Senin, 18 Desember 2017
Terkait Sensus Data e-Commerce, BPS Jamin Kerahasiaan Data Individu
Dalam penyajiannya, BPS tidak spesifik menyebutkan data per individu melainkan dalam bentuk agregat.
M Dani Pratama Huzaini
Terkait Sensus Data e-Commerce, BPS Jamin Kerahasiaan Data Individu
Kepala BPS Kecuk Suhariyanto. Foto: RES

Pemerintah akan melakukan pengumpulan data perdagangan nasional berbasis elektronik (e-Commerce) sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No.74 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (roadmap e-commerce) 2017-2019. Pengumpulan data e-commerce tersebut akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menjamin kerahasiaan data individu dari permintaan konsumen data.

 

“Data-data yang nanti diserahkan ke kita dijamin kerahasiaannya, kita hapus semua identitasnya, BPS tidak akan pernah mengeluarkan data per individu,” terang Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto, Jumat (15/12), di Jakarta.

 

Kecuk mengatakan dalam melakukan setiap sensus, BPS selalu berpegang kepada UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pasal 21 UU Statistik disebutkan bahwa BPS wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.

 

Ia menerangkan bahwa sebenarnya, menurut UU Statistik tersebut, tugas BPS adalah hanya mengumpulkan statistik dasar. Oleh karena itu dalam penyajiannya, BPS tidak spesifik menyebutkan data per individu melainkan dalam bentuk agregat.

 

“BPS bisa gak merilis data individu? Gak boleh. Walaupun yang minta Menteri gak akan saya kasih. Pernah gak diminta? Pernah. Jadi data-data yang nanti diserahkan ke kita dijamin kerahasiaannya, kita hapus semua identitasnya,” ujar Kecuk.

 

Kecuk menegaskan BPS tidak akan pernah mengeluarkan data per individu. Karena yang dibutuhkan BPS adalah data yang bersifat makro yang bisa menunjukkan ke mana perekonomian negara akan bergerak. Untuk itu Kecuk meyakinkan kepada pelaku e-commerce untuk tidak khawatir.

 

“Mudah-mudahan bapak ibu bisa yakin bahwa data-data yang disampaikan sama sekali tidak akan keluar per individu,” ujarnya.

 

Dalam pelaksanaannya nanti, Kecuk menyebutkan akses datanya menggunakan aplikasi sistem online serta menggunakan mekanisme perjanjian penggunaan data atau letter Agreement of Data Usage (LADU).

 

(Baca Juga: Menkeu Pastikan Pajak e-Commerce Tak Rugikan Wajib Pajak)

 

Sementara siapa sajakah yang akan direkam? Kecuk menyebutkan bahwa yang akan direkam datanya adalah seluruh anggota Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) maupun yang bukan anggota. Perekamannya akan berbasis model bisnis e-commerce, yaitu marketplace dan e-retail, classified horizontal, classified vertical, travel, transportasi, specialty store, daily deals, logistic, payment.

 

Sementara bagian dari e-commerce yang akan menjadi objek perekaman BPS adalah meliputi, transaksi, nilai dan volume, merchant/seller, unique buyer, investment, metode pembayaran, tenaga kerja, teknologi.

 

Kemudian waktu pelaksanaan perekaman, pengumpulan data akan dilaksanakan pada minggu I-II, Januari 2018. Untuk 2015-2015, dalam bentuk data 3 bulanan, sedangkan 2017 dalam bentuk data perbulan.

 

Mekanisme perekaman akan dilakukan dengan jalan berupa template kuesioner yang akan disampaikan ke masing-masing pelaku e commerce melalui email, atau pelaku e-commerce menyerahkan sendiri yang akan menyerahkan data ke BPS dengan membawa hardcopy yang sudah distempel perusahaan dan softcopy isian kuesioner sesuai template.

 

Terakhir, analisis dan diseminasi hasil direncanakan pada pertengahan Ferbruari dan data akan disajikan secara agregat. (Baca Juga: Kemenkeu: Pengenaan Pajak e-Commerce Terkait Tata Cara)

 

Kecuk juga memaparkan 3 isu yang menjadi alasan pemerintah melakukan pengumpulan data; Pertama, pergeseran gaya hidup dan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi. Hal ini yang membuat segala sesuatu bisa menjadi komoditas perdagangan e -commerce. Kedua, ketiadaan data yang akurat mengenai jumlah transaksi perdagangan online. Ketiga, untuk mengantisipasi dampak harga yang timbul dari metode belanja konvensional ke online.

 

“Harusnya online harga menjadi lebih murah. Produknya menjadi lebih kompetitif. Ketika harga-harga turun, terjadi inflasi. Seberapa besar pengaruh penurunan harga dari offline ke online sehingga itu berpengaruh ke berbagai indikator ekonomi yang lain,” papar Kecuk.

 

Sementara itu, Plt Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bambang Adi Winarso di kesempatan yang sama menjelaskan, saat ini, pemerintah membutuhkan basis data yang akurat untuk menentukan kebijakan yang tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa saat ini masih belum tersedianya data e-commerce yang bisa dijadikan acuan.

 

“Selama ini tidak jelas siapa yang me-record dan apa yang di-record," ujar Bambang.

 

Bambang berharap dengan adanya pengumpulan data tersebut dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak. Lebih khusus, dengan kehadiran e-commerce bisa memberi manfaat bagi pelaku usaha di Indonesia.

 

"E-commerce ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal dan bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, sehingga pemetaan mengenai kondisi dan potensi UMKM online juga diperlukan," pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.