Senin, 21 October 2019

Presiden Jokowi Diminta Tuntaskan Enam Agenda HAM

Meski tidak disebut dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi ketika dilantik, Minggu (20/10), tapi isu HAM bersifat sentral dan harus menjadi fokus utama pemerintah 5 tahun ke depan.
Ady Thea DA
Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat pelantikan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024. Foto: RES

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, baru saja dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Minggu (20/10/2019) kemarin di gedung DPR/MPR. Setelah dilantik, banyak pekerjaan rumah (PR) yang menanti. Salah satunya terkait penegakan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

 

Koordinator KontraS Yati Andriyani mengatakan Presiden Jokowi harus melanjutkan berbagai macam agenda HAM yang belum tuntas pada masa pemerintahan periode pertama (2014-2019). Janji politik Presiden Jokowi tertuang antara lain dalam Nawacita dan risalah Universal Periodic Review (UPR).

 

Yati menyoroti sedikitnya 6 agenda HAM  yang harus dilanjutkan dan dituntaskan oleh Presiden Jokowi. Pertama, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, selama 5 tahun ini pemerintah gagal untuk mengungkap kebenaran peristiwa tersebut. Pemerintah juga gagal melakukan inisiasi akuntabilitas hukum, memberikan reparasi terhadap korban dan keluarga korban, dan reformasi sektor keamanan sebagai bagian dari proses penuntasan yang berkeadilan.

 

Kedua, penghapusan impunitas dan revisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Yati melihat tidak ada upaya pemerintah untuk menuntaskan reformasi peradilan militer. Akibatnya, sistem peradilan militer terus berdampak pada hilangnya pencapaian keadilan bagi korban. Dalam berbagai kasus yang diadili di peradilan militer periode 2014-2019, Yati mencatat ada 82 kasus menyangkut kekerasan dan vonisnya lebih rendah dari vonis serupa di peradilan umum.

 

“Ini masih jauh dari angka kekerasan TNI yang kami temukan yakni 112 kasus penyiksaan oleh TNI,” kata Yati saat dikonfirmasi, Senin (21/10/2019). Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Berkomitmen Lindungi Hutan

 

Ketiga, pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. KontraS mencatat jumlah kekerasan yang mengatasnamakan agama masih tinggi dengan mayoritas kasusnya dilakukan oleh sesama masyarakat sipil (163 kasus), pemerintah (177 kasus), ormas (148 kasus), dan Polisi (92 kasus).

 

Menurut Yati, tingginya jumlah kekerasan itu terkait kebijakan dan wacana kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap penganut agama dan kepercayaan minoritas. Serta pembiaran terhadap peristiwa kekerasan atas nama agama.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua