Senin, 18 Pebruari 2019

Sejumlah Tantangan dalam Gelaran Pemilu 2019

MK menyatakan siap memperlancar proses penyelesaian sengketa Pemilu 2019.
Aida Mardatillah
Sejumlah narasumber dalam Seminar Nasional bertajuk 'Bersama Mahkamah Konstitusi Menjaga Pemilu Serentak Demi Keutuhan Bangsa' di Gedung Rektorat UPN Veteran Jakarta, Sabtu (16/2). Foto: AID

Gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara serentak untuk memilih calon anggota legislatif (pileg) dan presiden-wakil presiden (pilpres) menjadi sejarah elektoral Indonesia. Sebab, pelaksanaan pemilu yang dijadwalkan pada 17 April 2019 mendatang ini menggabungkan pelaksanaan pileg dan pilpres secara serentak di seluruh Indonesia.

 

Nantinya, dalam Pemilu 2019 ini, para pemilih memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden; calon anggota DPR, calon anggota DPD; calon anggota DPRD provinsi; dan calon anggota DPRD kabupaten/kota secara bersamaan. Atau lazim disebut dengan pemilu lima kotak atau lima surat suara sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

 

“Pemilu 2019 disebut sebagai the most complex in the world sebagai pemilu eksperimental, mulai regulasi (kodifikasi), sistem, kelembagaan, perilaku,” ujar Direktur Perludem, Titi Anggraini dalam Seminar Nasional bertajuk “Bersama Mahkamah Konstitusi Menjaga Pemilu Serentak Demi Keutuhan Bangsa” di Gedung Rektorat UPN Veteran Jakarta, Sabtu (16/2/2019). 

 

Titi menerangkan Pemilu Serentak 2019 ini merupakan pemilu terbesar, kompleks, rumit, dan kompetitif dalam perjalanan demokrasi elektoral di Indonesia. Sebab, pemilu kali ini berbeda dengan sistem penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya, pelaksaan pileg dan pilpres dilaksanakan secara bersamaan; ambang batas yang lebih ketat baik ambang batas pencalonan anggota legislatif maupun pencalonan presiden; dan partai politik peserta pemilu bertambah.

 

“Ambang batas parlemen lebih ketat, sebelumnya 3,5 persen menjadi 4 persen. Ini menjadi lebih kompetitif. Terlebih, partai politik peserta pemilu lebih banyak ketimbang Pemilu 2014. Ini tantangan tersendiri bagi demokrasi Indonesia,” kata Titi.

 

Dengan kondisi ketatnya persaingan ini, kata Titi, potensi pelanggaran pemilu semakin besar, seperti adanya potensi praktik politik uang atau politik transaksional disebabkan para peserta pemilu berpikir pragmatis dengan jalan pintas. “Jangan sampai Pemilu 2019 menjadi kemunduran demokrasi karena tingginya pelanggaran pemilu,” tuturnya.

 

Tantangan lain, ada tren tingginya angka golongan putih (golput) yang kemungkinan dihadapi dalam Pemilu 2019. Seperti, tren angka golput pada Pemilu 2004 terdapat 22 persen; Pemilu 2009 naik menjadi 24 persen; dan Pemilu 2014 naik lagi menjadi 29 persen yang golput.  Belum lagi, persoalan tingginya hasil pencoblosan yang tidak sah dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan ini. Misalnya, pada Pemilu 2009 terdapat 17 juta surat suara tidak sah; Pemilu 2014 terdapat 14 juta surat suara tidak sah.

 

“Masalah teknis dan waktu Pemilu 2019 akan lebih rumit dan lama prosesnya.”

 

Titi melanjutkan terbatasnya informasi mengenai pemilihan calon anggota legislatif yang seolah tertutup dengan pilpres. Saat ini pemilihan legislatif menjadi bayang-bayang pilpres. Secara bersamaan pemilih kesulitan mengakses data informasi mengenai daftar riwayat hidup caleg karena ada 2 ribuan caleg yang tidak mau membuka data dirinya kepada KPU.

 

“Kok menjadi caleg, tapi masih rahasia ditambah dengan caleg-caleg yang memiliki riwayat bermasalah. Jadi, keterbatasan informasi terkait caleg menjadi kendala besar. Ini bisa berdampak pada pengawasan TPS menjadi tidak optimal dalam proses penyelenggaraan pemilu legislatif karena semua terkonsentrasi pada pilpres,” lanjutnya.

 

Terlebih, penghitungan hasil suara pilpres lebih dulu ketimbang pemilu legislatif, hasil surat suara DPR, mengihitung surat suara DPD. Setelah itu, menghitung surat suara DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. “Ada tantangan pengawasan di TPS menjadi lemah ketika mengawasi pemilihan calon anggota legislatifnya.Tapi, saya tetap optimis, Indonesia dapat menjalani tantangan demokrasi ini,” tegasnya.

 

Sengketa pemilu meningkat

Di luar itu, Titi memaparkan potensi sengketa Pemilu 2019 akan meningkat yang pada Pemilu 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) menerima lebih dari 900 permohonan perselisihan hasil pemilu legislatif. “Saya menduga kemungkinan sengketa hasil Pemilu 2019 yang masuk ke MK akan semakin banyak dibandingkan Pemilu 2014, mengingat adanya kompleksitas sistem pemilu saat ini.”

 

Karena itu, MK sebagai garda terdepan penjaga keadilan pemilu dengan pengalamannya harus transparansi, akuntabel, dan mempu menjadi penetralisir ketegangan, pertanyaan yang tidak bersayap, dan ketokan palunya dapat mengendalikan dan meredakan segala ketegangan. “Demi keutuhan bangsa, diharapkan semua pihak dapat menerima hasil keputusan MK,” harapnya. (Baca juga: Korupsi Politik Bayangi Pembiayaan Politik Pemilu 2019)

 

Dalam kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams mengatakan MK telah menyiapkan semua keperluan dalam penyelesaian sengketa Pemilu 2019 ini baik dari sisi teknis administratif maupun sarana pendukung. MK juga telah menyusun beberapa regulasi mengenai tata cara penyelesaian sengketa pemilu. Seperti, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 sampai dengan No. 6 Tahun 2018. Antara lain, isinya mengatur mengenai mekanisme dan prosedur beracara dalam rangka penyelesaian pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden.

 

MK juga menyusun pedoman dokumen pendukung untuk membantu para pihak yang berperkara di MK. Misalnya, format penyusunan permohonan, jawaban termohon, hingga keterangan pihak terkait. “Persiapan dan kesiapan MK dalam rangka memperlancar proses penyelesaian sengketa pemilu. Kita berharap pemilu serentak yang pertama kali ini menjadi catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia dan berjalan dengan baik,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua