Senin, 17 July 2017

HTI dan Organisasi Advokat Resmi Gugat Perppu Ormas

Alasannya, Perppu Ormas tidak memenuhi syarat “kegentingan yang memaksa” dan melanggar hak kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi.
Aida Mardatillah
Massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Maret 2013 lalu. Mereka pernah menolak RUU Ormas karena dianggap bisa mengembalikan rezim represif seperti di zaman Orde Baru.
Polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 terus menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat, terutama dari kalangan pengurus organisasi kemasyarakatan (ORMAS). Makanya, sejak beberapa hari, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) – ormas yang kerap disebut bakal dibubarkan – bersama ormas lain berencana hari ini mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstusi (MK).
 
Juru Bicara Hizbut Tahrir (HTI) Ismail Yusanto mengatakan sedianya HTI bersama beberapa ormas lain resmi mengajukan permohonan judicial review Perppu Ormas ini ke MK pada Senin (17/7) ini. Namun, diundur pada Selasa (18/7) besok disebabkan ada kendala.    
 
“Pengajuan uji materi ini diundur dikarenakan Koordinator Tim Pembela HTI Yusril Ihza Mahendra masih ‘tertahan’ di Belitung disebabkan banji besar. Insya Allah besok tanggal 18 Juli 2017 kita resmi ajukan uji materi ke MK,” ujar Ismail yang di hubungi Hukumonline, Senin (17/7/2017).
 
Ismail menegaskan HTI bersama 16 ormas lain mengajukan permohonan uji materi Perppu Ormas. “Keenam belas ormas tersebut siapa saja? Besok akan kita buka, 16 ormas itu  siapa saja,” kata Ismail.   
 
Intinya, menurut Ismail, alasan utama pengujian Perppu Ormas yang dilakukan oleh HTI dan 16 Ormas ini yakni syarat “kegentingan yang memaksa” sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan ditegaskan putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009 yang memuat tiga syarat penerbitan sebuah Perppu.
 
Diantaranya, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU, tetapi UU-nya belum ada atau belum memadai. Padahal, UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas sudah lengkap mengatur prosedur pembubaran ormas. Baca Juga: Perppu Ormas Dinilai Tidak Penuhi Syarat Kegentingan yang Memaksa
 
Saat bersamaan, Organisasi Advokat Indonesia (OAI) juga resmi melayangkan judicial review  Perppu Ormas. Ketua OAI Virza Roy Hizzal mengatakan pihaknya ingin menguji secara formil dan materiil terhadap Perppu yang justru dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
 
"Secara formil, kita uji proses penerbitan Perppu ini karena kita anggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Sedangkan secara materil, materi muatan Perppu juga bertentangan UUD Tahun 1945,” ucap Virza di gedung MK, Jakarta, Senin (17/7/2017).
 
Untuk itu, dia berharap MK tetap mempunyai wewenang untuk membatalkan Perppu Ormas tersebut. Meski Perppu Ormas juga bakal dibahas dan diuji untuk mendapat persetujuan DPR atau tidak.
 
"Tuntutan kami agar MK membatalkan Perppu ini. Walaupun Perppu ini belum disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, apakah diterima atau ditolak DPR. Makanya, kita harap MK berwenang juga (menguji Perppu ini)," katanya.
 
Menurut dia, ada beberapa alasan pokok kenapa Perppu ini tidak layak untuk diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Pertama, alasan pemerintah yang terlalu cepat menyimpulkan ormas tertentu anti Pancasila, padahal belum ada proses dan atau putusan dari pengadilan. Karena itu, dasar kewenangan Pemerintah untuk membubarkan ormas secara langsung (tanpa melalui proses peradilan) dianggap tak tepat dan salah tafsir.
 
Kedua, penerbitan Perppu Ormas ini tidak memenuhi syarat “kegentingan yang memaksa” yang diatur Pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945 dan ditegaskan dalam putusan MK No. 138/PUU-VIII/2009.
 
“Alasan Presiden menebitkan Perppu dengan alasan mendesak tak berdasar. Ini (Perppu) juga melanggar hak kemerdekaan berserikat yang dijamin konstitusi. Jadi yang berwenang membubarkan ormas adalah pengadilan," tegasnya. Baca Juga: Perppu Ormas Ancam Hak Kebebasan Berserikat
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua