Kamis, 04 Juli 2019

Hibrida Mazhab Eropa dan Amerika, Begini Jenis Data Pribadi dalam RUU PDP

Ada kejelasan ruang lingkup data pribadi yang dilindungi. Berbagai ketentuan undang-undang lainnya tentang perlindungan data pribadi akan memiliki acuan komprehensif.
Norman Edwin Elnizar
Para pembicara dalam diskusi Elsam tentang RUU Perlindungan Data Pribadi. Foto: Edwin

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dalam tahap akhir administrasi di meja Presiden untuk dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perjalanan RUU usulan Pemerintah sejak tahun 2012 ini memadukan konsep Amerika Serikat dan General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa.

“Kalau kami baca RUU saat ini, memadukan GDPR dengan konsep Amerika Serikat,” kata Wahyudi Djafar, Deputi Direktur Riset ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) kepada hukumonline usai diskusi publik ‘Melindungi Privasi Data di Indonesia’, Rabu (3/7).

Penjelasan Wahyudi ini dibenarkan oleh salah satu anggota tim perumus RUU PDP yang tidak bersedia disebutkan namanya saat diminta konfirmasi hukumonline. Perlindungan data pribadi pada dasarnya berkaitan dengan hak pribadi atau privasi.

Ada beda pendekatan cukup signifikan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa  mengenai privasi. Di satu sisi, hasil penelitian ELSAM menunjukkan negara-negara Uni Eropa menempatkan perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan privasi sebagai hak asasi. Di sisi lain, Amerika Serikat menempatkannya sebagai hak milik kebendaan. “Kalau di Amerika Serikat menggunakan banyak undang-undang sektoral, Uni Eropa membuat kodifikasi rigid dan detil dalam GDPR,” ujar Wahyudi menambahkan.

RUU PDP ini nantinya menjadi acuan utama ruang lingkup data pribadi yang harus dilindungi. Beberapa ketentuan perlindungan data pribadi yang telanjur tersebar di berbagai undang-undang diharapkan tidak lagi mengaburkan kepastian hukum.

(Baca juga: Perlindungan Data Pribadi Tersebar di 32 UU, Indonesia Perlu Regulasi Khusus).

Berdasarkan draft RUU PDP per tanggal Draft final RUU PDP per tanggal 29 April 2019, pasal 3 mengatur jenis data pribadi yang dilindungi menjadi dua. Pertama, data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi jenis ini dapat diperoleh lewat akses pelayanan publik atau tercantum dalam identitas resmi pemiliknya. Namun, pengungkapan data ini tanpa hak dapat merugikan pemiliknya. Misalnya nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data pribadi yang harus dikombinasikan sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi seseorang.

Kedua, data pribadi yang bersifat spesifik. Jenis data pribadi ini bersifat sensitif terhadap keamanan dan kenyamanan kehidupan pemiliknya. Cara memperoleh data pribadi jenis ini hanya atas persetujuan pemiliknya kecuali ditentukan lain berdasarkan RUU PDP. Pengungkapan secara tanpa hak dapat melanggar privasi pemilik data pribadi.

Bentuk data pribadi yang bersifat sensitif ini cukup banyak dijelaskan RUU PDP sebagai berikut.

Namun, ada pengecualian dalam pasal 58 RUU PDP untuk menjadi dasar mengabaikan semua ketentuan perlindungan data pribadi. Artinya, perlindungan data pribadi tidak berlaku jika hak mengakses untuk kepentingan tersebut dibenarkan undang-undang lainnya.

Ada lima kepentingan yang disebutkan yaitu pertahanan dan/atau keamanan nasional seperti intelijen negara; proses peradilan; tujuan penyelenggaraan negara dan kepentingan umum seperti penyelenggaraan administrasi kependudukan, jaminan sosial, moneter, sistem pembayaran, stabilitas sistem keuangan, dan perpajakan; penegakan kode etik profesi; atau agregat data yang pemrosesannya untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Belum Diterima DPR

Anggota Komisi I DPR, Meutya Viada Hafid mengatakan bahwa Pemerintah belum menyampaikan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi untuk dibahas bersama DPR. “Belum masuk ke DPR, lamanya di Pemerintah,” ujarnya dalam diskusi publik yang sama.

(Baca juga: DPR Ingat Pemerintah Soal Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi).

Meutya mengatakan bahwa RUU PDP adalah rancangan inisiatif pemerintah. DPR belum bisa ikut membahas apapun karena draft rancangannya memang belum diberikan. Oleh karena itu, DPR pun tidak memasukkannya dalam daftar prioritas.

Mengacu jadwal kegiatan DPR RI, ia menyebutkan masa Sidang V tahun 2018-2019 DPR  sejak 8 Mei 2019 lalu hingga 25 Juli 2019 mendatang. Masa reses akan dimulai 26 Juli 2019 sampai 15 Agustus 2019. Waktu yang tersisa agar RUU PDP sempat disahkan DPR RI periode 2014-2019 ini tampak sangat sempit. “Kita masih punya waktu sampai 31 September,” ujar Meutya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua