Rabu, 27 Maret 2019

MK Siap 100 Persen Tangani Sengketa Pemilu

Ada enam aspek yang telah dipersiapkan MK menghadapi sidang sengketa Pemilu Serentak 2019.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Hakim Konstitusi Aswanto mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua MK untuk masa jabatan atau periode 2019-2021 (2,5 tahun) dalam sidang pleno khusus di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (26/3/2019). Sidang pleno khusus dengan agenda tunggal pengucapan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua MK ini dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi tujuh hakim konstitusi lain dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla serta sejumlah petinggi negara.  

 

Dalam sambutannya, Ketua MK Anwar Usman menyampaikan ucapan selamat kepada Aswanto yang resmi kembali menjabat sebagai Wakil Ketua MK. Pengangkatan jabatan Aswanto ini ditetapkan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2019-2021.

 

“Kita berharap Aswanto dapat mengemban dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Anwar Usman.  

 

Dalam kesempatan ini, Anwar mengatakan menyambut pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 pada 17 April 2019, MK terus mempersiapkan segala sesuatu mengenai penanganan sengketa hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Apalagi, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini dinilai sebagai pemilu yang paling sulit.   

 

“Tentu, kita semua berharap semua tahapan Pemilu 2019 dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya hingga sengketa pemilu (di MK),” kata Anwar.

 

Meski begitu, Anwar menegaskan MK menyatakan kesiapannya untuk menangani sidang sengketa hasil Pemilu 2019 baik pemilu legislatif maupun pilpres. Bahkan, Anwar menyatakan MK sudah siap 100 persen menghadapi perselisihan hasil Pemilu 2019. Anwar mengungkapkan ada enam hal yang telah dipersiapkan menghadapi penanganan sidang sengketa Pemilu 2019.

 

Pertama, aspek regulasi. MK telah menetapkan 5 peraturan untuk memudahkan sengketa pemilu. Tiga peraturan diantaranya mengenai tata beracara perkara perselisihan hasil  pemilu (PHPU) untuk Anggota  DPR RI; untuk  PHPU anggota DPD; dan untuk PHPU   Presiden/Wakil Presiden.

 

Kedua, aspek Sumber Daya Manusia (SDM). MK telah mengelola aparatur terbaik dengan pengalaman, kompetensi, integritas yang memadai untuk mendukung tugas fungsional hakim konstitusi. Diharapkan seluruh SDM memberi layanan profesional dan efektif dalam penanganan sengketa pemilu ini.   

 

Ketiga, aspek sarana dan prasarana. MK telah menyiapkan sarana prasarana untuk memudahkan dan kelancaran proses beracara di MK. Keempat, MK menyiapkan sistem informasi berbasis teknologi untuk para pencari keadilan. Kelima, MK telah melakukan bimbingan teknis terhadap para pemangku kepentingan sebanyak 40 kali, mulai penyelenggara pemilu, partai politik peserta pemilu, dan advokat. Keenam, aspek budaya integritas.

 

“Budaya integritas merupakan harga mati. Dengan integritas itu, Mahkamah dapat memberi sumbangsih terbesar terwujudnya pemilu berkeadilan. Untuk dapat menciptakan putusan beresensi keadilan diperlukan integritas moral dan integritas ilmu para hakim konstitusi.”

 

Wakil Ketua MK Aswanto mengatakan MK tengah fokus mempersiapkan penanganan sengketa hasil pemilu, baik pemilu legislatif maupun pilpres. “Kita akan semaksimal mungkin memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara pemilu secara profesional dan berusaha memberi keadilan yang seadil-adilnya untuk semua pihak yang datang membawa permohonan sengketa pemilu ke MK,” kata Aswanto.

 

Dia memperkirakan jumlah perkara sengketa pemilu akan banyak yang masuk ke MK. “Apabila nanti sengketa pemilu cukup banyak kasus yang masuk, ini mengharuskan para hakim konstitusi menyelesaikan perkara dari pagi sampai pagi lagi. Jadi, tidak hanya kemampuan dan keilmuan yang dipersiapkan para hakim MK, tetapi juga fisik yang kuat untuk menyelesaikan sengketa pemilu,” tambahnya.  

 

Seperti diketahui, Pemilu Serentak 2019 ini lazim disebut dengan pemilu lima kotak (lima surat suara) sesuai UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kecuali pelaksanaan pemilu di DKI Jakarta dengan empat kotak/empat surat suara karena DKI Jakarta hanya ada DPRD provinsi. Pemilu legislatif ini diikuti 16 partai politik (parpol) nasional dan beberapa parpol lokal di Aceh dengan jumlah sekitar 245.106 caleg DPR/DPRD. Baca Juga: Mau Tahu Rekam Jejak Caleg, Cek 6 Portal Berikut Ini

 

Adapun Prosedur Sengketa Pemilu 2019 diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017;  PMK No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPR dan DPRD; PMK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam PHPU Anggota DPD; PMK No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden; dan PMK No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara PHPU Anggota DPD, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

 

Nantinya, secara regulasi sidang sengketa pilpres diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian, dilanjutkan dengan sidang sengketa pileg. (Baca Juga: Sengketa Pemilu Dulu dan Sekarang)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua