Minggu, 22 April 2018
Srikandi Hukum 2018
Jaleswari Pramodhawardani: Srikandi dari Kantor Staf Presiden
Meskipun bukan berlatar belakang pendidikan hukum, Dani mendapat amanah untuk mengurusi bidang politik, hak asasi manusia, dan hukum.
Ady Thea DA
Jaleswari Pramodhawardani: Srikandi dari Kantor Staf Presiden
Jaleswari Pramodhawardani. Foto: RES

Dalam suatu acara Rapat Konsultasi Penataan Regulasi di kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Februari lalu, Jaleswari Pramodhawardani merasa perlu menyampaikan pengakuan sebelum paparan. “Saya bukan orang hukum,” ujarnya.

 

Ratusan peserta rapat konsultasi itu memang rata-rata berasal dari biro hukum atau direktorat hukum dari Kementerian/Lembaga (K/L). Sebagian peserta adalah ahli hukum yang sengaja diundang BPHN untuk memberikan masukan. Jaleswari menjadi salah seorang pembicara kunci mewakili Kantor Staf Presiden. Ceramahnya berkaitan dengan program hukum dan penataan regulasi oleh pemerintah.

 

Sejatinya, Jaleswari Pramodhawardani bukan ‘orang hukum’. Pendidikan dan perjalanan karirnya lebih banyak berkaitan dengan politik. Publik juga banyak mengenal tulisan dan komentar-komentarnya di bidang pertahanan. Lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan Pusat Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, Jaleswari menghabiskan waktunya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

 

Saat penelitian inilah Dani –begitu ia biasa disapa—menggeluti berbagai bidang, tak melulu masalah politik. Ia mulai intens bersentuhan dengan isu-isu hak asasi manusia dan hukum. Bahkan ia kemudian diangkat menjadi Kepala Bidang Penelitian Hukum di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.

 

(Baca juga: Perlu Dipahami! Pemerintah Tetapkan 5 Dimensi Penataan Regulasi Nasional)

 

Tidak mengherankan, Dani sering diminta berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, atau rancangan jenis peraturan lain, terutama yang berkaitan dengan politik, HAM, dan pertahanan. Tetapi lingkup penelitiannya jauh lebih beragam, antara lain karena pergaulannya yang juga luas. Ini bisa dilihat dari karya yang melibatkan Dani seperti: Munir: Sebuah Kitab Melawan Lupa (Mizan, 2004), Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia di Malaysia (LIPI Press, 2008), dan penelitian bertema Perempuan dan HAM (2012-2014).

 

Penelitian dan kajian yang dilakukan Dani cenderung menggunakan perspektif budaya seperti budaya hukum, politik, dan perempuan. Gerakan reformasi yang muncul 1998 mendorongnya untuk menggeluti berbagai bidang tersebut. “Saya menduga situasi politik saat itu memang menjadi pendorong untuk menekuni bidang itu,” katanya kepada hukumonline, Jumat (16/3).

 

Kajian tentang militer yang pertama kali dikerjakan Dani bertema Hegemoni Militerisme terhadap Kesadaran Sipil. Hasil penelitian itu menunjukan selama pemerintahan orde baru berkuasa puluhan tahun menggunakan gaya militeristik, masyarakat tanpa sadar mengadopsi budaya militerisme.

 

Saat ini Dani tidak hanya bertugas sebagai peneliti LIPI, tak lama setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilantik Oktober 2014 dia bergabung di Sekretaris Kabinet (Setkab) menjadi staf khusus. Dia diamanatkan untuk memegang bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukam) dan HAM. Dari sana, Dani diberi amanah Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), membidangi isu yang sama.

 

Tidak ada mengalir ‘darah’ hukum, Dani akrab dengan isu hukum lebih kepada pengharapan agar penegakan hukum lebih baik. Tapi adiknya lulusan Fakultas Hukum (FH) UI, dan sekarang minatnya lebih condong ke bidang ekonomi.

 

Dani mengaku dibesarkan dengan tradisi Jawa yang kental. Orang tuanya selalu mendidik untuk mandiri dan menghargai setiap pilihan yang berbeda. Oleh karenanya dia yakin setiap orang punya kebutuhan dan pilihan secara bebas. Melalui profesinya sebagai peneliti, Dani belajar banyak untuk lebih menghargai kehidupan dengan segala reniknya.

 

Pengalaman itu selalu dia sampaikan kepada dua anak gadisnya sejak kecil. Memberi pemahaman kepada buah hatinya itu bahwa banyak saudara kita di pelosok, sesama bangsa Indonesia yang nasibnya kurang beruntung. Kebiasaan berbagi cerita itu menggugah kesadaran kedua anaknya yang kini menjalani pendidikan di FISIP Universitas Paramadina Jakarta. Kebiasaan berbagi cerita itu membuat mereka mengerti kesibukan ibundanya sebagai peneliti dan Deputi KSP.

 

 

Mengawal Reformasi Hukum

Presiden Jokowi telah meluncurkan Reformasi Hukum Jilid I menjalang akhir tahun 2016, dan dilanjutkan dengan Reformasi Hukum Jilid II tahun 2017. Dani menjelaskan sejumlah hal yang disasar di antaranya pelayanan publik yang berkaitan dengan hukum, dan deregulasi. Tercatat regulasi yang terbit saat ini jumlahnya lebih dari 40 ribuan. Sebagian saling tumpang tindih, duplikasi, dan menegasikan.

 

Salah satu tugas KSP yakni memastikan agar program priortas nasional dan strategis berjalan. Untuk Deputi V, kebijakan Reformasi Hukum itu merupakan program yang wajib dikawal pelaksanaannya. Dani menjelaskan, Presiden Jokowi melihat hukum yang ada sekarang belum optimal memberi perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu pada Reformasi Hukum Jilid I salah satu fokusnya yaitu memberantas pungutan liar dan pada Reformasi Hukum Jilid II membenahi regulasi. “Kami di KSP berperan untuk mengawal agar Reformasi Hukum itu berjalan,” urainya.

 

Tidak mudah bagi Dani menjalankan tugasnya itu, apalagi sejak terbit putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015. Putusan itu membatasi ruang pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dalam membenahi regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah (Pemda). Lewat putusan itu Mendagri hanya boleh membatalkan peraturan daerah (Perda) tingkat Provinsi. Mendagri tidak bisa lagi membatalkan perda tingkat Kabupaten/Kota.

 

Ada ratusan pemda yang tersebar di seluruh Indonesia meliputi tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, Dani sering melakukan perjalanan ke berbagai pelosok, salah satu yang sering disambanginya Papua. Dari perjalanan ke banyak daerah itu Dani melihat keberagaman yang ada dari Sabang sampai Merauke.

 

Bagi Dani keberagaman itu mengajarkan untuk tidak melihat secara hitam dan putih dalam memandang kehidupan. Kebhinekaan itu mengasah masyarakat untuk melihat segala sesuatu melalui berbagai perspektif dan tidak parsial.

 

Baca:

 

Peran Perempuan

Hukum menurut Dani merupakan penjabaran dari prinsip HAM. Oleh karenanya hukum tidak sekadar berkaitan dengan perlindungan individu dalam bidang tertentu tapi juga mengarah ada penciptaan kondisi masyarakat oleh negara. Di mana individu dapat mengembangkan potensi mereka sepenuhnya.

 

Dani membayangkan hukum mestinya bisa digunakan untuk alat rekayasa sosial. Singkatnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberi keadilan, khususnya bagi kaum perempuan yakni membuat perangkat hukum yang bersumber pada prinsip HAM. “Jika kita memahami hukum sebagai fakta sosial maka akan memungkinkan kita untuk mengkaji bagaimana doktrin dan institusi hukum merefleksikan masyarakat dan budaya,” papar Dani.

 

Menurut Dani perempuan yang profesinya bersinggungan dengan bidang hukum perlu memberikan wacana alternatif dari kebekuan pemaknaan hukum yang sekadar kumpulan pasal dan sangat positivistik.

 

Perempuan ahli hukum berperan penting dalam pembangunan hukum nasional. Walau jumlah perempuan yang berprofesi di bidang hukum masih sedikit ketimbang pria, tapi faktanya sekarang ada sekitar 1.900 hakim perempuan atau 27 persen dari jumlah hakim. Sebagian dari mereka menduduki posisi penting seperti kepala pengadilan, dan hakim agung. Tapi yang paling penting, Indonesia butuh banyak hakim, jaksa, advokat dan ahli hukum yang memiliki perspektif perempuan.

 

Walau bukan ahli hukum dan tidak berlatar belakang pendidikan hukum, Dani mengatakan sempat menjabat sebagai Kepala Bidang Penelitian Hukum di LIPI. Menurutnya hukum jangan dipandang sebagai kumpulan norma, nilai dan prinsip legalitas, tapi juga cara untuk mengimajinasikan realitas.

 

Arti Kartini bagi perempuan Indonesia menurut Dani merupakan semangat dan etos perjuangan perempuan. Dia mencatat ada tiga watak utama yang membuatnya mencintai Kartini yaitu pembangkangan, kecerdasan dan spiritualitas. “Hal-hal itu menenggelamkan saya pada satu pemahaman mendalam bahwa hanya perempuan yang bisa bercerita kemerdekaan, setelah penindasan dan penderitaan yang dialaminya,” tukasnya.

 

Kartini bagi Dani hanya sekadar nama, tapi sosoknya bisa siapa saja. Semangat Kartini harus tetap hidup mewarnai gerakan perempuan, juga semangat pejuang perempuan lain seperti Tjut Nyak Dien, Dewi Sartika, dan Martha Kristina Tiahahu. “Penting menciptakan Kartini-Kartini masa kini  yang tangguh dalam menghadapi  tantangan situasi dunia yang semakin kompleks dan dinamis,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.