Rabu, 28 August 2019

Pindah Ibukota, Aspek Hukum Komprehensif Harus Dipersiapkan

Dengan mempersiapkan sejumlah RUU perubahan, mulai RUU Penetapan Ibukota baru, RUU perubahan Pemprov DKI Jakarta hanya menjadi daerah otonom, RUU Penetapan Kalimantan Timur menjadi ibukota negara sekaligus daerah otonom, hingga RUU perubahan kedudukan lembaga negara.
Aida Mardatillah
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) belum mempersiapkan aspek hukum secara komprehensif mengenai rencana pemindahan ibukota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

 

"Bukti aspek hukum belum komprehensif, ini dapat dilihat saat pemerintah akan mengajukan RUU Penetapan Pemindahan Ibukota baru kepada DPR. Ini perlu dibarengi kesiapan regulasi yang komprehensif untuk mendukung suksesnya keputusan strategis ini," ujar Bayu saat dikonfirmasi Hukumonline di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Baca Juga: DPR Bakal Libatkan Masyarakat Sikapi Pemindahan Ibukota

 

Menurut Bayu, bukan hanya UU Penetapan Ibu Kota Baru yang dibutuhkan untuk mendukung suksesnya pemindahan ibukota, tetapi juga dibutuhkan perubahan beberapa UU terkait. Beberapa regulasi dalam bentuk UU yang perlu dibentuk dan diubah oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

 

Pertama, UU tentang Penetapan Kalimantan Timur sebagai ibukota baru. UU ini akan berisi pernyataan mencabut penetapan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibukota negara baru. “Ini seperti awal terbitnya UU No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta,” kata Bayu. 

 

Kedua, UU perubahan atas UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI. Ini mengubah sifat Provinsi DKI Jakarta yang awalnya sebagai daerah khusus yang berfungsi ibukota negara sekaligus daerah otonom tingkat provinsi menjadi hanya daerah otonom pada tingkat provinsi sebagaimana provinsi lain dan tidak memiliki kekhususan lagi.

 

“Implikasi perubahan UU No. 29 Tahun 2007 ini, pengaturan provinsi DKI Jakarta setelah tidak jadi ibukota akan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah pada umumnya sebagaimana provinsi lain di Indonesia,” tutur Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember ini.

 

Ketiga, UU perubahan yang mengatur Provinsi Kalimantan Timur. Perubahan dilakukan dengan menjadikan provinsi Kalimantan Timur selain daerah otonom tingkat provinsi sebagaimana provinsi lain, tetapi juga sebagai daerah khusus yang berfungsi sebagai ibukota NKRI.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua