Selasa, 13 September 2016

Revisi UU Minerba Tekankan Hilirisasi Dalam Negeri

Diklaim bertujuan untuk kepentingan nasional.
ANT/Fathan Qorib
Ilustrasi pertambangan minerba. Foto: ADY

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) akan tetap menekankan pada hilirisasi di dalam negeri.

Menurutnya, hilirisasi minerba di dalam negeri bertujuan untuk kepentingan nasional. "Prinsipnya kedaulatan tetap terjaga, jangan didikte orang lain. Kedua, harus berkeadilan semua pihak mendapatkan hak yang sama. Dan ketiga, tujuan utamanya hilirisasi," kata Luhut, Selasa (13/9).

Terkait asas berkeadilan, Luhut mengatakan pihaknya ingin ada keadilan bagi semua pihak, bukan hanya kepentingan tertentu seperti perusahaan tambang raksasa seperti Freeport dan Newmont. "Kami mau berkeadilan. Tidak ada kepentingan salah satu tempat, misal Freeport atau Newmont. Kami bicara kepada semua pihak," ujarnya.

Untuk itu, Luhut kembali mengundang sejumlah pakar untuk ikut membantu perumusan draf revisi UU Minerba yang ditargetkan selesai akhir tahun ini. "Ini sedang rapat, saya minta Profesor Hikmahanto Juwana dan Profesor Heriyanto untuk membantu merumuskan apa langkah terbaik menyangkut masalah UU Minerba ini," imbuhnya.

Ia menambahkan, turunan UU Minerba, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara harus direvisi juga akan direvisi. Tujuannya agar seluruh aturan pelaksanaan tersebut tak melanggar dengan UU Minerba.

"10 hari ke depan, PP 77/2014 kami mau luruskan semuanya. Mulai UU Minerba, PP 77/2014 sampai Keppres, supaya jangan ada lagi yang melanggar UU," ujar Luhut.
 
Sebelumnya, perusahaan pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menolak rencana pemerintah mengizinkan atau merelaksasi ekspor bijih mineral mulai Januari 2017. Ketua Umum AP3I Prihadi Santoso mengatakan, rencana tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah menjalankan undang-undang.

"Pemerintah bisa dianggap tidak konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri," katanya pekan lalu. 

Menurut dia, sesuai UUMinerba,ekspor bijih (ore) mineral sudah dilarang sejak 2014. Namun, lanjutnya, kebijakan pelarangan ekspor ore yang dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah tersebut, direncanakan akan dicabut sehingga dibolehkan lagi setelah Januari 2017. "Ini tidak baik bagi iklim investasi," tambahnya.

Selain berdampak negatif pada iklim investasi, tambah Prihadi, perusahaan smelter yang tidak memiliki tambang akan sulit mendapatkan pasokan dari dalam negeri dengan kebijakan relaksasi ekspor ore tersebut. Seharusnya, lanjutnya, pemerintah memberikan jaminan kepastian pasokan bahan baku bagi smelter yang telah berdiri dalam bentuk kewajiban pasok ke domestik (domestic market obligation/DMO).

Ia juga mengatakan, dengan kebijakan pelarangan ekspor ore mineral, maka sejak 2012 sudah beroperasi 27 smelter baru dengan total investasi mencapai AS$12 miliar dan menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja. "Momentum pembangunan industri smelter dalam negeri ini mestinya didukung penuh dengan memberikan kemudahan berusaha dan percepatan infrastruktur pendukungnya," ujarnya.

Prihadi menambahkan, UU Minerbasudah selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. "Untuk itu, kami berpendapat tidak perlu mengubah UU No 4 Tahun 2009 tersebut karena sudah sesuai dengan tujuan negara yang ingin mendorong nilai tambah pertambangan," ujarnya.

AP3I terdiri atas 21 perusahaan smelter meliputi tembaga, nikel, besi, timah, silika, zircon, dan mangan.Pemerintah berencana merevisi UU Minerba dengan salah satu klausulnya adalah merelaksasi ekspor bijih mineral selama 3-5 tahun atau hingga 2020-2022.






(Baca Juga: Ini Dia Kisi-Kisi RUU Minerba Teranyar)







(Baca Juga: Ini Kelemahan RUU Minerba veri Masyarakat Sipil)









Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua