Kamis, 13 June 2019

Ini Dasar Hukum Pemblokiran Iklan Rokok di Internet

Pengawasan iklan rokok internet terlalu longgar. Perlu koordinasi antar kementerian untuk membatasi iklan rokok agar tidak sembarang dapat diakses oleh anak-anak.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Pembatasan iklan rokok kembali ramai menjadi perbincangan publik seiring surat permintaan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara atas persoalan tersebut. Pengawasan iklan rokok melalui internet dianggap masih longgar dibandingkan media lain seperti surat kabar, televisi dan radio.

 

Padahal, aturan iklan rokok melalui internet atau media teknologi informasi juga tercantum dalam aturan sama yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Namun, iklan rokok dapat dengan mudah dan bebas ditemui pada internet seperti aplikasi YouTube dan Instagram.

 

Berdasarkan aturan tersebut terdapat berbagai ketentuan iklan rokok di internet seperti batasan usia dan jadwal penayangan. Pada Pasal 30 PP 109/2012 menyatakan “selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang Produk Tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.”

Tentunya, pembatasan iklan rokok ini mendapat respons positif dari berbagai pihak. Ketua Umum Komite Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo menyatakan pembatasan iklan rokok tersebut sudah tepat. Sehingga, sudah seharusnya iklan rokok dilarang di media apa pun karena terbukti berdampak terhadap peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja.

 

Menurut Prijo pembatasan iklan rokok ini memerlukan koordinasi lintas kementerian agar dapat berjalan efektif. "Menteri Kesehatan seperti bekerja sendiri. Di mana peran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang seharusnya bisa berkoordinasi dengan kementerian koordinator lain. Kalau menteri teknis bekerja sendiri-sendiri seperti ini, Nawa Cita akan sulit terlaksana. Harus ada perubahan yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memperbaiki pola koordinasi antar-kementerian," katanya seperti dikutip dari Antara.

 

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mengatakan iklan rokok di internet memang layak diblokir untuk melindungi anak-anak dan remaja dari paparan iklan rokok. (Baca Juga: Alasan DPR Pertahankan RUU Pertembakauan)

 

"Keberadaan iklan rokok di internet sangat mengkhawatirkan, karena bisa dibuka oleh siapapun dan kapanpun, tanpa kontrol dan batas waktu," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua