Rabu, 23 August 2017

Lebih Baik Membubarkan Ormas Lewat Mekanisme Yudisial

Aktivis organisasi masyarakat sipil khawatirkan ekses Perppu Ormas pada tindakan represif.
Ady TD Achmad
Terbitnya Perppu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarkarat menuai pro dan kontra di masyarakat. Partai politik pendukung Pemerintah mendukung terbitnya Perppu. Sebaliknya, mereka yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi cenderung menolak dengan beragam argumentasi.
 
Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah mekanisme pembubaran Ormas. Mempermudah pembubaran hanya melalui penggunaan kewenangan Pemerintah dinilai sangat beresiko. Salah satu contohnya, dengan menggunakan Perppu Ormas, Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Tanpa ada pengujian atas legalitas alasan pembubaran, sewaktu-waktu Pemerintah dapat saja membubarkan ormas selain HTI
 
(Baca juga: Presiden: Yang Tidak Setuju Perppu Ormas Silakan Tempuh Jalur Hukum).
 
Sejumlah aktivis ormas sipil menegaskan mekanisme yudisial lebih baik ditempuh Pemerintah ketimbang penggunaan wewenang secara sepihak. Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf, menilai Perppu Ormas bukan jawaban untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh kelompok fundamentalisme dan ekstrem. Ia justru khawatir, Perppu Ormas pada akhirnya menimbulkan ekses tindakan represif oleh aparat. Padahal banyak cara yang bisa digunakan seperti penegakan hukum yang efektif terhadap praktik ujaran kebencian dan presekusi. Tapi pada praktiknya tidak semua pelaku diproses hukum, aparat terkesan tebang pilih.
 
Perppu Ormas menurut Al sama seperti UU No. 8 Tahun 1985 tentang Ormas yang disahkan oleh Presiden Suharto dimana pemerintah berwenang membubarkan ormas. Bagi Al hal tersebut bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi. Pemerintah selaku lembaga eksekutif idealnya tidak boleh mengambil kewenangan yudikatif, khususnya dalam memberikan sanksi kepada ormas berupa pembubaran.
 
(Baca juga: Perppu Ormas Kembali Digugat ke MK).
 
Pembubaran ormas telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas yakni melalui mekanisme pengadilan. Mekanisme serupa juga digunakan untuk pembubaran partai politik, yayasan dan perusahaan (PT). “Bahkan pembubaran organisasi teroris sekalipun harus menggunakan penetapan pengadilan,” kata Al dalam diskusi di Jakarta, Selasa (22/8).
 
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, berpendapat pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah ekstremisme dan terorisme yaitu HAM melalui proses peradilan yang jujur dan adil. Ketika kelompok ekstrem melakukan kekerasan, aparat harus segera mengambil tindakan hukum.
 
Usman mengingatkan pemerintah untuk menemukan defenisi yang jelas tentang ekstremisme dan terorisme. Jangan sampai kedua hal itu dimaknai luas sehingga salah sasaran. Selain itu pemerintah perlu menyusun rencana aksi nasional guna menangani masalah yang ditimbulkan oleh kelompok ekstrem. Tapi Perppu Ormas dan RUU Anti Terorisme menurut Usman bukan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
 
“Perppu Ormas hanya memangkas kewenangan pengadilan, cara itu tidak tepat dalam koridor Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung demokrasi,” urai Usman.
 
Pengamat Terorisme, Al Chaidar, mengaku tidak heran ketika pemerintah membubarkan HTI melalui Perppu Ormas karena selama ini HTI dikenal bukan sebagai ormas yang reaktif. Pemerintah terkesan melakukan uji coba dalam menerapkan Perppu Ormas, tapi dia khawatir yang disasar nanti bukan hanya kelompok ekstrem tapi juga masyarakat sipil yang memperjuangkan HAM.

(Baca juga: Perppu Ormas Ancam Hak Kebebasan Berserikat).
 
Setidaknya pemerintah harus melibatkan lembaga yudikatif sebelum melakukan pembubaran ormas. Menurut Chaidar ada banyak cara yang bisa dilakukan selain menggunakan Perppu Ormas misalnya Mahkamah Agung mengeluarkan daftar nama organisasi teroris atau ekstrem. Kemudian pemerintah menindaklanjutinya sesuai kewenangan. “Perppu Ormas itu tidak tepat, harus dianulir dan dicabut,” pungkasnya.
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua