Jumat, 02 February 2018

Tiga Alasan Ini, Pengesahan RKUHP Mesti Ditunda

Terutama banyak rumusan pasal baru yang disepakati Panja dan pemerintah kurang tersosialisasi dengan baik kepada publik. Sebab, selama ini pembahasannya dilakukan secara tertutup.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: HGW

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah rampung pembahasannya sejak tahun lalu. Namun, memang masih menyisakan sejumlah isu yang mesti diperdalam. Seperti, perluasan tindak pidana kesusilaan, pasal-pasal yang dinilai mengancam kebebasan berekspresi hingga hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Karena itu, pegiat dan pemerhati hukum meminta DPR agar tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP di periode 2018 ini.

 

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting menilai dalam RKUHP yang sudah rampung dibahas masih memiliki tiga permasalahan besar. Pertama, penyusunan pasal-pasal dalam RKUHP mengabaikan peran monitoring dan evaluasi ketentuan pidana.

 

Seperti diketahui, dalam pembuatan dan pengesahan UU di DPR, ada proses revisi dengan menambahkan pasal-pasal sanksi pidana. Sayangnya, penambahan sanksi pidana tanpa melalui mekanisme monitoring dan evaluasi terkait efektivitas dan dampak dari pengaturan materi pasal tersebut.

 

Menurut Miko, bentuk pengaturan monitoring dan evaluasi yakni dengan melakukan penelitian dan penerapan pasal-pasal pidana. Misalnya, dengan materi tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang telah dibuat hakim. Baginya, proses ini sangat bermanfaat saat pemerintah menentukan pola dan besaran ancaman pidana terhadap jenis tindak pidana tertentu.  

 

“Dalam dokumen-dokumen pembahasan RKUHP, sama sekali tidak terdapat argumen penerapan sanksi-sanksi ini berefleksi bagaimana sanksi-sanksi tersebut digunakan dalam praktik,” ujar Miko saat dikonfirmasi di Jakarta, Jum’at (2/2).

 

Kedua, dalam pembahasan RKUHP pemerintah dan DPR masih mempertahankan pasal-pasal dalam KUHP yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan masuknya kembali pasal-pasal yang sudah dibatalkan MK itu dalam RKUHP, menunjukan ketidakkonsistenan pembentuk UU dalam menyusun RKUHP.

 

Para penyusun RKUHP pun dipandang tidak taat terhadap konsep ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Ketidakkonsistenan dalam penyusunan pasal-pasal dalam RKUHP dengan putusan MK ini merupakan indikasi bahwa RKUHP memiliki permasalahan mendasar. Menurut Miko, pasal yang bermuatan sama yang telah dicabut oleh MK melalui putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 terkait penghinaan presiden, seperti Pasal 264 RKUHP.

 

Pasal 264 RKUHP

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.” 

 

Baca juga:

· Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP

· Morat-Marit Nasib RKUHP Hingga ‘Ditinggal’ 7 Guru Besar Hukum

· Tarik Ulur Delik Contempt of Court dalam RKUHP

· Ancaman Kebebasan Berekspresi Masih ‘Bercokol’ di RKUHP

· Pembentuk UU Diminta Kaji Ulang Living Law dalam RKUHP

· Delik Korupsi di RKUHP Tak Hapus UU Sektoral

 

Ketiga, pembaharuan KUHP sebagai peletak dasar bangunan sistem hukum nasional seperti tertuang dalam naskah akademik. Harapannya, kata Miko, dapat dicapai pembentukan KUHP yang lebih berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara. Miko menilai ancaman pidana dalam RKUHP masih tergolong, beberapa jenis tindak pidana baru, pemenjaraan masih dikedepankan ketimbang sanksi hukuman kerja sosial.

 

Karena itu, selain meminta DPR menunda pengesahan RKUHP, pihaknya meminta DPR membuka semua dokumen proses perumusan dan pembahasan RKUHP selama ini. Dengan begitu, masyarakat dapat mencermati sekaligus melakukan pengawalan lebih lanjut. Kemudian memberi masukan secara konstruktif.  

 

Peneliti Institute Criminal for Justice Reform (ICJR) Ajeng Gandini Kamilah menilai  pembahasan RKUHP di penghujung 2017 memang sempat mengendur. Padahal, ada tahapan penting untuk memastikan rumusan terkait sejumlah isu dalam RKUHP. Terlebih, hasil bacaan dari proofreader pihak pemerintah tidak terpublikasi keseluruhan ke publik.

 

Selain itu, banyak rumusan pasal baru yang disepakati Panja dan pemerintah kurang tersosialisasi dengan baik kepada publik. Dari sisi substansi, kata Ajeng, ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP masih menolak beberapa ketentuan yang mestinya tidak diatur dalam Buku II RKUHP, tetapi malah menjadi tindak pidana baru (kriminalisasi).

 

“Hasil RKUHP yang telah dibahas oleh Panja jelas akan menimbulkan gelombang kriminalisasi baru dalam KUHP Indonesia,” ujarnya beberapa waktu lalu.

 

Anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHP Arsul Sani mengatakan target Panja dan pemerintah merampungkan RKUHP hingga disahkan menjadi UU akhir masa sidang kali ini (paripurna, 13 Februari). Namun bila tidak dapat disahkan pada paripurna masa sidang kali ini, RKUHP bakal paripurnakan pada April 2018 mendatang.

 

“Setelah diketok, maka menjadi UU dan diteken presiden. Cuma harus ada instrumen dalam pemberlakuan KUHP,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua