Selasa, 13 Desember 2016

13 Jaksa Perkara Ahok Punya 11 Tugas

Sesuai surat perintah, ada 11 tugas yang harus dijalankan tim jaksa.
MYS/CR21
Ahok dan tim penuntut umum. Foto: RES

Sidang perdana kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah berlangsung tertib di bekas gedung PN Jakarta Pusat, di . Penuntut umum sudah membacakan surat dakwaan setebal 7 halaman (bukan 8 sebagaimana disebut sebelumnya).
 
Kejaksaan Negeri Jaksa Utara menugaskan 13 jaksa yang menangani perkara Ahok. Tim penuntut umum ini dipimpin mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Ali Mukartono. Kini, ia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung.
 
Masih ada 12 jaksa lain yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang diteken Kajari Jakarta Utara, Agung Komanidyo Dipo, pada 1 Desember lalu. Dari komposisi jaksa yang ditugaskan, 6 orang adalah jaksa utama pratama, 3 orang jaksa madya, 2 jaksa muda, dan 1 orang jaksa Pratama. Ali Mukartono adalah jaksa utama madya.
 
Enam orang jaksa utama pratama adalah Reky Sonny Eddy Lumentut, Lila Agustina, Bambang Surya Irawan, J. Devi Sudarso, Sapto Subrata, dan Bambang Sindhu Pramana. Reky Sonny pernah tercatat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang. Bambang pernah tercatat sebagai Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Nusa Tenggara Barat. Sapto Subrata pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, Kalimantan Barat. Bambang Sindhu Pramana pernah tercatat sebagai jaksa penuntut dalam perkara pembunuhan berencana atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso.
 
Jaksa madya, Ardito Muwardi juga ikut dalam perkara Jessica. Dua jaksa madya lain dalam perkara Ahok adalah Deddy Sunanda dan Suwanda. Dua jaksa muda adalah Andri Wiranofa dan Diky Oktavia. Satu-satunya jaksa Pratama adalah Fedrik Adhar. Tahun lalu, Andri diangkat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tangerang. Suwanda pernah bertugas di Kejari Sangatta. (Baca juga: ).
 

Sesuai Surat Perintah yang diteken Kajari Jakarta Utara, ada 11 item tugas yang akan dijalankan pada penuntut umum kasus Ahok. Tugas berkaitan dengan penahanan, yaitu melaksanakan penahanan, atau pengalihan jenis penahanan, penangguhan penahanan, pengeluaran dari tahanan, pencabutan penangguhan penahanan, dan meneliti benda sitaan atau barang bukti.

, melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu. , melaksanakan penghentian penuntutan. , melaksanakan penuntutan perkara ke pengadilan. , melaksanakan penetapan-penetapan hakim/ketua pengadilan negeri
 
, melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim/ketua pengadilan negeri. , melakukan upaya hukum. , memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana. , memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. , menandatangani berita acara pemeriksaan PK.
 
Terakhir, , melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana bersangkutan.
Jalan Gajah Mada Jakarta







Hakim Putuskan Larang Live Sidang Pembuktian Perkara Ahok

11 Tugas
pertama

KeduaKetigaKeempatKelima

KeenamKetujuhKedelapanKesembilanKesepuluh

kesebelas

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua