Sabtu, 25 Mei 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Ingatkan MK Asas Pemilu Jurdil

MK akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sesuai dengan fakta persidangan dan tidak terpengaruh oleh siapapun.
Aida Mardatillah
Tim kuasa hukum Prabowo-Sandi resmi mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019, Jum'at (24/5) malam. Foto: RES

Tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) atas berlakunya asas penyelenggaraan pemilu jujur dan adil (jurdil) sebagaimana amanat konstitusi. Karena itu, MK harus mampu memberi putusan yang seadil-adilnya terhadap sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2019 yang diduga diwarnai beragam kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).          

 

“Hukum harus berpijak pada kedaulatan rakyat dimana prasyarat utamanya bukan hanya sekedar pemilu yang luber, tetapi juga jurdil,” ujar Ketua Tim Kuasa Hukum Pasangan Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto usai mendaftarkan permohonan sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jum’at (24/5/2019) malam.

 

Bambang mendorong MK agar mampu bekerja beyond the law, (bekerja) di luar hukum dan menekankan pada asas penyelenggaraan pemilu jurdil. Sebab, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyebutkan penyelenggaraan pemilu luber dan jurdil setiap lima tahun sekali. Selain itu, Pasal 1 ayat (1), (2) UUD 1945, Indonesia bukan sekedar negara hukum, tetapi juga berpijak pada kedaulatan rakyat.     

 

“Salah satu syarat proses election itu harus dilakukan dengan jujur dan adil. Dan negara hukum berpijak kepada kedaulatan rakyat,” tegasnya. Baca Juga: Prabowo-Sandi Harus Buktikan Kecurangan 17 Juta Suara

 

Dia juga mengingatkan MK agar tidak melulu menjadi “Mahkamah Kalkulator” yang bersifat numerik atau hitung-hitungan. Karena itu, MK seharusnya dapat memutuskan beragam modus kecurangan yang bersifat TSM dalam Pilpres 2019. Sebab, MK dalam beberapa putusannya telah memutus kecurangan yang bersifat TSM terutama dalam perkara sengketa pilkada.  

 

“Kami mencoba mendorong MK bukan sekedar Mahkamah Kalkulator yang numerik, tapi memeriksa betapa kecurangan itu sudah semakin dahsyat (TSM). Itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan ini pemilu terburuk yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri,” ujarnya.

 

Menurut pria yang akrab disapa BW ini, pemilu yang paling demokratis terjadi ketika awal kemerdekaan pada tahun 1955. Untuk itu, permohonan ini menjadi penting untuk diajukan ke MK demi masa depan negara hukum yang demokratis di Indonesia.

 

"Permohonan ini jadi penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Bukan karena siapa yang mengajukan, tapi apakah MK pantas menjadi Mahkamah yang akan menorehkan legacy dan akan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang?”

 

“Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya dimana kejujuran dan keadilan jadi watak kekuasaan, bukan bagian dari sikap rezim yang korup."

 

Saat pendaftaran permohonan sengketa pilpres tersebut, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi melampirkan daftar 51 alat bukti. Kedatangan Tim Kuasa Hukum ini tanpa dihadiri oleh Prabowo-Sandi. Namun, pada sidang pendahuluan nanti Prabowo-Sandi akan datang dalam sidang pertama.

 

Dibela 8 pengacara

Dalam kesempatan ini, BW memperkenalkan sebanyak delapan pengacara yang tergabung dalam tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga sesuai surat kuasa yang diberikan. Mereka adalah Zulfadli, Dorel Almir, Iskandar Sonhadji, Iwan Satriawan, TM Lutfhi Yazid, Teuku Nasrullah, Denny Indrayana, dan Bambang Widjojanto selaku ketua tim kuasa hukum.

 

Dalam konperensi tersebut, satu per satu pengacara tersebut berdiri ketika nama mereka disebut. Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo mengatakan mereka adalah pengacara yang telah disetujui langsung oleh Prabowo-Sandiaga untuk menangani persidangan sengketa pilpres di MK. "Saya sampaikan bahwa tim ini ditentukan, dipilih, dan disetujui Pak Prabowo-Sandi bersama," kata Hashim.

 

Panitera MK Muhidin secara resmi menerima permohonan sengketa Pilpres 2019 ini. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan verifikasi berkas permohonan ini. "Kami akan verifikasi dokumen-dokumen tersebut yang nantinya akan kami registrasi dalam buku registrasi perkara pada 11 Juni," ujar Muhidin.

 

Kemudian dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan pendahuluan (sidang perdana) pada 14 Juni 2019. Selanjutnya, pemeriksaan pokok perkara pada 17 sampai 21 Juni dan pengucapan putusan pada 28 Juni 2019. "Seandainya di proses persidangan akan menambahkan alat bukti, maka kami menerima," katanya.

 

Dalam proses verifikasi, kata Muhidin, MK akan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan. Muhidin mengingatkan, tim kuasa hukum Prabowo harus memberikan berkas sebanyak 12 rangkap. Termasuk kelengkapan surat kuasa dan berkas yang memuat daftar alat bukti.

 

Ketua MK Anwar Usman mengatakan apapun bukti yang diajukan oleh pemohon, termohon, pihak terkait akan diteliti semua oleh sembilan hakim konstitusi. “Tentu, kami akan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sesuai dengan fakta persidangan dan tidak terpengaruh oleh siapapun,” katanya.

 

Seperti diketahui, objek permohonan sengketa PHPU Pilpres adalah Surat Keputusan (SK) KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019. SK itu ditetapkan pada Selasa, 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

 

Dalam SK itu, KPU telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 provinsi dan 130 PPLN. Hasilnya, pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50 persen). Sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memperoleh 68.650.239 suara (44,50 persen) dari total suara sah Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua