Senin, 29 October 2018

Pembentuk UU Sepakati 55 RUU Prolegnas Prioritas 2019

Sebanyak 12 RUU baru berasal dari usulan pemerintah, DPR dan DPD. Kemudian 43 RUU lainnya berasal dari daftar Prolegnas Prioritas 2018 yang belum rampung dibahas. Namun, DPD berharap ada 2 RUU lagi yang seharusnya bisa masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019.
Rofiq Hidayat
Penandatanganan kesepakatan RUU Prolegnas Prioritas 2019 oleh pimpinan Baleg DPR, pemerintah, pimpinan DPD di ruang Baleg DPR, Senin (29/10). Foto: RFQ

Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) akhirnya disepakati Badan Legislasi (Baleg) DPR, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2019. Kesepakatan ini diambil setelah pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) Baleg rampung. Karena itu, ketiga institusi itu bersepakat untuk dibawa ke tingkat rapat paripurna untuk ditetapkan.

 

Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan terdapat 55 RUU yang telah disepakati di tingkat Panja. Semua fraksi pun telah memberi persetujuan atas 55 RUU tersebut. Namun, pendapat mini fraksi soal penetapan RUU Prolegnas Prioritas 2019 masih tetap diperlukan.

 

“Yang pasti, berdasarkan pandangan sepuluh fraksi, intinya telah memberikan persetujuan untuk segera disahkan dalam rapat paripurna terdekat,” kata Supratman di ruang Baleg DPR, Senin (29/10/2018).   

 

Wakil Ketua Baleg Sarmuji menyampaikan laporan Panja Prolegnas 2019. Berdasarkan hasil rapat Panja 24 Oktober lalu menetapkan 55 RUU. Dengan rincian, 12 RUU usulan baru dan 43 RUU berasal dari Prolegnas Prioritas 2018 yang belum rampung pembahasannya. “12 RUU baru tersebut, rinciannya 7 RUU berasal dari DPR, 4 RUU berasal dari pemerintah, dan 1 RUU berasal dari usulan DPD," ujar Sarmuji.

 

Sementara 43 RUU yang berasal dari Prolegnas Prioritas 2018 yang belum rampung. Rinciannya, sebanyak 27 RUU dalam tahap pembahasan tingkat pertama; 4 RUU sedang menunggu Surat Presiden (Surpres); 1 RUU menunggu keputusan rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai RUU usulan DPR. Selain itu, sebanyak 2 RUU dalam tahap harmonisasi di Baleg; 3 RUU dalam status sedang dalam tahap penyusunan oleh DPR, dan 6 RUU usul pemerintah sedang dalam status menunggu Surpres.

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan penyusunan Prolegnas Prioritas 2019 terbilang cepat. Prinsipnya, pemerintah mendukung penuh proyeksi RUU dalam Prolegnas prioritas 2019. Namun, pemerintah terbuka untuk menerima kemungkinan jika ada perubahan daftar prolegnas prioritas setelah dilakukan evaluasi dalam perjalanannya.

 

“Ini kemudian dapat dilakukan perubahan prolegnas prioritas sewaktu-waktu demi optimalnya legislasi. Semoga kerja sama pemerintah, DPR dan DPD dapat menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat,” harapnya dalam kesempatan yang sama. Baca Juga: Pembentuk UU Usul Sejumlah RUU untuk Prolegnas 2019

 

Wakil Ketua Panitia Perancangan Peraturan Perundang-undangan (PPUU) DPD, Nofi Candra mengatakan lembaganya prinsinya sepakat dengan sejumlah RUU yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019. Apalagi, usulan 1 RUU tentang Bahasa Daerah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019. “Kami DPD setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan pimpinan Panja mengenai daftar Prolegnas 2019 itu,” ujarnya.

 

Hanya saja, kata Nofi Candra, lembaganya mencatat, DPR masih menyisakan dua RUU yang  tidak diakomodir dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019 yakni RUU tentang Batas Perlindungan Kualitas Tanaman dan RUU tentang Pengurusan Piutang Pemerintah Pusat dan Daerah. Padahal, dua RUU tersebut merupakan hasil kerja DPD dalam rangka mewujudkan legislasi yang sesuai aspirasi daerah.

 

Dia berharap dalam Prolegnas Prioritas 2019 ini bisa dilakukan perubahan dengan memasukan kedua RUU tersebut. “Kami berharap kedua RUU tersebut dapat masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019.”

 

Berikut ini 55 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2019 dengan rincian:

 

12 Usulan RUU Usulan Baru

No

Judul Rancangan Undang-Undang

Penyiapan RUU dan Naskah Akademik

1

RUU tentang Perubahan UU No.2 Tahun 2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Komisi V DPR

2

RUU tentang Energi Baru Terbarukan

Badan Legislasi DPR

3

RUU tentang Perubahan atas UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Badan Legislasi DPR

4

RUU tentang Perubahan atas UU Np.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Anggota DPR

5

RUU tentang Permusikan

Anggota DPR

6

RUU tentang Keamanan dan Ketahanan SIber

Angota DPR

7

RUU tentang Perubahan kedua atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Anggota DPR

RUU ini merupakan tindak lanjut hasil  keputusan rapat paripurna DPR

8

RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Pemerintah

9

RUU tentang Hukum Acara Perdata

Pemerintah

10

RUU tentang Perlindungan Data Pribadi

Pemerintah

11

RUU tentang Wabah (menggantikan UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular)

Pemerintah

12

RUU tentang Bahasa Daerah

DPD

 

43 RUU berasal dari Prolegnas Prioritas 2018

No

Judul Rancangan Undang-Undang

Penyiapan  RUU dan Naskah Akademik

1

RUU tentang Pertanahan

DPR

2

RUU tentang Jabatan Hakim

DPR

3

RUU  tentang Karantin Hewan, Ikan dan Tumbuhan

DPR

4

RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1999 tentang Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

DPR

5

RUU tentang Penyelenggaraan Ibadan Haji dan Umrah

DPR

6

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

DPR

7

RUU tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 tentang  Aparatur Sipil Negara

DPR

8

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

DPR

9

RUU tentang Pertembkauan

DPR

10

RUU tentang Kewirausahaan Nasional

DPR

11

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemerintah

12

RUU tentang Perubahan Kelima  atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pemerintah

13

RUU tentang Perubahan atas UU No.18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Peneritian, pengembangan  dan Penerapan Imu Pengetahuan Teknologi (Judul yang dikirimkan Surpres berjudul RUU tentang  Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

Pemerintah

14

RUU tentang Peprubahan atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi (Judul dari pemerintah RUU  tentang Mahkamah Konstitusi)

Pemerintah

15

RUU tentang Ekonomi Kreatif

DPD

16

RUU tentang Wawasan Nusantara

DPD

17

RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan (Judul RUU dari DPD adalah RUU tentang Daerah Kepulauan)

DPD

18

RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (dalam Prolegnas 2015-2019  tertulis RUU tentang UU Perubahan atas UU No.4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam).

DPR

19

RUU tentang Kebidanan

DPR

20

RUU tentang Perubahan atas UU No/..5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

DPR

21

RUU tentang Siste Budidaya Pertanian Berkelanjutan(Dalam Prolegnas 2015-2019  tertulis Perubahan atas UU NO.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman)

DPR

22

RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat (Judul RUU setelah diharmnisasi adalah RUU tentang Masyarakat Hukum Adat)

DPR

23

 RUU tentang Perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambanga Mineral dan Batubara

DPR

24

RUU tentang Sumber Daya Air

DPR

25

RUU tentang Perubahan atas UU NO.15 Tahun 2006  tentang Badan Pemeriksa Keuangan

DPR

26

RUU tentang Bea Materai

Pemerintah

27

RUUtentang Konsultan Pajak

DPR

28

RUU tentang BUMN

DPR (status masih menunggu Surpres)

29

RUU tentang Pendidikan Kedokteran *Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2018 tertulis RUU tentang Perubahan atas  UU No.20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran)

DPR (status masih menunggu Surpres)

30

RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial ( Berdasarkan hasil harmonsisas, judul RUU diubah menjadi RUU Pekerja Sosial )

DPR (status masih menunggu Surpres)

31

RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan  dan Pesantren (Berdasarkan hasil harmonisasi, judul  RUU diubah menjadi  Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

DPR (status masih menunggu Surpres)

32

RUU tentang perubahan atas UU No.2 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

 DPR (Status masih menunggu diputuskan dalam rapat paripruna DPR untuk disahkan menjadi usul insiatif DPR)

33

RUU tentag Perubahan atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

 DPR  (Status masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi)

34

RUU tentang Perkelapasawitan

DPR  (Status masih dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi)

35

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

 Komisi III DPR (Status masih dalam penyusunan)

36

RUU tentang Penyadapan

Baleg DPR (Status masih dalam penyusunan)

37

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan  serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia

Komisi IX DPR (Status masih dalam penyusunan)

38

RUU tentang Narkotika dan Psrikotropika (dalam Prolegnas 2015 -2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU No.35 Tahun 2009 tetang Narkotika)

Pemerintah (Status dalam proses Surpres di Pemerintah)

39

RUU tentang Hubungan Keuangan antara  Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas  tertulis RUU tentang perubahan atas  UU No.33 Tahun 2003  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah)

Pemerintah (Status dalam proses Surpres di Pemerintah)

40

RUU tentang Perubahan atas  UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Pemerintah (Status dalam proses Surpres di Pemerintah) Pemerintah (Status dalam proses Surpres di Pemerintah)

41

RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal

Pemerintah (Status dalam proses Surpres di Pemerintah)

42

RUU tentang Landasa Kontinen Indonesia (dalam Prolegnas 2015-2019  tertulis RUU tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

Pemerintah (Status dalam proses Surpres di Pemerintah)

43

RUU tentang Desain Industri ( dalam Prolegnas  2015-2019  tertulis  RUU tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 2000 tetang Desain Industri

Pemerintah (Status dalam proses Surpres di Pemerintah)

 

Daftar RUU Kumulatif Terbuka

1

RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Intenasional

2

RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi

3

RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara

4

RUU Kumulatif Terbuka  tentang Pembentukan, pemekaran dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

5

RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Sumber Baleg DPR


 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua