Jumat, 10 Agustus 2018
Ini Alasan KPK Periksa Tiga Bos PLN dalam Tiga Hari
Dirut PJB mengklaim penunjukan Blackgold sudah sesuai aturan.
Aji Prasetyo
Ini Alasan KPK Periksa Tiga Bos PLN dalam Tiga Hari
Jubir KPK Febri Diansyah. Foto: RES

Tiga hari berturut-turut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa petinggi PT PLN persero baik induk maupun anak perusahannya. Pada Selasa (7/9) kemarin, penyidik KPK memanggil Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Keesokannya giliran Direktur Operasi dan SDM PT PLN Batubara Djoko Martono dan Kamis (9/8) kemarin, KPK memeriksa Direktur Utama PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB) Iwan Agung Firstantara.

 

Meskipun diperiksa pada hari yang berbeda, namun ketiganya hadir memberikan keterangan sebagai saksi atas tersangka Johannes Kotjo, pemegang saham Blackgold. PT PJB, PT PLN Batubara (dua anak perusahaan PLN) dan Blackgold merupakan konsorsium yang menggarap proyek PLTU Riau-1 bersama dengan China Huadian.

 

“Didalami terkait dengan skema kerja sama PLTU Riau-1,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Jumat (10/8)/2018. Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Aliran Dana dari Hasil Pemeriksaan Dirut PLN

 

Anak usaha Blackgold, yakni PT Samantaka Batubara, memiliki konsesi batu bara seluas 15.000 hektare dengan cadangan 500 juta ton batu bara. Sedangkan terkait PLN, ada dua anak perusahaannya yang ikut dalam proyek ini seperti disebutkan diatas.

 

PJB adalah perusahaan produsen listrik yang sepenuhnya dimiliki PLN. Sedangkan PLN Batubara adalah anak usaha yang bergerak di bidang suplai batu bara untuk pembangkit listrik.

 

PLTU Riau-1 akan beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) pada 2024. Kapasitasnya sebesar 600 MW. PLTU ini akan dibangun di Kecamatan Penarap, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Saat ini proyek PLTU Riau-1 masih di tahap pengadaan.

 

Klaim sesuai aturan

Usai diperiksa penyidik sekitar hampir delapan jam, Iwan memberikan keterangan kepada wartawan. Menurutnya, ia dipanggil sebagai saksi atas perkara suap yang diduga dilakukan Johannes dengan Eni Maulani Saragih. “Kami menerangkan, kami dipanggil karena dugaan kasus suap Pak Johannes dengan Bu Eni ya. Dan kami menerangkan peran PJB didalamnya,” kata Iwan, Kamis (9/8/2018).

 

Iwan menerangkan, pihaknya bermitra dengan Blackgold Natural Resources berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang. Dalam aturan itu dinyatakan saham yang dimiliki perusahaan pembangkit di muara kambang itu wajib minimal 10 persen diberikan kepada perusahaan tambang melalui afiliasinya.

 

Atas alasan itulah menurut Iwan pihaknya memilih Blackgold (penunjukan) sebagai konsorsium. “Berdasarkan (aturan) itu,” terangnya.

Pasal 6 Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2016

  • Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang selaku pemegang IUPTL pembangkitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan konsorsium yang dibentuk oleh Perusahaan Tambang melalui afiliasinya dengan badan usaha lain.
  • Konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membentuk badan usaha yang berbadan hukum Indonesia sebagai Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang.
  • Saham dalam Perusahaan Pembangkit Listrik Mulut Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimiliki sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) oleh Perusahaan Tambang melalui afiliasinya.

 

Iwan membenarkan ada sejumlah pertemuan antara PJB, PLN dan Johannes Kotjo berkaitan dengan pembahasan proyek ini. Ia menyatakan pertemuan itu karena PLN sebagai pemegang saham, sedangkan Johannes Kotjo merupakan mitra yang dipilih sesuai aturan menteri.

 

Namun saat ditanya apakah penunjukkan Blackgold dilakukan setelah terjadinya pertemuan, Iwan enggan mengungkapkannya. “Saya kira tanya penyidik aja lah ya,” pintanya

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.