Jumat, 13 Januari 2017

Jumlah Petugas Pengawas K3 Bertambah

ADY
Dari berbagai isu di bidang ketenagakerjaan, salah satu hal yang paling penting mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Paragraf 5 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur ketentuan K3. K3 merupakan perlindungan yang berhak diterima pekerja/buruh. Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menyebut lembaga yang dipimpinnya memperingati hari K3 setiap 12 Januari.
 
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat selama 2016 pelaksanaan K3 menghasilkan beberapa capaian diantaranya penambahan jumlah pengawas spesialis K3 sebanyak 60 orang. “Dalam tahun 2016 telah dididik pengawas baru sebanyak 60 orang sehingga pada 2016 terdapat 351 pengawas spesialis bidang K3 yang tersebar di seluruh Indonesia,” katanya dalam keterangan pers yang diterima hukumonline, Kamis (12/1).

Jumlah perusahaan jasa bidang K3 meningkat dari 625 perusahaan tahun 2015 jadi 850 perusahaan tahun 2016. Kesadaran tenaga kerja dan masyarakat tentang K3 didorong melalui peningkatan jumlah personil yang memiliki kompetensi K3, jumlahnya tahun 2015 sebanyak 57.653 orang dan meningkat 75.081 tahun 2016. Peningkatan juga terjadi terhadap perusahaan yang mendapat penghargaan kecelakaan nihil (zero accident) dari 956 perusahaan tahun 2015 menjadi 1.140.
 
Walau terjadi peningkatan dalam pelaksanaan K3, Hanif menegaskan masih banyak kasus yang bermunculan. Oleh karenanya dia menginstruksikan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sarana dan prasarana pelaksaan K3. Upaya itu harus menjadi komitmen semua pihak terkait baik pemerintah, dunia usaha dan serikat buruh.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua