Selasa, 05 March 2019

Pentingnya Informasi HGU Dipublikasikan

Karena sering terjadi ketidakadilan informasi dalam tata kelola hutan dan lahan. Ombudsman akan membuat rekomendasi yang mendorong Kementerian ATR/BPN untuk menerbitkan peraturan yang konkrit agar informasi HGU itu diberikan kepada pemohon.
Ady Thea DA
Ilustrasi pemanfataan lahan HGU oleh korporasi. Foto: SGP

Hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) menjadi perbincangan publik setelah isu ini disinggung dalam debat kedua calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) yang berlangsung beberapa waktu lalu. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengkritik persoalan HGU yang meminta agar isu HGU ini jangan menjadi komoditas politik, tapi harus disikapi sebagai masalah serius.

 

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI), Mufti Bharti, mengatakan organisasinya sejak 4 tahun ini mendorong agar HGU menjadi dokumen yang terbuka bagi public. FWI sempat meminta dokumen HGU kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan, sehingga FWI mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi (KI) Pusat.

 

Kemudian, dalam Putusan KI Pusat pada intinya menyebut informasi HGU yang diminta FWI tergolong dokumen terbuka. Singkat cerita, sengketa ini berlanjut sampai Mahkamah Agung (MA). Alhasil, Putusan MA bernomor 121 K/TUN/2017 tertanggal 6 Maret 2017 memperkuat putusan KI Pusat tersebut. Baca Juga: Debat Capres Kedua Tak Sentuh Akar Masalah

 

Dalam pertimbangannya, majelis kasasi menilai dokumen administratif yang berhubungan dengan HGU tidak termasuk informasi yang dikecualikan untuk dapat diberikan kepada publik sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, Mufti mengatakan sejak putusan itu terbit sampai sekarang Kementerian ATR/BPN belum menjalankannya.

 

Mufti melanjutkan dokumen HGU penting untuk dipublikasi karena sering terjadi ketidakadilan informasi dalam tata kelola hutan dan lahan. Sebab, banyak lahan HGU yang dikuasai korporasi yang menimbulkan masalah, seperti konflik dengan masyarakat setempat, tumpang tindih konsesi dan perizinan. “Apa karena banyak masalah dalam penerbitan HGU, sehingga pemerintah tidak mau mempublikasikan dokumen HGU?” kata Mufti dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (4/3/2019).

 

Setelah terbit putusan kasasi itu, FWI mengaku telah mengadukan Kementerian ATR/BPN ke sejumlah lembaga karena tak kunjung membuka informasi HGU sebagaimana perintah putusan kasasi MA itu. Beberapa lembaga yang telah disambangi FWI antara lain Kantor Staf Presiden (KSP), Ombudsman RI, dan Bareskrim Polri.

 

Direktorat Advokasi Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Arman Muhammad mengatakan keterbukaan informasi HGU bagi masyarakat hukum adat sangat penting. HGU kerap digunakan korporasi sebagai legitimasi untuk mengambil tanah yang menjadi ruang hidup masyarakat hukum adat. Karena itu, keterbukaan informasi ini penting untuk melihat apakah izin yang dikantongi perusahaan/korporasi dalam bentuk HGU itu prosesnya sudah dilakukan secara benar atau tidak.

 

Pengawasan ini perlu dilakukan bukan hanya untuk perusahaan yang sudah mengantongi izin, tapi juga yang belum memiliki izin. Sebab, Arman melihat tidak sedikit perusahaan perkebunan sawit yang tidak mengantongi izin, tapi bisa beroperasi. Bagi Arman, tertutupnya informasi terkait perizinan dan HGU ini berdampak pada kemiskinan yang dialami masyarakat hukum adat karena tanahnya dirampas korporasi.

 

Negara juga dirugikan karena perusahaan ilegal bisa beroperasi dan tidak berkontribusi pada pemasukan keuangan Negara. Arman mencatat sekitar 13 ribu hektar wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi HGU. “Catatan tahunan kami menunjukan sedikitnya terjadi 152 kasus konflik masyarakat hukum adat dengan perusahaan yang memiliki izin HGU,” ungkapnya.

 

Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan Ombudsman masih memproses pengaduan yang disampaikan FWI. Dia pun menyambut baik adanya putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan HGU merupakan informasi yang terbuka bagi publik. Dalam menangani pengaduan FWI ini, Ombudsman akan membuat rekomendasi yang intinya mendorong Kementerian ATR/BPN untuk menerbitkan peraturan yang konkrit agar informasi HGU itu diberikan kepada pemohon.

 

Menurut Alamsyah, penting bagi Ombudsman untuk mengatur agar informasi terkait HGU ini dapat disampaikan secara aman sebagaimana amanat Pasal 7 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Mungkin ke depan akan ada pertemuan dengan Kementerian ATR/BPN agar tujuan pemohon informasi bisa tercapai,” harapnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua