Kamis, 29 March 2018

UU PPMI Belum Berdampak Signifikan Lindungi TKI

Pemerintah dituntut serius implementasikan UU PPMI.
Ady TD Achmad
Pos lapor TKI di bandara. Foto: MYS

Sebagai upaya melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi seperti UU No.6 Tahun 2012 tentang ratifikasi Konvensi PBB 1990, dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Tapi terbitnya sejumlah peraturan itu belum berdampak signifikan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Koalisi organisasi masyarakat sipil mencatat dalam sepekan terakhir pemerintah Indonesia menerima tiga jenazah  pekerja migran yang tewas di negara penempatan.

 

Project Manager ASEAN dan HAM HRWG, Daniel Awigra, mengatakan salah satu buruh migran yang tewas bernama Milka Bumiao, seorang buruh migran asal NTT yang tewas di Malaysia. Koalisi dan keluarga korban merasa kematian Milka janggal. Milka diduga kuat jadi korban perdagangan orang karena umur dan tanggal lahirnya dipalsukan sehingga memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri.

 

Pria yang disapa Awi itu berpendapat sebaik apapun pemerintah membuat norma yang tertuang dalam regulasi tidak akan berjalan jika tidak dilaksanakan serius. Menurutnya kemauan politik pemerintah untuk menjalankan amanat Konvensi PBB 1990 dan UU PPMI masih rendah. "Pelaksanaannya sekarang belum cukup untuk menjamin tidak terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjerat buruh migran. Identitas mereka masih rentan dipalsukan," katanya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (28/3).

 

Koalisi yang terdiri dari HRWG, LBH Jakarta, Seknas Jaringan Buruh Migran, Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Sekretaris Komisi Kesetaraan Gender akan meminta pertanggungjawaban pemerintah dengan cara audiensi sejumlah lembaga. Persoalan yang dihadapi buruh migran Indonesia cukup panjang, mulai dari proses perekrutan sampai kondisi kerja di negara penempatan.

 

(Baca juga: ASEAN Sepakati Konsensus Perlindungan Buruh Migran)

 

Menurut Awi wacana pemerintah untuk moratorium penempatan buruh migran Indonesia ke Malaysia tidak tepat, apalagi sampai ada pemutusan hubungan diplomatik. Upaya yang perlu dilakukan Indonesia dan Malaysia yakni melakukan pembahasan ulang dalam perlindungan dan penempatan buruh migran. Pemerintah Indonesia perlu membenahi seluruh proses mulai dari rekrutmen sampai penempatan. Selaras itu pemerintah Malaysia harus menerbitkan kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap buruh migran, melindungi dan menghukum pelaku perdagangan orang.

 

Awi yakin buruh migran berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian Malaysia. Sebagian besar buruh migran Indonesia di Malaysia bekerja di sektor konstruksi, perkebunan dan domestik. Ironisnya, Malaysia menggunakan perspektif keliru dalam melihat posisi buruh migran sehingga tidak mengenali hak-hak buruh migran dan keluarganya. Upaya lain yamg bisa digunakan untuk mendesak Malaysia agar serius melindungi buruh migran yakni melalui mekanisme Universal Periodic Review di PBB.

 

Terancam Hukuman Mati

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan timwas PPMI di gedung DPR/MPR Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menegaskan pemerintah terus memperkuat pelindungan terhadap buruh migran Indonesia. Periode 2011-2018 tercatat ada 102 kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati, 79 kasus di antaranya berhasil dibebaskan dari hukuman mati.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua