Sabtu, 11 June 2016

Presiden Harus Pastikan Sasaran Pengampunan Pajak

Ada tiga hal mendasar.
FNH
Diskusi publik dengan tema Menakar Implementasi Tax Amnesty di Indonesia, Kamis, 9Juni 2016. Foto: Istimewa

Rancangan Undang-Undang ( atau masih terus dibahas oleh DPR bersama Pemerintah di tengah pro kontra yang berkembang di masyarakat. Memasuki pertengahan tahun, tak jelas kapan RUU tersebut akan disahkan, apalagi masih ada yang mengganjal.
 
Agar tak terus berlarut, pengamat perpajakan Yustinus Prastowo berharap Presiden Jokowi turun tangan. Presiden perlu memberikan penjelasan yang gamblang agar masyarakat merasa pasti. Masyarakat perlu diberi informasi bahwa RUU ini adalah jalan keluar mengatasi masalah perpajakan.
 
Yustinus berpendapat kepemimpinan Presiden penting dalam situasi pro di masyarakat mengenai RUU Pengampunan Pajak. Terutama mengenai kepastian sasarannya. “Sehingga segera didapat dan di level teknisnya RUU ini segera disempurnakan. Ketika diketok langsung bisa dijalankan karena tidak ada waktu menunggu lagi, semua butuh kepastian,” kata Yustinus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (09/6).
 
Yustinus bisa memahami munculnya perbedaan pendapat atas RUU Pengampunan Pajak. Kebijakan ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada masalah keadilan yang yang timbul jika pengampunan pajak diberikan kepada para wajib pajak yang tak mau membayar pajak. Bagaimana dengan wajib pajak yang taat dan patuh? Di sisi lain, pengampunan pajak ini menjadi cara penting yang harus diambil pemerintah.
 
Mengapa disebut jalan penting? , kebijakan pengampunan diyakini akan menambah jumlah WP. , dengan adanya isu pengampunan pajak, WP yang selama ini membayar pajak dengan patuh diberikan kesempatan untuk dikenai pajak lebih rendah di masa mendatang karena akan banyak WP baru yang masuk dalam sisitem perpajakan. “Selama ini cuma itu-itu aja yang dikenai pajak. Sekarang justru perluasan jumlah WP, sehingga kita mendapatkan penerimaan paling banyak,” tambahnya.
 
, tanpa adanya pengampunan pajak, sektor penerimaan pajak akan mengalami stagnasi dan kemandegan, karena yang menjadi obyek pajak tak pernah berubah dan bertambah. Isu keadilan tersebut juga muncul tatkala yang terus membayar pajak hanya WP yang patuh, dna ditekan untuk membayar pajak.
 
Meski bukanlah menjadi jalan keluar yang ideal, namun penerapan pengampunan pajak adalah langkah yang paling mungkin dilakukan oleh pemerintah ditengah-tengah penegakan hukum yang masih lemah di Indonesia. Jika penegakan hukum di Indonesia sudah efektif, Yustinus yakin pengampunan pajak tak perlu dilakukan.
 
“Sebab kita belum bisa melakukan penegakan hukum yang efektif. Kalau kita harus melakukan penegakan hukum, dalam setahun hanya bisa memeriksa dua persen WP. Artinya kita tidak bisa meng- potensi ekonomi yang ada menjadi penerimaan pajak dan juga tidak adil karena yang diperiksa hanya dua persen, beda kalau ratio tinggi. Problem kita ada pada melakukan penegakan hukum,” jelas Yustinus.
 
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menyampaikan bahwa orientasi pemerintah dalam mencari sumber pembiayaan agak kecau, termasuk dalam konteks . Dalam rencana , lanjutnya, pemerintah justru tidak membedakan tiga hal mendasar.
 
Pertama, apakah pemerintah mengharapkan repatriasi dari pengampunan pajak tersebut. Kedua, apakah pemerintah mau melegalkan uang haram seperti yang pernah disampaikan Menteri Keuangan. Jika iya, Daeng mempertanyakan bagaimana caranya hal tersebut dilakukan karena tidak terlihat dalam RUU Pengampunan Pajak. Ketiga, apakah pemerintah sedang menyasar aset-aset negara yang masih bermasalah dalam konteks BLBI dan Bank Century. “Tiga hal ini sebenarnya yang menjadi ruang perdebatan. Kalau mau konkrit, pemerintah harus spesifik. itu pada konteks apa,” kata Daeng.

Misalnya, lanjut Daeng, jika tax amnesty diberlakukan untuk sektor sengketa pajak yang ada saat ini, dan pihak yang bersengketa tidak mau menyelesaikan, pemerintah cukup membuka data pajak dan memberikan pengampunan pajak. Dengan syarat WP yang bersengketa harus membayar denda atau tebusan.
 
“Itu lebih mudah tinggal buka data pajak (sengketa pajak), tapi kalau arahnya ke repatriasi aset di luar negeri, atau , itu harus ada ruang lain untuk disentuh dan pemerintah harus merevisi UU yang lain yang tidak dibicarakan dalam , yakni revisi UU Devisa Bebas karena penempatan uang dari dalam negeri ke luar, sepanjang tu legal tidak ada masalah dalam UU kita,” pungkasnya.
RUU) Pengampunan PajakTax Amnesty isu krusial



kontrakepastian



PertamaKedua

Ketiga



capture

tax amnestytax amnesty

Tax amnesty



legal back officetax amnesty

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua