Kamis, 13 Juni 2019

Ini Dasar Hukum Pemblokiran Iklan Rokok di Internet

Pengawasan iklan rokok internet terlalu longgar. Perlu koordinasi antar kementerian untuk membatasi iklan rokok agar tidak sembarang dapat diakses oleh anak-anak.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Pembatasan iklan rokok kembali ramai menjadi perbincangan publik seiring surat permintaan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara atas persoalan tersebut. Pengawasan iklan rokok melalui internet dianggap masih longgar dibandingkan media lain seperti surat kabar, televisi dan radio.

 

Padahal, aturan iklan rokok melalui internet atau media teknologi informasi juga tercantum dalam aturan sama yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Namun, iklan rokok dapat dengan mudah dan bebas ditemui pada internet seperti aplikasi YouTube dan Instagram.

 

Berdasarkan aturan tersebut terdapat berbagai ketentuan iklan rokok di internet seperti batasan usia dan jadwal penayangan. Pada Pasal 30 PP 109/2012 menyatakan “selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang Produk Tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.”

Tentunya, pembatasan iklan rokok ini mendapat respons positif dari berbagai pihak. Ketua Umum Komite Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau Prijo Sidipratomo menyatakan pembatasan iklan rokok tersebut sudah tepat. Sehingga, sudah seharusnya iklan rokok dilarang di media apa pun karena terbukti berdampak terhadap peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja.

 

Menurut Prijo pembatasan iklan rokok ini memerlukan koordinasi lintas kementerian agar dapat berjalan efektif. "Menteri Kesehatan seperti bekerja sendiri. Di mana peran Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang seharusnya bisa berkoordinasi dengan kementerian koordinator lain. Kalau menteri teknis bekerja sendiri-sendiri seperti ini, Nawa Cita akan sulit terlaksana. Harus ada perubahan yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memperbaiki pola koordinasi antar-kementerian," katanya seperti dikutip dari Antara.

 

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mengatakan iklan rokok di internet memang layak diblokir untuk melindungi anak-anak dan remaja dari paparan iklan rokok. (Baca Juga: Alasan DPR Pertahankan RUU Pertembakauan)

 

"Keberadaan iklan rokok di internet sangat mengkhawatirkan, karena bisa dibuka oleh siapapun dan kapanpun, tanpa kontrol dan batas waktu," ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

 

Karena bisa diakses kapan pun dan tanpa batas, anak-anak dan remaja pun bisa terpapar iklan rokok kapan pun. Padahal, menurut dia, saat ini ada lebih dari 142 juta pengguna internet di Indonesia, termasuk anak-anak.

Hal itu berbeda dengan iklan rokok di media penyiaran yang masih dibatasi antara pukul 21.30 hingga 05.00, meskipun Tulus menilai sudah seharusnya iklan rokok dilarang di seluruh media.

 

"Indonesia merupakan negara yang masih menjadi surga bagi iklan dan promosi rokok. Padahal, dibanyak negara, iklan dan promosi rokok sudah dilarang, misalnya di Eropa sejak 1960 dan di Amerika Serikat sejak 1973," tambahnya.

 

Pemblokiran iklan rokok di internet harus dilakukan untuk mencegah peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja. Apalagi, menurut Riset Kesehatan Dasar 2018, terjadi peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja usia 10 tahun hingga 18 tahun dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018.

 

Oleh karena itu, Tulus memuji langkah Menteri Kesehatan Nila F Moeloek yang menyurati Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk meminta pemblokiran iklan rokok di internet.

 

"Langkah Menteri Kesehatan tersebut perlu didukung. Karena itu YLKI meminta Menteri Komunikasi dan Informatika untuk memblokir iklan rokok di internet," katanya.

 

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan menilai sudah saatnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir iklan rokok di internet.

 

"Saat ini internet mudah diakses anak dan remaja serta menjadi media bagi mereka untuk mengaktualisasikan diri," kata Tigor. Dia mengatakan pemblokiran iklan rokok di internet merupakan bagian dari upaya pengendalian tembakau dan dampak buruknya untuk mewujudkan anak Indonesia yang cerdas dan bebas dari rokok.

 

Pemblokiran iklan rokok di internet, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

 

Bagian Penjelasan Peraturan tersebut menyebutkan iklan, promosi, dan sponsor rokok yang gencar berdampak pada peningkatan prevalensi merokok pada anak.

 

Penjelasan Peraturan tersebut juga menyatakan berbagai penelitian menunjukkan bahwa iklan, promosi, dan sponsor rokok menimbulkan keinginan anak-anak untuk mulai merokok, mendorong anak-anak perokok untuk terus merokok dan mendorong anak-anak yang telah berhenti merokok untuk kembali merokok.

 

"Hal itu terbukti dengan hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 yang menunjukkan peningkatan prevalensi perokok anak dan remaja usia 10 tahun hingga 18 tahun dari 7,2 persen pada 2013 menjadi 9,1 persen pada 2018," tutur Tigor.

 

Karena itu, FAKTA mendukung surat Menteri Kesehatan Nila F Moeloek kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang meminta iklan rokok di internet diblokir.

 

"Sejak 1989, laporan US Surgeon General telah merangkum dampak iklan rokok terhadap peningkatan konsumsi, diantaranya mendorong anak dan remaja untuk mencoba-coba merokok sehingga kemudian menjadi pengguna tetap," katanya. (ant)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua