Selasa, 26 June 2018

Advokat Minta Mekanisme ‘Hak Imunitas’ Diperjelas

Memperjelas mekanisme hak imunitas ini semata-mata untuk melindungi advokat dalam menjalankan fungsi profesinya, khususnya pembelaan dan pemberian nasihat kepada kliennya.
Aida Mardatillah
Tim kuasa hukum pemohon uji materi UU Advokat usai mendaftarkan permohonan di Gedung MK, Senin (25/6). Foto: AID

Secara praktis hak imunitas (kekebalan) advokat hingga saat ini dinilai belum memiliki mekanisme/prosedur perlindungan secara jelas. Sebab, profesi advokat saat menjalankan tugas profesinya potensial dikriminalisasi dan digugat ke pengadilan atau dikenal tindakan obstruction of justice, meskipun saat membela kliennya baik di dalam maupun di luar sidang sudah dilakukan dengan itikad baik.

 

Atas dasar itu, para advokat yang bernaung dalam organisasi advokat Peradi dan KAI kembali mangajukan uji materi Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terkait perlindungan profesi advokat yang tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata. Tercatat sebagai pemohon yakni Yohanes Mahatma Pambudianto, Hermawanto, Herwanto, Tubagus Ikbal Nafinur Aziz, Firly Noviansyah yang semuanya berprofesi sebagai advokat.     

 

“Dalam menjalankan tugasnya, profesi advokat sangat rentan masuk unsur-unsur yang melanggar ketentuan norma perdata ataupun pidana walaupun sudah dilakukan dengan itikad baik,” ujar salah satu kuasa hukum para Pemohon, Victor Santoso Tandiasa usai mendaftarkan pengujian Pasal 16 UU Advokat ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (25/06).

 

Pasal 16 UU Advokat menyebutkan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.” Namun, melalui putusan MK No. 26/PUU-XI/2013 atas pengujian Pasal 16 UU Advokat, MK memperluas hak imunitas/perlindungan advokat yang tidak bisa dituntut secara pidana atau perdata dalam rangka kepentingan pembelaan klien baik di dalam maupun di luar persidangan.

 

Selengkapnya amar putusan MK itu berbunyi “Pasal 16 UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan’.” (Baca Juga: Akhirnya, Advokat Dapat Perlindungan di Luar Sidang)

 

Victor menilai selama ini pemanggilan dan pemeriksaan ataupun gugatan/tuntutan pidana terhadap advokat tanpa melalui mekanisme pemeriksaan “itikad baik” oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, tetapi oleh Pengadilan. Pemeriksaan “itikad baik” tanpa melalui mekanisme Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak sesuai jaminan perlindungan yang diberikan Pasal 16 UU Advokat.

 

“Ini telah mencoreng kehormatan profesi advokat (Officium Nobile), telah melanggar norma Pasal 16. Dan mengakibatkan para pemohon (advokat) mengalami ketidakpastian hukum terhadap berlakunya Pasal 16 UU Advokat. Karena itu, diperlukan mekanime pemeriksaan yang lebih jelas untuk mengetahui etikad baik advokat dari hasil pemeriksaan sidang Dewan Kehormatan,” harapnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua