Kamis, 01 Agustus 2019

Potret Kamus Hukum Indonesia

​​​​​​​Selama ini, kamus hukum di Indonesia masih berpencar, belum dibukukan menjadi satu kamus hukum yang diakui seluruh pihak.
Fathan Qorib
Ilustrasi kamus hukum. Foto: MYS

“Sebuah kamus berfungsi menjaga kemurnian bahasa”. Hal itu diutarakan oleh Samuel Johnson, bapak Leksikografi Inggris, penyusun Dictionary of The English Language (1755), sebagaimana dikutip dari buku berjudul Leksikologi & Leksikografi Indonesia, halaman 190, karya Abdul Chaer.

 

Kamus juga berfungsi sebagai sumber pengambilan kata untuk menciptakan istilah. Atas dasar itu, keberadaan kamus menjadi cakrawala bagi seseorang yang ingin memperoleh ketepatan arti kata atau bahasa. Tak terkecuali kamus hukum, yang kerap menjadi rujukan bagi penggunanya dalam menyisir tiap kosakata hukum.

 

Hukumonline mencoba menyusuri kamus hukum yang ada di Indonesia. Selama ini, kamus hukum di Indonesia masih berpencar, belum dibukukan menjadi satu kamus hukum yang diakui seluruh pihak. Potret kamus yang beragam ini disajikan Hukumonline melalui bahasa yang renyah dan mudah dimengerti.

 

Misalnya kamus hukum yang dibuat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pembuatan yang bermula pada tahun 1980-an dengan membentuk sebuah tim penyusunan Kamus Hukum Pidana itu memiliki cerita tersendiri. Usia penyusunan pun sampai menahun dan tentu memiliki tantangan tersendiri dalam perjalanannya.

 

Belum lagi kamus hukum tertua yang berhasil dilacak Hukumonline. Kamus yang diterbitkan Martinus Nijhoff tahun 1934 ini dibuat oleh seorang teosof bernama Dirk van Hinloopen Labberton (1874-1961). Kamus hukum karya Labberton ini dikategorikan ke dalam rumpun hukum adat.

 

Setiap kamus hukum tak lepas dari istilah hukum yang mengikutinya. Dalam serial Liputan Khusus Kamus dan Bahasa Hukum ini, Hukumonline juga merangkum sejumlah nama dalam pembentukan istilah-istilah hukum dari Kejaksaan. Penggunaan istilah hukum yang tepat sangat penting bagi seorang jaksa, karena kesalahan menggunakan istilah dapat berakibat fatal.

 

Terdapat juga artikel yang mengisahkan cerita para penulis kamus hukum. Apa yang melatarbelakangi kamus disusun, bagaimana pembuatannya hingga tantangan pada saat menyusun kamus hukum terungkap. Hingga pada ujungnya, para penulis kamus hukum sepakat bahwa pentingnya mengikuti perkembangan teknologi dalam menyusun kamus hukum di Indonesia.

 

Sejumlah artikel lainnya seperti kisah klasik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan polemik penerjemahannya, hermeneutika hukum, sebagai jalan falsafati memahami teks-teks hukum hingga resensi bahasa dalam lensa hukum, analogi DNA pada teks linguistik juga coba diurai Hukumonline dalam Liputan Khusus ini.

 

Lebih dari 20 narasumber diwawancarai untuk melengkapi serial Liputan Khusus ini. Sekitar 25 buku pun menjadi rujukan Hukumonline dalam memotret kamus dan bahasa hukum di Indonesia. Meski begitu, Hukumonline sadar bahwa apa yang disajikan masih jauh dari kata sempurna. Seperti halnya kamus yang terbuka dengan perbendaharaan kata baru karena perkembangan dan perjalanannya, Hukumonline juga terbuka jika ada kekurangan dalam menyajikan hasil penelusuran kamus hukum di Indonesia. Selamat membaca!!

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua