Senin, 15 Juli 2019

Begini Pengaturan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

BSSN yang ditunjuk pemerintah pusat mengkoordinasikan dan mengkolaborasikan dengan lembaga dan institusi lain termasuk pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Setelah disahkan dalam rapat paripurna pekan lalu, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber resmi menjadi usul inisiatif DPR. Ada sejumlah hal yang diatur tentang penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber. Seperti tanggung jawab negara menjamin keutuhan dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman siber. Lantas, seperti apa saja penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber?

 

Dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang diperoleh Hukumonline, penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber dilakukan lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyakarat. Rumusan pasal ini pemerintah pusat dan daerah serta lembaga negara yang memiliki otoritas dalam penyelenggaran keamanan dan ketahanan siber. Pemerintah pusat nantinya menugaskan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai lembaga negara yang memiliki otoritas penuh.

 

“Penyelengggara keamanan dan ketahanan siber terdiri atas lembaga negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” demikian bunyi Pasal 6 RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Baca Juga: Pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Dibahas

 

BSSN bertugas mengkoordinasi dan mengelaborasi penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber agar sesuai kepentingan siber Indonesia. Dalam penyelengaraan keamanan dan ketahanan siber mengedepankan beberapa hal. Pertama, pemajuan kepentingan siber Indonesia. Kedua, penghormatan hak asasi manusia. Ketiga, kemandirian dalam inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, pemajuan perekonomian nasional.

 

BSSN tidak bekerja sendiri, penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber juga dilakukan semua lembaga negara melalui kesekretariatan sibernya di bawah tanggung jawab pimpinan lembaga negara. RUU ini menjelaskan detail soal penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber di tingkat pemerintah pusat yakni BSSN, siber pada TNI, Polri, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, dan kementerian/lembaga nonkementerian. Sementara penyelenggaraan di tingkat pemerintah daerah terdiri dari dua yakni siber pada pemerintah provinsi dan siber pemerintah kabupaten/kota.

 

Masyarakat pun diberi peluang menyelenggarakan  keamanan dan ketahanan siber. Namun peluang dimaksud bersifat terbatas pada beberapa kegiatan. Pertama, kegiatan perlindungan sistem elektronik pada lingkup internal organisasi. Kedua, dan/atau penyediaan jasa di bidang keamanan dan ketahanan siber.

 

Kemudian, bagaimana mekanisme koordinasi dan kolaborasi BSSN dalam penyelenggaraan keamanan dan ketahanan siber dengan para lembaga lain? Dalam Pasal 9 RUU ini disebutkan dengan cara melakukan pertemuan rutin; peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia; melakukan pelatihan; penanggulangan dan pemulihan terhadap siber.

 

Selain itu, pelaksanaan kegiatan taktis bersama bakal sering digelar termasuk pemberian dukungan teknis dan nonteknis dalam peningkatan kapasitas sarana dan prasarana; kompetensi sumber daya manusia; dan atau peningkatan jangkauan jejaring kerja sama. Tak hanya itu, pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dikonsolidasikan oleh BSSN sebagai yang ditunjuk pemerintah pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan kolaborasi bakal diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

 

Diplomasi siber

RUU ini pun mengatur tentang diplomasi siber dalam rangka memajukan kepentingan siber Indonesia di tingkat internasional dan turut menjaga perdamaian dunia. Karena itu, dilakukan diplomasi siber melalui serangkaian upaya menggunakan metode dan cara  diplomatik di lingkup keamanan dan ketahanan siber. Upaya diplomasi siber terdiri dari tujuh poin.

 

Pertama, berpartisipasi menciptakan, merumuskan, memajukan usulan atau inisiatif konsep, norma, perilaku, dan panduan internasional dalam keamanan dan ketahanan siber secara bilateral,  regional, ataupun multilateral. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan pemecahan masalah keamanan dan ketahanan siber di forum bilateral, regional, atau multilateral.

 

Ketiga, berpartisipasi pengadministrasian rezim internasional di bidang keamanan dan ketahanan siber di tingkat regional atau multilateral. Keempat, menjalin kemitraan, kerja sama, dan hubungan timbal balik dengan berbagai negara dan/atau organisasi internasional dalam meningkatkan ketahanan siber nasional. Tujuannya, mencegah penyalahgunaan siber dan/atau meningkatkan kesadaran tentang aneka macam konsep serta tata pengelolaan  siber di dunia.

 

Kelima, mendorong negara kawasan meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan siber; menegakkan sistem bersama untuk saling berbagi informasi situasional tentang kerentanan, ancaman, dan peristiwa keamanan dan ketahanan siber. Keenam, menyelenggarakan kegiatan, pertemuan, atau lokakarya untuk mendesiminasikan konsep serta kebijakan keamanan dan ketahanan siber Indonesia ke negara lain. Ketujuh, upaya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau hukum internasional.

 

Diplomasi siber dilaksanakan oleh BSSN dengan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan luar negeri. Kementerian urusan luar negeri mengefektifkan pelaksanaan diplomasi siber dengan dua cara. Pertama, mengusulkan kepada presiden untuk pengangkatan duta besar yang khusus menangani hubungan diplomatik di bidang keamanan dan ketahanan siber. Kedua, menetapkan jabatan atase keamanan dan ketahanan siber pada perwakilan diplomatik tertentu.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua