Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2015 yang diluncurkan Transparency International menempatkan Indonesia di urutan 88 dari 168 negara. Indonesia mendapat skor 36 dari total nilai 100. Semakin tinggi skor, persepsi bersih dari korupsi makin baik.
Komisioner KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan rendahnya IPK Indonesia itu paling banyak dipengaruhi oleh maraknya praktik pungli atau disebut korupsi kecil.
KPK punya keterbatasan untuk memberantas pungli. Oleh karenanya Laode mengatakan butuh dukungan penuh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Presiden Jokowi mendukung penuh target KPK untuk memperbaiki IPK. Komitmen itu disampaikan langsung Presiden Jokowi kepada seluruh komisioner KPK.
Guna memberantas pungli, KPK dan aparat penegak hukum khususnya kepolisian sudah menjalin kerjasama. KPK-Polri merumuskan operasi bersama berantas pungli. Peran aparat kepolisian dalam memberantas pungli sangat diperlukan karena praktik buruk itu terjadi di seluruh daerah.
“Korupsi kecil seperti pungli itu harus diselesaikan aparat penegak hukum karena itu terjadi dari Sabang sampai Merauke. Tidak seperti KPK, aparat kepolisian ada di setiap wilayah di Indonesia,” kata Laode dalam acara peluncuran buku di kantor ICW Jakarta, Selasa lalu.
Laode melihat Kapolri punya kemauan untuk memberantas pungli. Termasuk memberantas pungli yang ada di institusi kepolisian. Kapolri sudah menginstruksikan agar anggotanya yang terlibat pungli ditindak tegas.
Guru Besar Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, mengingatkan penting diidentifikasi sektor-sektor yang paling marak terjadi pungli. Perlu diprioritaskan memberantas pungli pada sektor yang berdampak langsung dan luas kepada masyarakat. “Kalau itu bisa diatasi dan ada perbaikan, IPK bisa membaik,” ujarnya.