Jumat, 04 Januari 2019

Begini Mekanisme Audit Pelaksanaan Penyadapan

Perangkat tim audit dan sebagai regulator di bidang telekomunikasi agar terjadi check and balance dan menghindari penyimpangan penyadapan.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR. Foto: RES

Pengaturan tentang penyadapan kini sedang dirumuskan antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan sejumlah para pemangku kepentingan. Sejumlah mekanisme mulai tata cara perizinan penyadapan, penyimpanan, penghancuran hasil penyadapan diatur sedemikian rupa. Sementara pelaksanaan pengawasan dengan melalui audit terhadap lembaga penegak hukum idealnya dilakukan oleh lembaga ad hoc.

 

Deputi Direktur Riset Elsam, Wahyudi Djafar berpandangan pengaturan pihak yang diberi kewenangan melakukan audit terhadap pelaksanaan penyadapan mesti diatur secara detail. Selain tugas pengawasan pun, melekat di pihak yang diberi kewenangan terhadap lembaga yang memiliki wewenang penyadapan. Mulai mengawasi dan mengaudit peralatan serta mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyadapan.

 

Alat penyadapan yang digunakan lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Badan Intelejen Negara (BIN) dan tentu legal secara hukum. Bahkan, bisa jadi alat yang dimiliki lembaga satu dengan lainnya memiliki perbedaan spesifikasi. Oleh karena itu, perlu diatur strandarisasi peralatan yang sama.

 

Sehingga pola audit yang dilakukan pun memiliki standar yang sama. Menurutnya dalam melakukan pengawasan dan audit dapat diserahkan ke pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Bahkan bila dipandang perlu dibentuk lembaga independen yang khususnya mengawasi dan mengaudit pelaksanaan penyadapan. Tak kalah penting, pola pelaporan hasil audit pun mesti diatur.

 

“Transparansi laporan ke publik bagaimana, apakah dilaporkan ke DPR dan DPR melaporkan ke publik atau seperti apa?,” ujarnya kepada Hukumonline, Jumat (4/1).

 

Bagi Wahyudi, publik memiliki pengalaman di dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Nah dalam ketentuan Bab Pengawasan UU 17/2011 terdapat sub komite pengawas intelijen. Yakni terdiri dari anggota Komisi I DPR yang disumpah secara khusus sebagai pengawas pelaksana intelijen. “Cuma sayangnya tidak berjalan optimal,” ujarnya.

RUU Penyadapan per 20 September 2018

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan dilakukan oleh setiap pimpinan pusat pemantauan (monitoring centre) di setiap instansi penegak hukum.

Pasal 22

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, setiap penegak hukum membentuk tim audit.

 

Menurutnya, bila dibentuk komisi serupa yang terdiri dari anggota Komisi III dan I dalam rangka mengawasi praktik penyelenggaraa penyadapan misalnya, serta mengirimkan laporan ke publik, maka menjadi pertanyaaan apakah DPR dapat memastikan dapat berjalan. Setidaknya proses pengawasan dan audit dapat berjalan sesuai yang diharapkan publik. “Kalau memang mau (pengawasan dan audit, red) mau ditempatkan di DPR,” ujarnya.

 

Terpisah, peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil berpandangan tidak diperlukan lembaga khusus dalam melakukan pengawasan dan audit. Menurutnya, selama ini dalam praktik sudah terdapat pengawasan yang dilakukan Kemenkominfo. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No.11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi. Menurutnya, audit dilakukan satu tahun sekali di penghujung tahun.

 

Kemudian secara prosedural sudah dilalui seluruhnya. Misalnya soal perizinan dan praktik penyadapan. Nah penyadapan dilakukan setelah mengantongi izin dari pihak berwenang. Yang pasti, pengawasan ekternal dan audit tetap dilakukan oleh pihak Kemenkominfo. Pasalnya Kemenkominfo sebagai institusi pemerintah yang membidangi telekomunikasi.

 

Sementara dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Reda Manthovani berpendapat audit gunanya menghindari penyalahgunaan kewenangan lembaga. Misalnya usulan izin penyadapan peruntukan kasus tindak pidana korupsi. Namun praktiknya justru perkara perselingkunhan. Bahkan mungkin penyadapan dilakukan tanpa adanya permohonan izin dari pihak berwenang.

 

“Model-model  seperti itu yang perlu diaudit. Karena filosofinya, menggunakan uang negara dan bukan untuk kepentingan pribadi dan harus sesuai peruntukannya. Maka perlu diaudit. Namanya audit harus dilakukan pihak luar,” ujarnya.

 

Sama halnya dengan Arsil, Reda menilai Kemenkominfo sebagai institusi yang tepat melakukan audit terhadap pelaksanaan penyadapan. Menurutnya dengan adanya Kemenkominfo, tak perlu membentuk lembaga baru yang bersifat ad hoc maupun permanen. Pasalnya Kemenkominfo telah memiliki tim audit.

 

Selain itu, Kemenkominfo sebagai regulator di bidang telekomunikasi. Karenanya, Kemenkominfo mesti memastikan pada aparat lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan patuh terhadap aturan yang dibuat. Nah dengan adanya mekanisme pengawasan internal, eksternal, “itulah prinsip check and balance”.

 

Lebih jauh Reda berpendapat laporan mekanisme pertangungjawaban penyadapan diberikan terlebih dahulu ke presiden sebagai pimpinan eksekutif. Setelah itu diberikan ke lembaga legislatif. Menurutnya laporan pertanggungjawaban dari hasil audit hanya bersifat umum.

 

Arsil menambahkan hasil audit merupakan pertanggungjawaban yang mesti diberikan ke legislatif. Menurutnya, laporan hasil audit nantinya menjadi bahan DPR dalam rangka melakukan pengawasan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan. Dengan begitu, mekanisme check and balance berjalan.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua