Jumat, 05 July 2019

Panja RKUHP: Beberapa Rumusan Pasal Masih Terus Diperbaiki

Politik hukum DPR merumuskan hukum pidana dalam RKUHP berbeda dengan negara barat. Masyarakat sipil diharapkan memberikan masukan yang konstruktif dalam hal rumusan pasal-pasal yang baik.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih terus memperbaiki berbagai kekurangan dalam rumusan pasal demi pasal dalam RKUHP. Namun, dari total sekitar 646 pasal, secara substansi sebagian besar telah disepakati antara Panja dan pemerintah.

 

Namun, masih terdapat beberapa rumusan pasal yang harus diperbaiki oleh Panja dan pemerintah. Sementara DPR dan pemerintah sepertinya yakin dapat mengesahkan RKUHP sebelum Oktober 2019 mendatang. Alasannya, karena tidak adanya mekanisme carry over pembahasan RUU di periode keanggotaan DPR berikutnya.

 

“Yang belum disetujui tidak banyak, ada banyak secara substansi sudah disepakati, tapi rumusan masih diperbaiki,” ujar Anggota Panja RKUHP Arsul Sani kepada wartawan di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (5/7/2019) kemarin. Baca Juga: Beragam Persoalan Pertanggungjawaban Korporasi dalam RKUHP

 

Arsul mengatakan ada beberapa pasal yang belum disepakati. Seperti, pengaturan tentang hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat). Memang dalam rapat Panja bersama dengan pemerintah, mayoritas arahnya telah memberi persetujuan. Namun, rumusannya masih terus diperbaiki.

 

“Ada kritik masyarakat sipil dialamatkan kepada Panja dan pemerintah terhadap pengaturan hukum yang hidup di masyarakat,” kata Arsul. 

 

Selain itu, pengaturan tentang penghinaan (penodaan) terhadap agama juga dianggap pasal karet. “Perdebatan hukuman mati dihapus total atau tetap ada dengan diperbaikan. Politik hukumnya tetap mempertahankan hukuman mati dengan dimoderinisasi. Namun, Arsul memahami sebagian kalangan masyarakat menghendaki hukuman mati dihapus keseluruhan dari hukum positif di Indonesia karena bertentangan dengan HAM.

 

“Kultur hukum Indonesia memang berbeda dengan negara barat. Indonesia cenderung memiliki KUHP yang sisi filsafat dan budaya hukumnya berbeda,” kata dia mengingatkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua