Jumat, 05 July 2019

Panja RKUHP: Beberapa Rumusan Pasal Masih Terus Diperbaiki

Politik hukum DPR merumuskan hukum pidana dalam RKUHP berbeda dengan negara barat. Masyarakat sipil diharapkan memberikan masukan yang konstruktif dalam hal rumusan pasal-pasal yang baik.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih terus memperbaiki berbagai kekurangan dalam rumusan pasal demi pasal dalam RKUHP. Namun, dari total sekitar 646 pasal, secara substansi sebagian besar telah disepakati antara Panja dan pemerintah.

 

Namun, masih terdapat beberapa rumusan pasal yang harus diperbaiki oleh Panja dan pemerintah. Sementara DPR dan pemerintah sepertinya yakin dapat mengesahkan RKUHP sebelum Oktober 2019 mendatang. Alasannya, karena tidak adanya mekanisme carry over pembahasan RUU di periode keanggotaan DPR berikutnya.

 

“Yang belum disetujui tidak banyak, ada banyak secara substansi sudah disepakati, tapi rumusan masih diperbaiki,” ujar Anggota Panja RKUHP Arsul Sani kepada wartawan di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (5/7/2019) kemarin. Baca Juga: Beragam Persoalan Pertanggungjawaban Korporasi dalam RKUHP

 

Arsul mengatakan ada beberapa pasal yang belum disepakati. Seperti, pengaturan tentang hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat). Memang dalam rapat Panja bersama dengan pemerintah, mayoritas arahnya telah memberi persetujuan. Namun, rumusannya masih terus diperbaiki.

 

“Ada kritik masyarakat sipil dialamatkan kepada Panja dan pemerintah terhadap pengaturan hukum yang hidup di masyarakat,” kata Arsul. 

 

Selain itu, pengaturan tentang penghinaan (penodaan) terhadap agama juga dianggap pasal karet. “Perdebatan hukuman mati dihapus total atau tetap ada dengan diperbaikan. Politik hukumnya tetap mempertahankan hukuman mati dengan dimoderinisasi. Namun, Arsul memahami sebagian kalangan masyarakat menghendaki hukuman mati dihapus keseluruhan dari hukum positif di Indonesia karena bertentangan dengan HAM.

 

“Kultur hukum Indonesia memang berbeda dengan negara barat. Indonesia cenderung memiliki KUHP yang sisi filsafat dan budaya hukumnya berbeda,” kata dia mengingatkan.

 

Meski begitu, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta koalisi masyarakat sipil yang concern terhadap hukum pidana nasional, memberi masukan terkait rumusan pasal yang baik agar tidak terjadi over kriminalisasi dan pasal karet. “Panja bersedia menerima kritik dan masukan konstruktif terhadap perbaikan perumusan RKUHP. Misalnya, frasa ‘penghinaan’ mesti diganti dengan frasa lain yang diusulkan dari masyarakat sipil. Terkait pasal yang mengatur kontrasepsi umumnya telah menyepakatinya,” lanjutnya.

 

“Tapi kalau ‘maksa’ (usulan dihapus), seperti pasal delik kesusilaan, LGBT, bukan LGBT-nya, tetapi perbuatan cabul sesama jenis jangan dipidana itu sudah masuk politik hukum. Saya juga harus tegaskan, kami memang tidak ingin bikin KUHP dengan alam pikiran filsafat hukum barat, dengan budaya hukum barat. Kalau kita mau ikut mereka ya gak usah diganti KUHP yang sekarang saja.”

 

Tak terburu-buru mengesahkan

Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform(ICJR) Anggara Suwahju menilai masih banyak yang perlu diperbaiki dalam RKUHP karena sejumlah rumusan masih belum cukup baik,. Itu sebabnya Anggara meminta DPR dan pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan RKUHP dalam waktu dekat. Sebab, DPR bakal mengesahkan RKUHP sebelum habisnya masa bhakti periode 2014-2019.

 

“Kita berharap RKUHP tetap mengutamakan kebutuhan akan hukum pidana nasional yang berkualitas,” kata Anggara.

 

ICJR sendiri memiliki beberapa catatan terhadap materi muatan RKUHP. Salah satunya, ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertama, rumusan Pasal 2 RKUHP tanpa analisis yang panjang dapat dianggap penyimpangan dari ketentuan Pasal 1 RKUHP sebagai asas legalitas (hukum tertulis). “Dengan begitu, RKUHP secara tegas memastikan bahwa ketentuan asas legalitas, tidak lagi menjadi yang utama dalam hukum pidana karena ketentuan itu nyatanya bisa disimpangi,” kata dia.

 

Kedua, dalam penjelasannya, Tim Perumus RKUHP menyebutkan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat. Masalahnya, mayoritas hukum adat di Indonesia tidak tertulis. Bahkan, hukum adat tidak secara tegas memisahkan hukum pidana dan hukum perdata. Artinya, hukum pidana bisa tidak tertulis, dan melanggar pinsip lex scripta.

 

“Lebih berbahaya, dengan pidana adat yang secara struktur tidak memisahkan pidana dan perdata, berarti prinsip lex certa dan lex scripta atau hukum pidana harus jelas dan tegas akan disimpangi,” lanjutnya.

 

Ketiga,dalam Pasal 2 ayat (2) RKUHP disebutkan hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup. Persoalannya, cara memetakan juridiksi hukum yang hidup dalam masyarakat. Bila menggunakan garis batas pemerintahan daerah, masyarakat adat tersebar tidak berdasarkan batas administrasi daerah dan ketentuan Perda.

 

“Berarti Indonesia akan memiliki tidak kurang 500 KUHP baru, sebab seluruh hukum adat akan diformilkan dalam bentuk hukum negara. Dengan kondisi ini, berarti KUHP akan merenggut sifat magis religus dari hukum adatdan menjadikannya hukum negara,” dalihnya.

 

Keempat,soal pihak yang bakal menegakkan hukum yang hidup dalam masyarakat pun bakal beragam. Mulai masyarakat adat, polisi dan jaksa. Merujuk ketentuan Buku II RKUHP bisa menjadi sangat berbahaya. Seperti Pasal 618 RKUHP ternyata telah mengatur delik tersendiri untuk hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal 618 ayat (1) RKUHP “Setiap orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.”

 

“Hal ini bisa sangat berbahaya, sebab dengan adanya delik Pasal 618 RKUHP berarti memberikan ruang pada polisi dan jaksa menegakkan pidana hukum yang hidup dalam masyarakat atau pidana yang ada,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua