Kamis, 11 Oktober 2018

Rasio Legis Uji Materi MA Mesti Terbuka

Karena kewenangan MA saat mengadili perkara uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU telah melanggar asas audi et alteram partem dan putusannya bersifal final dan mengikat.
Aida Mardatillah
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Dua warga negara yang berprofesi sebagai advokat melayangkan uji materi Pasal 31A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait proses uji materi di MA. Mereka adalah Husni Herman dan Victor Santoso Tandiasa. Sebab, mereka memandang proses uji materi di MA terkesan tertutup karena tanpa dihadiri para pihak.

 

Salah satu pemohon, Victor Santoso Tandiasa mengatakan permohonan uji materi terhadap dua pasal tersebut telah didaftarkan ke MK pada senin, (08/10/2018) kemarin. Alasan permohonan ini diajukan karena prinsip pemeriksaan proses perkara di sidang pengadilan harus dihadiri para pihak dan terbuka untuk umum, kecuali UU menentukan lain.

 

“Artinya, dalam proses pemeriksaan perkara, hakim harus memberi kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk hadir dimintai atau memberi keterangan dalam sidang yang terbuka untuk umum,” kata Victor saat dihubungi Hukumonline, Kamis (11/10/2018).

 

Pasal 31A ayat (1) UU MA

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.”

Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman

(2) Mahkamah Agung berwenang:

a. …

b. menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang;

 

Victor menilai tertutupnya proses uji materi MA menyebabkan para pihak tidak mengetahui proses pemeriksaan yang dilakukan majelis hakim saat memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi ini. Para pihak juga tidak diberi kesempatan menyampaikan keterangan dan menghadirikan saksi atau ahli untuk menguatkan dalil permohonan guna meyakinkan hakim.

 

“Tujuan dari persidangan terbuka untuk umum agar jalannya persidangan di pengadilan jelas, terang, dan diketahui masyarakat. Tidak boleh persidangan ‘gelap’ dan bisik-bisik,” kritiknya.

 

Dia mengakui prinsip pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum ada pengecualian untuk perkara-perkara tertentu. Misalnya, perkara asusila atau terdakwanya masih di bawah umur. “Tetapi bila dicermati UU MA, khususnya yang mengatur hak uji materi dalam Pasal 31A, tidak ada ketentuan yang mengecualikan proses uji materi di MA dilakukan tertutup dan tidak perlu dihadiri para pihak,” kata dia. (Baca Juga: MA Tunda Uji Materi Jika Ada Proses Pengujian UU)

 

Menurut Victor, ketertutupan proses uji materi di MA disebabkan adanya kekeliruan pemahaman terhadap pemaknaan original jurisdiction MA. Khususnya, kekeliruan pemahaman terhadap Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yakni pemahaman peran MA hanya sebagai pengadilan judex jurist.

 

“Jadi (pemahamannya) tidak mungkin pemeriksaan persidangan dihadiri para pihak untuk dimintai keterangan dan didengar keteranganya dalam persidangan di MA. Ini pernah disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas MA yang dikutip media beberapa waktu lalu.”

 

Meski begitu, bila dicermati Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 terdapat dua kewenangan original (original jurisdiction) yang dimiliki MA. Pertama, peran dalam menjalankan kewenangan sebagai pengadilan judex jurist yaitu mengadili perkara pada tingkat kasasi. Kedua, perannya dalam menjalankan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

 

Hanya saja, kata Victor, kewenangan MA sebagai judex jurist tidak melanggar asas audi et alteram partem, hakim memberi kesempatan/hak para pihak untuk didengar keterangannya secara adil termasuk menghadirkan saksi dan ahli. Sebab, kesempatan ini telah diberikan pada sidang secara terbuka di pengadilan tingkat pertama (judex factie).

 

Sedangkan kewenangan saat mengadili perkara uji materi terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU, MA telah melanggar asas audi et alteram partem karena putusan dalam proses persidangan uji materi di MA bersifal final dan mengikat. Artinya, tidak ada  atau tersedia upaya hukum keberatan atas putusan uji materi.    

 

Atas dasar itu, Victor meminta kepada Mahkamah agar Pasal 31A ayat (1) UU MA dan Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “proses pemeriksaan dalam persidangan atas permohonan keberatan hak uji materi dilakukan dengan dihadiri para pihak yang berperkara dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.”

 

Sebagai informasi, MK pernah menolak pengujian Pasal 31A ayat (4) huruf h UU MA terkait mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di MA. Dalam putusan MK No. 30/PUU-XIII/2015 ini, Mahkamah menyimpulkan ketentuan yang mengatur mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU seperti diatur Pasal 31A ayat (4) huruf h UU MA tidak bertentangan dengan UUD 1945.  

 

Salah satu pertimbangannya disebutkan, Pasal 31A ayat (4) UU MA tidak menyebutkan pemeriksaan dan pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum. Selengkapnya Pasal 31A ayat (4) UU MA menyatakan, “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh MA paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”. Artinya, pasal a quo  tidak mengatur baik secara implisit maupun eksplisit sifat sidang, apakah dilakukan terbuka untuk umum atau tidak.

 

Meski demikian, Mahkamah berpendapat Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 40 ayat (2) UU MA menyatakan sidang pemeriksaan maupun sidang pengucapan putusan dalam perkara kasasi, perkara PK, dan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus dilakukan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum. Baca Juga: MK: Mekanisme Judicial Review MA Konstitusional

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.