Kamis, 17 October 2019

Mengevaluasi Pelaksanaan OSS

Sejatinya, dengan OSS investor diharap merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: BAS

Kemudahan izin berusaha. Kalimat ini sering dilontarkan Presiden Joko Widodo setiap kali membicarakan masalah ekonomi dengan para menterinya. Begitu pun halnya dengan pejabat daerah bahwa mengurus perizinan berusaha tidak perlu bertele-tele.

 

Zaman serba cepat dengan perkembangan teknologi yang pesat seakan menghapus dikotomi negara besar mengalahkan negara kecil atau negara kuat mengalahkan negara lemah, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat.

 

Kecepatan yang dimaksud Jokowi adalah kecepatan dalam bertindak dan melayani, terutama dalam bidang investasi. Perlu dicatat, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat. Artinya, investasi merupakan komponen paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya mereformasi perizinan berusaha untuk memperbaiki iklim investasi.

 

Tepatnya pada Senin 9 Juli 2018, apa yang diharapkan Presiden Jokowi terwujud. Di hari itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama dengan para menteri dan kepala lembaga terkait meresmikan penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) untuk mengubah sistem registrasi usaha di Indonesia. Meskipun OSS memiliki tujuan yang sama dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yakni mempercepat layanan perizinan usaha, OSS dioperasikan secara terpusat dan tidak secara lokal seperti pada PTSP.

 

Di bawah sistem baru ini, penerbitan SIUP dan TDP tidak lagi di bawah yurisdiksi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu—keduanya sekarang dapat dilakukan melalui OSS. Selain itu, sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu menyelaraskan sistemnya dengan OSS melalui pemberian izin yang hanya diterbitkan secara lokal, seperti surat izin mendirikan bangunan dan izin lokasi yang merupakan syarat penerbitan SIUP.

 

Pelaksanaan OSS sendiri diatur PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan adanya sistem OSS investor diharap merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha. 

 

Niat pemerintah memangkas alur birokrasi perizinan berusaha bisa dibilang sangat baik. Pasalnya, pelaku usaha merasa prosedur perizinan yang ada selama belum ada OSS, terkesan berbelit-belit. Mulai dari persoalan duplikasi aturan hingga lambatnya proses perizinan masih menjadi kendala yang kerap dihadapi pelaku usaha. Komitemen dari pemerintah memang ada, namun praktiknya masih belum optimal.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua