Rabu, 04 Juli 2018

MA Tegaskan Paralegal Tak Boleh Tangani Perkara di Pengadilan

Pemohon berharap agar pemerintah segera mencabut ketentuan yang dibatalkan MA tersebut.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto : ASH

Dikabulkan uji materi Permenkumham No.1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum akhirnya terjawab. Sebab, hari ini, Mahkamah Agung (MA) melansir putusan uji materi Permenkumham yang membatalkan ketentuan paralegal yang boleh memberi bantuan hukum secara litigasi di pengadilan. Permenkumham ini sebelumnya dipersoalkan sejumlah 18 advokat yang diketuai oleh Bireven Aruan melalui uji materi di MA.

 

Dengan demikian, paralegal yang sebelumnya dapat memberi bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi dengan adanya Permenkumham No. 1 Tahun 2018. Kini, paralegal tidak dapat memberi bantuan hukum secara litigasi (beracara di pengadilan). Jadi, hanya advokatlah yang dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi.

 

“Menyatakan Pasal 11 dan 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, yakni UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,” demikian bunyi amar putusan MA No. 22 P/HUM/2018, yang dilansir di website Direktorat Putusan Mahkamah Agung, Rabu, (4/7/2018).

 

Dalam putusannya, Majelis MA perkara ini yang diketuai Irfan Fachruddin beranggotakan Yosran dan Is Sudaryono, memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian bantuan hukum. Selanjutnya, mencantumkan petikan putusan ini dalam berita negara.  

 

Sebelumnya, tercatat sebagai pemohon dalam permohonan uji materi ini yakni Bireven Aruan, Johan Imanuel, Martha Dinata, Abdul Jabbar, Irwan Gustaf Lalegit, Ika Arini Batubara, Denny Supari, Liberto Julihatama, Steven Albert, Abdul Salam, Ade Anggraini, Arnol Sinaga, Asep Dedi, Indra Rusmi, Fista Sambuari, Alvin Maringan, Teuku Muttaqin, Endin.

 

Para pemohon beranggapan pembentukan Permenkumhan No. 1 Tahun 2018 tersebut cacat hukum karena perumusannya tidak berpedoman pada UU Advokat. Selain itu, Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham 1/2018 yang pada pokoknya mengatur paralegal dapat memberi bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi dirasa telah merugikan para advokat karena diduga dapat mengambil alih profesi advokat, sehingga seharusnya dibatalkan.

 

Menurut para pemohon, paralegal tidak melalui jenjang pendidikan S-1 (ilmu hukum) dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) serta disumpah dan dilantik di Pengadilan Tinggi. Namun, kedudukan dan fungsinya disamakan dengan advokat. Selain itu, pemohon beralasan adanya pelatihan paralegal tanpa syarat sarjana dapat membuat kurangnya minat masyarakat untuk menempuh ilmu hukum pada perguruan tinggi. (Baca Juga: Tak Terima Disejajarkan dengan Paralegal, Advokat Uji Permenkumham 1/2018)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua