Kamis, 17 October 2019

Kilas Balik Implementasi OSS

Awalnya, kehadiran sistem OSS menimbulkan pro-kontra. Setahun berjalan sistem ini masih perlu berbagai perbaikan.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: DIT

Kemudahan izin usaha merupakan salah satu fokus yang terus dikerjakan pemerintahan era Joko Widodo sejak terpilih di periode pertama dan kedua. Salah satu implementasinya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) pada Juli 2018. Sistem OSS ini juga merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

 

Kehadiran OSS ini disambut pro kontra dari berbagai kalangan seperti pelaku usaha, profesi penunjang seperti konsultan hukum, notaris maupun internal pemerintah termasuk pemerintah daerah. Sebab, sistem OSS ini menjadikan perizinan usaha tidak lagi melalui banyak pintu yang berisiko pungutan liar.

 

Pelaku usaha dapat mengajukan perizinannya secara online dengan memasukkan dokumen yang diperlukan dalam OSS. Nantinya, pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas badan usaha. NIB ini sekaligus berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) apabila pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor, Akses Kepabeanan apabila pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan/atau impor.

 

Perbedaan OSS dengan proses perizinan sebelumnya terlihat signifikan. Rezim sebelumnya berbagai persyaratan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum keluar izin. Sedangkan OSS, perizinan dikeluarkan terlebih dahulu dengan ditandai penerbitan NIB tersebut. Setelah izin dikeluarkan terdapat persyaratan atau komitmen yang harus dipenuhi pelaku usaha dengan tenggat waktu tertentu.

 

Apabila komitmen tersebut tidak terpenuhi maka izin otomatis dibatalkan sistem. Berbagai komitmen tersebut antara lain izin lokasi, izin perairan, izin lingkungan atau izin mendirikan bangunan bagi usaha yang memerlukan prasarana.

 

Sumber: BKPM

 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan penanggung jawab awal sistem OSS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

 

Selain melalui PTSP, masyarakat dapat mengakses Sistem OSS secara daring di mana pun dan kapan pun. Dia mengklaim melalui sistem OSS proses perizinan usaha hanya sekitar sejam.

 

“OSS yang pelaksanaannya diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018, merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian. Izin berusaha akan didapat oleh pelaku usaha dalam waktu kurang dari satu jam,” jelas Darmin.

 

(Baca: Mengevaluasi Pelaksanaan OSS)

 

Deputi V Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso, menjelaskan kehadiran OSS ini mempercepat waktu perizinan berusaha. Dia menjelaskan sebelum terdapat sistem OSS kewenangan perizinan usaha berada di berbagai lembaga seperti kementerian dan pemerintah daerah. Namun, OSS ini membuat perizinan terangkum melalui satu sistem saja.

 

Menurutnya, birokrasi proses perizinan sebelumnya terlalu rumit sehingga menghambat investasi. “Saya mendengar izin bangunan itu dulu harus tiga tahun baru keluar. Kemudian pelaku usaha kalau beli gedung juga harus ada izin terus mau ubah gedung juga harus izin lagi. Ini karena peraturannya seperti itu. Bahkan, izin lingkungan lebih rumit lagi,” jelas Bambang.

 

Dia juga mencontohkan terdapat alur perizinan yang tidak sesuai seperti perizinan lokasi usaha yang mengharuskan pelaku usaha harus memiliki lokasi terlebih dahulu baru mengajukan perizinan. Padahal, terdapat risiko besar bagi pelaku usaha karena izin dapat tidak diterbitkan padahal biaya lokasi usaha telah dikeluarkan.

 

“Kenapa izinnya tidak diberikan di depan saja kalau mereka sanggup. Apabila mereka enggak penuhi komitmen langsung dibekukan saja,” jelasnya.

 

Kemudian, sistem OSS saat ini diambil alih Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) sejak Januari 2019. Pengembangan kedepan akan ada pembaruan sistem OSS dari 1.0 menjadi 1.1. Dengan sistem baru tersebut terdapat beberapa kelebihan seperti terdapat penjelasan atau defenisi jenis pelaku usaha, tahapan terpisah sesuai output, format isian legalitas sesuai jenis badan hukum dan badan usaha, dan kegiatan utama dan penunjang sudah dapat dibedakan.

 

Selain itu, OSS V.1.1 mengakomodir izin lokasi daratan, perairan dan hutan. Status izin usaha tidak tertulis, tapi disertakan list persyaratan yang belum terpenuhi, dan liist komitmen dilengkapi Cover Letter OSS + PDF IOK.

 

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng, menyambut positif sistem OSS. Hanya saja, masih terdapat berbagai ketentuan yang tidak berjalan sehingga sistem OSS belum sesuai rencana awal pemerintah.

 

Penyebabnya masih ada tumpang tindih perizinan usaha di tingkat pusat seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata. Selain itu, integrasi sistem perizinan usaha daerah juga belum optimal sehingga pelaku usaha harus mendatangi pemerintah daerah untuk memperoleh beberapa perizinan.

 

“Kami sambut baik karena semangatnya menginginkan izin cepat, murah dan sederhana. Sayangnya, masih ada hambatan pada 3 aspek yaitu regulasi, sistem dan tata laksana. Temuan kami masih ada daerah-daerah belum tersentuh atau perizinannya masih pra-OSS. Lalu, perizinan di tingkat pusat juga masih belum sepenuhnya terintegrasi. Integrasi horizontal antara Kementerian dan Lembaga belum selesai,” jelas Robert.

 

Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui masih ada kekurangan dalam perjalanan OSS. Untuk itu, pihaknya terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan sistem OSS. Salah satu keluhan yang coba diperbaiki adalah menumpuknya antrean layanan OSS di PTSP Pusat BKPM yang seharusnya dengan adanya sistem daring tidak perlu datang langsung ke BKPM.

 

“Berdasarkan jumlah pengguna OSS yang terus bertambah, masih banyak hal yang perlu diperbaiki khususnya dalam hal pengembangan sistem untuk melayani pelaku usaha,” kata Thomas.

 

Sumber: BKPM

 

Antusias pelaku usaha memanfaatkan OSS terus meningkat. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Husen Maulana, mengatakan telah menerbitkan 623.481 Nomor Induk Berusaha (NIB) setelah setahun lalu diluncurkan pada 9 Juli 2018. "Jumlah nomor induk berusaha (NIB) yang terbit selama periode itu mencapai 623.481 atau 1.495 per hari," katanya.

 

Berdasarkan data BKPM, sejak 9 Juli 2018 hingga 29 Agustus 2019, jumlah registrasi akun OSS mencapai 704.084 atau rata-rata 1.688 per hari. Aktivasi akun mencapai 654.889 atau rata-rata 1.570 per hari. Izin usaha yang terbit sebanyak 559.993 atau rata-rata 1.342 per hari. Ada pun, izin komersial atau operasional mencapai 449.603 atau rata-rata 1.078 per hari.
 

Dari data tersebut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mendominasi hingga 95,3 persen atau Rp465,29 triliun. Sementara penanaman modal asing (PMA) sebesar 4,7 persen atau Rp22,94 triliun.

 

Husen menambahkan, permintaan izin usaha juga mengalami peningkatan pada Agustus 2019. Ia mencatat registrasi akun rata-rata mencapai 2.551 per hari. Aktivasi akun mencapai rata-rata 2.365 per hari sedangkan NIB yang diterbitkan mencapai rata-rata 2.737 per hari. Ada pun jumlah izin usaha yang diterbitkan rata-rata 2.048 per hari dan izin komersial/operasional rata-rata 1.639 per hari.

 

Menurut Husen, sebanyak 72,37 persen pengajuan izin di OSS merupakan pelaku UMKM. Sementara 27,63 persen sisanya pelaku usaha non UMKM. BKPM juga mencatat 61,11 persen pengajuan perizinan dilakukan pelaku usaha non perorangan sedangkan sisanya 38,89 persen merupakan pelaku usaha perorangan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua