidupkan kembali. Kedua, terkait dengan ideologi.
 
Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Maysarakat (ELSAM) itu berpandangan, pengaturan terkait ideologi terbilang serampangan. Misal, ketika sekelompok orang berdiskusi terkait dengan beragam ideologi dapat dijerat pidana. Dampaknya, aturan tersebut justru dapat mengekang kebebasan hak asasi manusia.
 
Kemudian, Pasal 219 – Pasal 220 mengatur penyebaran ajaran komunisme dan marxisme dipandang bakal menimbulkan perdebatan. Sebab rumusan pasal tersebut tidak jelas. Sehingga dapat dijadikan alat pelanggaran hak asasi manusia berpa pengekangan model baru.
 
Direktur Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Choky Ramadhan, menilai banyak pasal dalam RKUHP mesti sinkron dengan perkembangan jenis tindak pidana dan mesti ditegakkan dalam penegakan hukum. Sebab bila tidak, maka masyarakat tak akan percaya dengan sistem hukum yang ada.
 
Selain itu, banyaknya pasal krusial dikhawatirkan bakal bertentangan dengan program pemerintahan Joko Widodo yang ingin mengurangi jumlah narapidana di Lapas. Pasalnya, bukan tidak mungkin banyak aturan yang masuk ke ranah privat memungkinkan banyak orang masuk ke balik jeruji besi.

“Kalau aturannya seperti itu apakah sejalan dengan program Jokowi yang akan mengurangi narapidana,” kata Choky.

 
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua