Kamis, 24 Januari 2019

Debat Capres II Diminta ‘Bongkar’ Problem Isu Lingkungan dan SDA

Persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) bersifat struktural terkait industri ekstraktif, ketimpangan penguasaan SDA dan agraria, korupsi dan pelanggaran HAM.
Ady Thea DA
Kedua pasangan capres dan cawapres dalam Pilpres 2019. Foto: RES

Debat calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tahap kedua akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Tema yang diusung dalam debat tersebut mengenai pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam (SDA), dan lingkungan hidup. Debat pertama yang berlangsung 17 Januari lalu menuai kritik berbagai kalangan karena KPU memberikan kisi-kisi soal kepada para kandidat.

 

“Kita berharap debat kedua nanti ada perbaikan kualitas, sehingga publik bisa mengetahui program yang ditawarkan kedua pasangan capres-cawapres,” ujar Ketua Tim Adhoc Politik Keadilan Ekologis Walhi, Khalisah Khalid dalam keteranganya di Jakarta, Kamis (24/1/2019).

 

Perempuan yang disapa Alin itu menjelaskan kedua kandidat sama sekali tidak menyinggung isu lingkungan hidup dan SDA seperti pelanggaran hak atas lingkungan hidup, korupsi, dan hak masyarakat adat/lokal atas SDA. Padahal, publik berharap para kandidat menyentuh masalah ini, dibutuhkan gagasan dan terobosan untuk menjawab masalah lingkungan hidup dan SDA.

 

“Kami mendorong paslon untuk berani berdebat pada level substansi dan menjangkau problem mendasar dari semua persoalan lingkungan hidup dan sumber daya alam, bukan hanya sebatas isu lingkungan hidup yang berada di permukaan,” kata Alin. Baca Juga: Debat Paslon Tahap II Tanpa Kisi-Kisi dan Sejumlah Perubahan

 

Bagi Alin, tema debat kedua ini sangat penting mengingat bencana ekologis dan kebakaran hutan semakin meningkat. Begitu pula ancaman terhadap ekosistem rawa gambut di beberapa daerah, serta konflik lingkungan hidup, SDA, dan agraria yang terus terjadi.

 

Alin berpendapat masalah lingkungan hidup dan SDA di Indonesia bersifat struktural. Ini terkait pilihan ekonomi pembangunan yang bertumpu pada industri ekstraktif, ketimpangan penguasaan SDA, dan agraria yang berbasis korporasi besar. Tata kelola SDA juga buruk, misalnya praktik korupsi, perampasan tanah, dan pelanggaran HAM.

 

Sebelum menentukan pilihan pada hari pemungutan suara, Alin mengingatkan publik perlu menilai pemahaman dan komitmen kedua pasangan calon untuk menegakan hukum terkait kejahatan korporasi. Apa strategi yang akan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada penjahat lingkungan. Sekaligus agenda apa yang diusung para kandidat untuk menghentikan praktik perampasan hak rakyat atas SDA dan agraria, serta perlindungan bagi pejuang lingkungan hidup dari upaya kriminalisasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua