Jumat, 02 February 2018

Tiga Alasan Ini, Pengesahan RKUHP Mesti Ditunda

Terutama banyak rumusan pasal baru yang disepakati Panja dan pemerintah kurang tersosialisasi dengan baik kepada publik. Sebab, selama ini pembahasannya dilakukan secara tertutup.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: HGW

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah rampung pembahasannya sejak tahun lalu. Namun, memang masih menyisakan sejumlah isu yang mesti diperdalam. Seperti, perluasan tindak pidana kesusilaan, pasal-pasal yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi hingga hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Karena itu, pegiat dan pemerhati hukum meminta DPR agar tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP di periode 2018 ini.

 

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting menilai dalam RKUHP yang sudah rampung dibahas masih memiliki tiga permasalahan besar. Pertama, penyusunan pasal-pasal dalam RKUHP mengabaikan peran monitoring dan evaluasi ketentuan pidana.

 

Seperti diketahui, dalam pembuatan dan pengesahan UU di DPR, ada proses revisi dengan menambahkan pasal-pasal sanksi pidana. Sayangnya, penambahan sanksi pidana tanpa melalui mekanisme monitoring dan evaluasi terkait efektivitas dan dampak dari pengaturan materi pasal tersebut.

 

Menurut Miko, bentuk pengaturan monitoring dan evaluasi yakni dengan melakukan penelitian dan penerapan pasal-pasal pidana. Misalnya, dengan materi tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang telah dibuat hakim. Baginya, proses ini sangat bermanfaat saat pemerintah menentukan pola dan besaran ancaman pidana terhadap jenis tindak pidana tertentu.  

 

“Dalam dokumen-dokumen pembahasan RKUHP, sama sekali tidak terdapat argumen penerapan sanksi-sanksi ini berefleksi bagaimana sanksi-sanksi tersebut digunakan dalam praktik,” ujar Miko saat dikonfirmasi di Jakarta, Jum’at (2/2).

 

Kedua, dalam pembahasan RKUHP pemerintah dan DPR masih mempertahankan pasal-pasal dalam KUHP yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan masuknya kembali pasal-pasal yang sudah dibatalkan MK itu dalam RKUHP, menunjukan ketidakkonsistenan pembentuk UU dalam menyusun RKUHP.

 

Para penyusun RKUHP pun dipandang tidak taat terhadap konsep ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Ketidakkonsistenan dalam penyusunan pasal-pasal dalam RKUHP dengan putusan MK ini merupakan indikasi bahwa RKUHP memiliki permasalahan mendasar. Menurut Miko, pasal yang bermuatan sama yang telah dicabut oleh MK melalui putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 terkait penghinaan presiden, seperti Pasal 264 RKUHP.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua