Rabu, 30 October 2019

Idham Azis Komitmen Bakal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Idham menyampaikan tujuh program prioritas yang akan dilakukannya ketika memimpin institusi Kepolisian.
Agus Sahbani/ANT
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery (kiri) saat disambut calon Kapolri Komjen (Pol) Idham Aziz (kanan) di Kediamannya di Jalan Panglima Polim, Jakarta, Rabu (30/10). Foto: RES

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menyatakan seluruh fraksi secara aklamasi menyetujui Komjen Polisi Idham Azis sebagai Kapolri setelah menjalani serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan. "Seluruh fraksi secara aklamasi menyetujui Komjen (Pol) Idham Azis menjadi Kapolri," kata Herman Hery di Ruang Rapat Komisi III DPR RI Jakarta, Rabu (30/10/2019) seperti dikutip Antara.

 

Hal itu dikatakannya setelah seluruh fraksi dan pimpinan Komisi III DPR melakukan rapat pleno untuk pengambilan keputusan terkait dengan calon Kapolri yang diajukan Presiden RI Joko Widodo. Setelah keputusan Tingkat I itu disepakati maka pimpinan Komisi III DPR, kata Herman, pihaknya akan bersurat kepada pimpinan DPR untuk bisa diambil keputusan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (31/10/2019) besok.

 

"Apakah bisa disetujui," kata Herman yang dijawab serempak seluruh anggota Komisi III DPR, "Setuju." Dia berharap apa yang diputuskan Komisi III DPR itu bisa berguna bagi bangsa Indonesia dan institusi kepolisian.

 

Usai menjalani uji kelayakan ini, Komjen (Pol) Idham Azis berkomitmen melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dengan slogan pengabdian terbaik untuk institusi Polri. Dia juga berkomitmen untuk mengungkap kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan.

 

Menurut dia, dirinya akan menunjuk Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang baru untuk mengungkap kasus tersebut. Dia akan melantik Kabareskrim baru pada Jum’at (1/11). "Saya nanti setelah dilantik, akan menunjuk Kabareskrim baru dan nanti saya beri dia waktu untuk segera mengungkap kasus itu," kata Idham.

 

Saat menjalani uji kelayakan calon Kapolri di Komisi III DPR RI, Idham menyampaikan tujuh program prioritas yang akan dilakukannya ketika memimpin institusi Kepolisian. Pertama, mewujudkan SDM unggul. Kedua, pemantapan Harkamtibnas. Ketiga, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Keempat, pemantapan media. Kelima, penguatan sinergi polisional. Keenam, penataan kelembagaan. Tujuh, penguatan pengawasan.

 

Idham juga menyampaikan visinya akan melakukan penguatan Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) menuju Indonesia maju. Setelah itu, Pimpinan Komisi III DPR menggelar Rapat Pleno bersama pimpinan kelompok fraksi dan menyetujui secara aklamasi Idham sebagai Kapolri.

 

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menilai keluarga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Idham Azis merupakan keluarga teladan yang patut dicontoh. "Kesimpulan kami adalah ini (keluarga) sakinah, mawaddah, warrahmah yang patut menjadi contoh seluruh anggota institusi Polri," kata Herman Hery.

 

Hal itu disimpulkannya usai pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI mengunjungi kediaman Idham Azis di kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan, Rabu pagi tadi.  Kunjungan ini merupakan tahapan awal dari serangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang harus dijalani Idham Azis terkait pecalonannya untuk menempati jabatan sebagai Kapolri.

 

Sejumlah pertanyaan diajukan pimpinan dan anggota Komisi III kepada keluarga Idham. Pertanyaan seputar kehidupan pribadi untuk mengenal lebih dekat keluarga mantan Kapolda Sulteng ini. "Sebagian besar (pertanyaan) mengenai kehidupan pribadi, contohnya, kehidupan dengan keluarga bagaimana, cara mendidik anak dan keluarga, peran istrinya, sekolah anak-anak," kata dia.

 

Pihaknya pun cukup puas mendengar jawaban-jawaban yang dilontarkan istri dan anak-anak Idham. "Kami cukup puas atas jawaban yang kami dapat tadi. Kami harap semoga Allah selalu melindungi keluarga ini dan Bapak diizinkan sebagai Kapolri nanti," katanya. Baca Juga: Pencalonan Idham Azis Sebagai Kapolri Diperkirakan Bakal Mulus

 

Dalam kunjungannya ke rumah Idham, Herman Hery didampingi sejumlah anggota Komisi III lainnya seperti Desmond Junaidi, Arteria Dahlan, Habibburokhman, Hillary Brigitta Lasut, I Wayan Sudirta, Hinca Pandjaitan, Taufik Basari, Aboe Bakar Alhabsyi, Nasir Djamil, Adang Daradjatun, dan beberapa orang lainnya.

 

Ungkap kasus Novel

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo mengharapkan agar Komjen (Pol) Idham Azis memprioritaskan pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. "Saat ini kebetulan salah satu calon Kapolri-nya adalah Bapak Idham Azis yang juga merupakan ketua tim teknis dalam pengusutan kasus Bang Novel," kata Yudi di Jakarta, Rabu.

 

Saat masih menjabat sebagai Kepala Bareskrim Polri, Idham kebetulan ditunjuk sebagai ketua tim teknis bentukan Polri untuk mengungkap kasus Novel tersebut. "Tentu saja kami menunggu Pak Idham Azis menjadi Kapolri, sehingga memiliki kewenangan yang lebih besar dan lebih luas. Kami harapkan pengungkapan pelaku, baik itu pelaku langsung ataupun yang menyiram, dalang-dalang itu segera diungkap dan jadi prioritas, misalnya dalam 100 hari kepemimpinan beliau," harap Yudi.

 

Ia juga mengharapkan saat kerja tim teknis bentukan Polri berakhir pada Kamis (31/10) sudah dapat disampaikan hasilnya ke publik. "Kami harapkan tanggal 31 Oktober 2019 ketika kerja tim teknis berakhir, sudah dapat sampaikan hasilnya. Apapun hasilnya baik pelakunya tertangkap atau belum tertangkap, ditemukan fakta-fakta baru, bukti-bukti baru, kesaksian baru, bisa diumumkan ke masyarakat sebagai bentuk transparansi," harapnya.

 

Dengan disampaikan hasil kerja tim teknis, lanjut dia, diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bisa mengevaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan oleh tim teknis selama ini. "Apalagi sebelumnya Pak Jokowi juga sudah memotong dari enam bulan (jangka waktu kerja tim teknis) tindak lanjut hasil rekomendasi TPF (Tim Pencari Fakta) gabungan pakar dan Kepolisian menjadi tiga bulan," ujar Yudi mengingatkan.

 

Ia pun mengharapkan jika nantinya pelaku penyerangan terhadap Novel belum juga bisa terungkap, ia meminta Presiden Jokowi membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen. "Sampai saat ini harapan kami jika tidak tertangkap sampai 31 Oktober, Pak Presiden bentuk TGPF untuk ungkap kasus ini setuntas-tuntasnya karena pengungkapan kasus Bang Novel ini akan menjadi pembuka kotak pandora teror-teror terhadap pegawai KPK dan juga pimpinan KPK yang belum terungkap selama ini," tambahnya.

 

Novel Baswedan diserang oleh dua orang pengendara motor pada 11 April 2017 seusai shalat Subuh di Masjid Al-Ihsan dekat rumahnya. Pelaku menyiramkan air keras ke kedua mata Novel, sehingga mengakibatkan mata kirinya tidak dapat melihat karena mengalami kerusakan yang lebih parah dibanding mata kanannya. (ANT)

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua