Selasa, 10 Juli 2018
Polemik Susu Kental Manis, Ahli: Konsumen Bisa Gugat BPOM
Kekosongan regulasi lengkap soal produk susu asupan nutrisi belum jelas. Susu kental manis beredar dengan izin BPOM. Kesalahan ada pada regulator.
Normand Edwin Elnizar
Polemik Susu Kental Manis, Ahli: Konsumen Bisa Gugat BPOM
Advokat David ML Tobing. Foto: SGP.

Ahli hukum perlindungan konsumen, David Maruhum Lumban Tobing, mengatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bisa menjadi pihak yang digugat oleh konsumen atas polemik susu kental manis. David menjelaskan kepada hukumonline bahwa regulator menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas informasi menyesatkan soal susu kental manis di masyarakat selama ini, Selasa (10/7), di Jakarta.

 

Polemik susu kental manis di masyarakat berawal dari surat edaran BPOM soal penggunaan label dan iklan produk susu kental dan analognya. Ada empat larangan bagi seluruh produsen/importir/distributor susu kental (termasuk di dalamnya susu kental manis).

 

Pertama, tidak boleh menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 tahun dalam bentuk apapun. Kedua, tidak menggunakan visualisasi bahwa susu kental dan analognya setara dengan produk susu lain sebagai asupan gizi. Ketiga, tidak menggunakan visualisasi gambar susu dalam gelas serta disajikan dengan cara diseduh sebagai minuman. Terakhir, iklan produk ini tidak boleh pada jam tayang acara anak-anak.

 

Isu berkembang bahwa susu kental manis tidak benar-benar mengandung susu. Namun, dalam penjelasan resmi BPOM susu kental manis diakui sebagai salah satu subkategori dari kategori susu dan hasil olahannya. Menurut BPOM, jenis ini memang berbeda dengan jenis susu cair dan produk susu, serta jenis susu bubuk, krim bubuk, dan bubuk analog.

 

Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito bahkan menegaskan dalam konferensi pers bahwa susu kental manis sebagai produk yang mengandung susu. Hanya saja sebatas untuk pelengkap sajian, bukan produk susu yang digunakan sebagai asupan pemenuhan nutrisi gizi terutama kepada bayi, apalagi pengganti ASI.

 

Mengacu Peraturan Kepala BPOM No.21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (PerkaBPOM 21/2016), David meyakini bahwa susu kental manis termasuk produk susu berdasarkan regulasi yang berlaku. “Menurut aturan Kepala BPOM memang produk susu, nggak bisa kita sangkal, aturan bilang begitu,” katanya.

 

Lampiran I Peraturan Kepala BPOM No.21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan

01.0 Produk-produk Susu dan Analognya, Kecuali Yang Termasuk Kategori 02.0

Susu adalah cairan dari ambing sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lainnya baik segar maupun yang dipanaskan melalui proses pasteurisasi, Ultra High Temperature (UHT) atau sterilisasi. Termasuk semua jenis produk susu yang diperoleh dari susu hewan penghasil susu (contohnya sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan lain-lain). Tidak termasuk produk susu formula dari kategori 13.1 dan 13.3.

01.3.1 Susu Kental

Susu kental adalah produk susu yang diperoleh dengan cara menghilangkan sebagian air dari susu dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lainnya. Termasuk susu yang sebagian airnya dihilangkan, susu evaporasi, susu kental manis dan khoa.

Susu Kental Manis

Susu kental manis adalah produk susu berbentuk cairan kental yang diperoleh dengan menghilangkan sebagian air dari campuran susu dan gula hingga mencapai tingkat kepekatan tertentu; atau merupakan hasil rekonstitusi susu bubuk dengan penambahan gula, dengan atau tanpa penambahan bahan lain. Gula yang ditambahkan harus dapat mencegah kerusakan produk. Produk dipasteurisasi dan dikemas secara kedap (hermetis).

Karakteristik dasar:

• Kadar lemak susu tidak kurang dari 8%

• Kadar protein tidak kurang dari 6,5% (untuk plain)

 

Atas dasar regulasi ini, pelaku usaha tidak bisa disalahkan selama mematuhi ketentuan produksi, pelabelan, dan distribusi susu kental manis. Penamaan dengan kata ‘susu’ itu pun sudah atas izin BPOM.

 

“Kalau sudah lulus uji oleh BPOM, dikasih izin edar. Tinggal ada pengawasan setelah di pasaran,” ujar advokat yang telah lama bergelut dalam bidang perlindungan konsumen ini.

 

Sikap BPOM yang menertibkan aturan soal periklanan susu kental manis diapresiasi oleh David. Hal ini karena susu kental manis kerap dianggap masyarakat sebagai produk susu yang digunakan sebagai asupan pemenuhan nutrisi gizi. Pada saat yang sama, ia menilai BPOM ikut andil atas kesalahpahaman ini. Bahkan BPOM bisa menjadi pihak yang digugat konsumen.

 

(Baca Juga: Pemerintah Larang Iklan Susu Formula Bayi)

 

Sepanjang penelusuran David, belum ada kategori BPOM soal standar kandungan kadar susu dalam produk susu agar bisa disebut susu bernutrisi. “BPOM harus membuat kategori, bagaimana sih susu yang bernutrisi itu? Yang bergizi itu apa? Ada tidak aturannya?”  kata dia.

 

Sesat informasi di masyarakat soal penggunaan susu kental manis justru bermula dari ketidakjelasan regulasi BPOM soal produk susu mana yang layak disebut asupan pemenuhan nutrisi gizi. “Ini yang harus dievaluasi BPOM. Dia juga tidak bilang susu kental manis tidak mengandung nutrisi kan?” ujar David menambahkan.

 

Apabila ditemukan pelabelan atau iklan susu kental manis yang mengesankan sebagai produk susu asupan nutrisi gizi, David menganggap itu sebagai kesalahan BPOM. “Salahnya BPOM, sebagai pengawas tidak bisa mengawasi,” katanya.

 

Tugas Utama BPOM

Berdasarkan pasal 2 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

  1. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

 

Kewenangan

Berdasarkan pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan:

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

  1. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: laman situs daring BPOM

 

David pun melihat penertiban label dan iklan susu kental manis sebagai bukti bahwa sebelumnya tidak ada aturan ketat soal penjelasan susu kental manis di masyarakat. “Berarti sebelumnya, belum ada aturannya kan? Jadi (selama ini-red) dia nggak bisa menindak. Karena nggak ada aturannya. Kenapa baru dibuat sekarang?” ujarnya.

 

(Baca Juga: Menkes Baru, Laksanakan Putusan Susu Berbakteri)

 

Pemahaman masyarakat soal susu sebagai asupan nutrisi gizi dinilanya sudah menjadi persepsi umum terhadap semua produk susu. “Untuk mencerdaskan konsumen, regulator harus berperan lebih. Baik regulasi maupun pengawasan,” David menegaskan.

 

Untuk itu, masyarakat yang merasa dirugikan akibat regulasi yang tidak menjamin kesehatan dan keamanan pangan justru bisa menggugat BPOM. “Dalam hal ini yang pertama bisa digugat regulatornya, BPOM,” katanya.

 

Gugatan konsumen pada regulator didasarkan pada KUHPerdata dan bukan UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dengan UU Perlindungan Konsumen secara khusus melindungi hak konsumen dari pelaku usaha. “Tidak melulu gugatan konsumen ke pelaku usaha,” jelas David.

 

Ia menyayangkan BPOM tidak berhasil mengelola polemik yang berkembang sehingga persoalan susu kental manis menimbulkan keresahan di masyarakat. “Polemiknya jadi susu atau bukan susu.”

 

David menghimbau agar masyarakat juga terus meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk menjadi konsumen cerdas. Terutama dalam konsumsi beragam pilihan pangan yang disediakan pelaku usaha.

 

Penelusuran hukumonline terhadap regulasi yang dibuat BPOM soal kategori pangan, pertama kali diterbitkan tahun 2006 dengan Keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.52.4040 tentang Kategori Pangan. Keputusan ini dicabut dengan Peraturan Kepala BPOM No. 1 Tahun 2015 tentang Kategori Pangan, hingga terakhir kali diubah dengan PerkaBPOM 21/2016. Susu kental manis secara terus menerus masuk dalam subkategori dari kategori susu dan hasil olahannya dengan penamaan ‘susu’ dan dijelaskan sebagai produk susu.

 

Sikap BPKN

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman, mengatakan tidak ada koordinasi khusus dengan BPOM menyikapi persoalan susu kental manis yang tengah mengemuka ini. “Nggak ada yang khusus mengenai masalah itu,” katanya.

 

Fungsi dan tugas BPKN yang ditetapkan dalam Pasal 33 dan 34 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

1.Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;

2.Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;

3.Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;

4.Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

5.Menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;

6.Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau Pelaku Usaha; dan Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Sumber: laman situs daring BPKN

 

Ardiansyah mengatakan bahwa BPKN sudah pernah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah soal iklan barang dan jasa yang tidak menyesatkan konsumen. Dalam hal susu kental manis, menurutnya bukan wilayah BPKN. “Sudah ditangani BPOM, itu kewenangan BPOM,” ujarnya.

 

Dalam 10 bulan terakhir, BPKN menerima 200 lebih pengaduan dari masyarakat. Sejauh ini tidak pernah ada aduan soal susu kental manis kepada lembaga yang dipimpinnya. “Yang paling besar pengaduannya di sektor perumahan, tidak ada susu kental manis ya,” kata Ardiansyah.

 

Dalam laman situs daring BPKN pun tak ditemukan siaran pers soal susu kental manis. Sementara itu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah mengeluarkan siaran pers pada tanggal 6 Juli lalu.

 

YLKI mengapresiasi sikap BPOM menertibkan visualisasi iklan susu kental manis yang bisa menjerumuskan konsumen anak-anak, remaja bahkan dewasa. Hanya saja YLKI berharap BPOM juga menertibkan label dan iklan berbagai makanan dan minuman dengan karakter serupa. Misalnya minuman sari buah atau jus yang klaim dan ilustrasinya seolah penuh dengan kandungan buah/sari buah. Padahal isinya lebih banyak kandungan gula ketimbang sari buahnya.

 

“Hal seperti ini harus segera ditertibkan oleh Badan POM, sebagaimana produk SKM (susu kental manis-red.),” kata YLKI dalam siaran persnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.