Tiga Prinsip Penting Presiden Pilih Kabinet
Berita

Tiga Prinsip Penting Presiden Pilih Kabinet

Yaitu kapasitas, integritas, dan loyalitas. Sejumlah kementerian dan lembaga pemerintahan sebaiknya tidak diampu politisi seperti Kejaksaan Agung, Menkumham, dan Menkopolhukam.

Oleh:
Ady Thea DA/Aida Mardatillah
Bacaan 2 Menit
Presiden Jokowi. Foto: RES
Presiden Jokowi. Foto: RES

Setelah ditetapkan sebagai calon presiden terpilih bersama Ma’ruf Amin, belum lama ini Presiden Joko Widodo mengaku telah menyusun komposisi kabinet. Sebagaimana dilansir laman setkab.go.id, Jokowi menyebut kabinet mendatang 55 persen diisi kalangan profesional dan berlatar belakang partai politik (parpol) 45 persen. Selain itu, akan ada anggota kabinet yang berusia muda antara 25-35 tahun.

 

Menanggapi pernyataan ini, Koordinator Korupsi Politik ICW Donal Fariz berharap Jokowi tidak tersandera kepentingan parpol dalam menentukan kabinet. Setidaknya ada 3 prinsip yang layak menjadi acuan Jokowi dalam memilih calon kabinet yakni kapasitas, integritas, dan loyalitas. Pertama, kapasitas, menteri dan pimpinan lembaga negara yang dipilih harus memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjalankan fungsi teknokratis.

 

Kedua, integritas, Donal mengingatkan Jokowi untuk mengecek latar belakang calon menterinya. Jangan sampai ada calon yang memiliki rekam jejak buruk atau pernah tersangkut kasus hukum. Ketiga, loyalitas, ini penting untuk memastikan kabinet akan bekerja secara penuh dalam 5 tahun ke depan.

 

“Bisa jadi nanti ada menteri melakukan manuver politik menjelang 2024,” kata Donal dalam jumpa pers di kantor ICW Jakarta, Kamis (15/8/2019).

 

Donal melihat setelah penetapan Jokowi sebagai presiden terpilih dalam Pemilu 2019 banyak parpol seolah meminta konsesi karena telah mendukung pemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019. Donal mengapresiasi sikap Jokowi yang menyatakan tidak akan memilih calon Jaksa Agung yang berlatar belakang parpol. Langkah ini menurut Donal sangat baik agar kebijakan yang dijalankan Jaksa Agung tidak bias kepentingan politik. “Kami apresiasi sikap Jokowi tidak memberi jabatan Jaksa Agung untuk parpol,” kata dia.

 

Tak hanya jabatan Jaksa Agung, Donal mengusulkan Jokowi untuk melakukan hal serupa untuk jabatan lain seperti Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). “Jangan sampai ketika nanti Jokowi tidak memilih orang parpol untuk mengisi jabatan Jaksa Agung, tapi nanti malah masalahnya pindah ke Menkumham dan Menkopolhukam,” sindirnya.

 

Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi mengatakan presiden punya hak prerogatif dalam memilih para menterinya. Presiden harus leluasa memilih orang terbaik yang mampu membantunya untuk menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Tapi bisa (boleh) saja parpol menyodorkan nama-nama yang dicalonkan menjadi menteri dan pimpinan lembaga pemerintahan kepada presiden.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait