Selasa, 29 October 2019

25 Advokat Perkuat Alasan Uji UU KPK

Para Pemohon mempertegas uji formil dan inkonstitusionalitas Dewan Pengawas KPK yang dinilai mengganggu independensi KPK.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan pengujian UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Senin (28/10/2019). Sidang perkara Nomor 59/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan 25 orang yang berprofesi sebagai advokat sekaligus mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Syafi’iyah diantaranya Sunariyo, Netrawati, Rosyidah Setiani, Wiwin Taswin, dan lainnya.

 

Salah satu Pemohon, Wiwin Taswin mengaku telah memperbaiki judul permohonan dengan mempertegas bahwa permohonan ini merupakan pengujian formil UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dan pengujian materiil terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf a UU ini terkait konstitusionalitas keberadaan Dewan Pengawas KPK     

 

“Selain mempertegas pengujiannya, kami juga sudah memasukkan obyek yang diuji yakni UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019,” ujar Wiwin dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Panel Anwar Usman di ruang sidang MK, Senin (28/10/2019). Baca Juga: 25 Advokat Minta MK Batalkan Perubahan UU KPK

 

Pasal 21 ayat (1) huruf a Perubahan UU KPK menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas : a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang.

 

Para Pemohon juga mempertegas legal standing dengan mempertajam bahwa para pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang sedang menempuh kuliah program pascasarjana magister hukum di Universitas Islam As-Syafi'iyah, sekaligus berprofesi sebagai advokat yang concern dalam dunia hukum. Menurut Wiwin, sebagai warga negara yang concern dengan dunia hukum, tentunya memiliki hak konstitusional dalam penegakan hukum di Indonesia.

 

“Secara formil Para Pemohon berhak atas berlakunya UU yang dibentuk melalui prosedur yang benar berdasarkan hukum dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jika, peraturan perundang-undangan dibentuk melalui prosedur yang salah tentu Pemohon akan dirugikan secara konstitusional karena akan terikat dengan UU yang cacat formil itu,” dalihnya.

 

Dalam bagian petitum, Para Pemohon meminta MK mengabulkan permohonan untuk seluruhnya dengan membatalkan Perubahan UU KPK ini. Sebab, dalam pengujian UU No. 19 Tahun 2019 secara formil tidak memenuhi syarat mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pengujian materil, apabila MK mempunyai pendapat lain, setidaknya MK menyatakan Pasal 21 ayat 1 huruf a UU No. 19 Tahun 2019  bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

 

Di sidang sebelumnya, Wiwin Taswin mendalilkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 UUD Tahun 1945. Menurut Para Pemohon, pengesahan UU KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sesuai dengan semangat TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan sama sekali tidak mencerminkan semangat pemberantasan korupsi dalam penyelenggaraan negara.

 

Para Pemohon juga menilai Perubahan UU KPK cacat formil dalam pembentukannya dan pengambilan keputusan oleh DPR juga tidak memenuhi syarat kuorum. Selain proses pembahasan dan pengesahannya begitu cepat, pembahasan RUU KPK ini tidak memenuhi asas partisipasi publik. Dengan demikian, pembentukan Perubahan UU KPK secara nyata melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

 

Pemohon juga mendalilkan KPK adalah lembaga negara yang melekat sifat independen, sehingga terdapat jaminan penindakan dan pencegahan korupsi yang dapat dilaksanakan tanpa intervensi pihak manapun. Namun, adanya Perubahan UU KPK yang memunculkan kewenangan Dewan Pengawas yang dinilai mengganggu independensi KPK.   

 

“Keberadaan Dewan Pengawas KPK ini berpotensi mengganggu independensi KPK sendiri dalam melakukan tugas dan fungsinya. Akibatnya penindakan dan pencegahan korupsi tidak maksimal dan (justru) berpotensi menyuburkan korupsi di Indonesia,” dalih Wiwin.

 

Untuk itu, dalam petium permohonannya, Para Pemohon meminta agar Majelis MK menyatakan berlakunya Perubahan UU KPK secara formil tidak memenuhi prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011 dan harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. 

 

Pengujian Perubahan UU KPK ini juga dimohonkan 190 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia diantaranya Muhammad Raditio Jati Utomo; Deddy Rizaldy Arwin Gommo; Putrida Sihombing; dkk. Kuasa Hukum Para Pemohon Zico Leonard Djagardo Simajuntak menilai pembentukkan Revisi UU KPK ini mengabaikan prinsip yang terkandung dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur prinsip keterbukaan.

 

Proses pembahasan Revisi UU KPK ini tidak ada partisipasi masyarakat dengan cara konsultasi publik seperti yang diatur Pasal 188 ayat (1-3) Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mulai proses penyiapan RUU, pembahasan RUU dan pengesahan menjadi UU, hingga pelaksanaan UU.

 

Menurutnya, penyusunan revisi UU KPK tidak memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga timbul kerugian yang seharusnya dapat dicegah jika asas-asas pembentukan UU terpenuhi. “Atas dasar itu, Pemohon meminta MK menyatakan Perubahan UU KPK tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” pintanya.

 

Dalam permohonan uji materilnya, Zico pun mempersoalkan syarat-syarat pemilihan anggota KPK dan pemilihan pimpinan KPK di Komisi III DPR yang telah diatur Pasal 29 UU KPK. Menurutnya, pemilihan Firly Bahuri sebagai ketua KPK yang baru menuai pro dan kontra. Seharusnya ada mekanisme atau upaya hukum melalui (pembuktian) pengadilan untuk membuat terang proses pemilihan pimpinan KPK itu demi menghilangkan fitnah atau polemik di masyarakat.

 

Karena itu, dalam petitum provisinya, Para Pemohon meminta MK memerintahkan DPR dan Presiden untuk memberhentikan (membatalkan) pelantikan lima anggota KPK terpilh. Selain itu, pembentukan Perubahan UU KPK tersebut mengabaikan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti tertuang dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur adanya prinsip keterbukaan, sehingga mesti dibatalkan.   

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua