Jumat, 16 Agustus 2019

Tiga Prinsip Penting Presiden Pilih Kabinet

Yaitu kapasitas, integritas, dan loyalitas. Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan sebaiknya tidak diampu politisi seperti Kejaksaan Agung, Menkumham, dan Menkopolhukam.
Ady Thea DA/Aida Mardatillah
Presiden Jokowi. Foto: RES

Setelah ditetapkan sebagai calon presiden terpilih bersama Ma’ruf Amin, belum lama ini Presiden Joko Widodo mengaku telah menyusun komposisi kabinet. Sebagaimana dilansir laman setkab.go.id, Jokowi menyebut kabinet mendatang 55 persen diisi kalangan profesional dan berlatar belakang partai politik (parpol) 45 persen. Selain itu, akan ada anggota kabinet yang berusia muda antara 25-35 tahun.

 

Menanggapi pernyataan ini, Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz berharap Jokowi tidak tersandera kepentingan parpol dalam menentukan kabinet. Setidaknya ada 3 prinsip yang layak menjadi acuan Jokowi dalam memilih calon kabinet yakni kapasitas, integritas, dan loyalitas. Pertama, kapasitas, menteri dan pimpinan lembaga negara yang dipilih harus memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan fungsi teknokratis.

 

Kedua, integritas, Donal mengingatkan Jokowi untuk mengecek latar belakang calon menterinya. Jangan sampai ada calon yang memiliki rekam jejak buruk atau pernah tersangkut kasus hukum. Ketiga, loyalitas, ini penting untuk memastikan kabinet akan bekerja secara penuh dalam 5 tahun ke depan.

 

“Bisa jadi nanti ada menteri melakukan manuver politik menjelang 2024,” kata Donal dalam jumpa pers di kantor ICW Jakarta, Kamis (15/8/2019).

 

Donal melihat setelah penetapan Jokowi sebagai presiden terpilih dalam Pemilu 2019 banyak parpol seolah meminta konsesi karena telah mendukung pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Donal mengapresiasi sikap Jokowi yang menyatakan tidak akan memilih calon Jaksa Agung yang berlatar belakang parpol. Langkah ini menurut Donal sangat baik agar kebijakan yang dijalankan Jaksa Agung tidak bias kepentingan politik. “Kami apresiasi sikap Jokowi tidak memberi jabatan Jaksa Agung untuk parpol,” kata dia.

 

Tak hanya jabatan Jaksa Agung, Donal mengusulkan Jokowi untuk melakukan hal serupa untuk jabatan lain seperti Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). “Jangan sampai ketika nanti Jokowi tidak memilih orang parpol untuk mengisi jabatan Jaksa Agung, tapi nanti malah masalahnya pindah ke Menkumham dan Menkopolhukam,” sindirnya.

 

Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi mengatakan presiden punya hak prerogatif dalam memilih para menterinya. Presiden harus leluasa memilih orang terbaik yang mampu membantunya untuk menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Tapi bisa (boleh) saja parpol menyodorkan nama-nama yang dicalonkan menjadi menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan kepada presiden.

 

“Tapi perlu diingat dalam hukum tata negara tidak ada aturan yang menyebut menteri dan pimpinan lembaga negara merupakan jatah untuk parpol,” kata dia.

 

Menurut Veri, peran parpol saat pencalonan dan pemenangan calon presiden menghadapi pemilu. Setelah terpilih, presiden menunjuk menteri untuk bekerja mewujudkan visi dan misi presiden. Tidak melulu parpol pemenang pemilu dan pendukung calon presiden memiliki jatah kursi yang banyak di kabinet. Misalnya, dalam Pemilu 2004, partai Golkar meraih sekitar 24 persen suara, tapi hanya 5 politisi Golkar yang menjabat sebagai menteri. Pemilu 2009, partai Demokrat mendapat 27 persen suara dengan 5 kursi menteri. Pemilu 2014, PDIP meraih suara terbanyak, tapi perolehan kursi menteri sama seperti PKB.

 

Adanya istilah “jatah kursi menteri” untuk parpol pendukung, kata Veri, ini agar presiden mendapat dukungan koalisi parpol ketika berurusan dengan DPR seperti membuat UU dan uji kelayakan untuk jabatan tertentu. Veri mengingatkan Jokowi untuk hati-hati dan teliti menentukan pos mana yang perlu ditempati orang yang berlatar belakang parpol.

 

“Ini periode kepemimpinan terakhir Jokowi, seharusnya dia tanpa beban dan bekerja maksimal untuk kepentingan publik,” sarannya.

 

Pengamat Politik CSIS J Kristiadi menilai kemampuan yang harus dimiliki kabinet antara lain kompetensi manajerial, pengetahuan, dan teknik pada bidang yang ditanganinya. Salah satu tantangan yang dihadapi kementerian dan lembaga di tingkat pusat yakni bagaimana kebijakan yang diterbitkan dapat berjalan dengan baik sampai ke daerah. Penting juga soal integritas karena menteri sebagai pejabat publik yang menjalankan keputusan politik.

 

“Keputusan politik itu tidak ada benar atau buruk, tapi ini kompromi atas perbedaan pendapat,” katanya.

 

Potensi melanggar

Sementara pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengingatkan Presiden Joko Widodo potensi melanggar UU No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bila mengumumkan susunan kabinet sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

 

"Secara politik dapat diterima (pengumuman susunan kabinet), namun secara hukum tata negara mengandung permasalahan karena bertentangan dengan UU Kementerian Negara," ujar Bayu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/8/2019). 

 

Hal tersebut dikatakan Bayu menanggapi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan sejumlah pimpinan redaksi media pada Rabu (14/8) yang menyatakan susunan kabinet untuk pemerintahan 2019-2024 sudah final dan dapat diumumkan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

 

Pasal 16 UU Kementerian Negara menyebutkan bahwa pembentukan kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak presiden mengucapkan sumpah atau janji.

 

Berdasarkan Pasal 16 UU Kementerian Negara tersebut, pengumuman kabinet masa jabatan 2019-2024 hanya bisa dilakukan Joko Widodo sebagai presiden masa jabatan 2019- 2024 setelah yang bersangkutan terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2019.

 

"Pengumuman susunan kabinet sebelum tanggal 20 Oktober 2019 jelas tidak bisa dilakukan mengingat sebelum tanggal itu Joko Widodo belum sah sebagai presiden masa jabatan 2019-2024, sehingga tidak punya kedudukan hukum mengumumkan kabinet periode 2019-2024," ujar Bayu.

 

Untuk itu, sebagai bentuk ketaatan kepada UU Kementerian Negara, Bayu mengingatkan Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak melakukan pengumuman susunan kabinet baru sebelum tanggal 20 Oktober 2019. "Perlu diingat kabinet masa jabatan 2014-2019 secara resmi belum berakhir. Dengan demikian, lebih baik jika presiden fokus mengarahkan agar kabinet yang sekarang menyelesaikan pekerjaannya hingga 20 Oktober 2019," sarannya.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua