Sabtu, 23 November 2019

Polemik Putusan MA dalam Kasus First Travel

YLKI menilai Hakim MA seharusnya membuat putusan terobosan di perkara First Travel. KY beranggapan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim tentang aset First Travel tidak menyalahi, baik secara aturan maupun etik.
Fitri Novia Heriani/Aida Mardatillah

Jamaah korban umroh bodong First Travel bereaksi terhadap putusan perkara First Travel yang diputus oleh Mahkamah Agung (MA). Meski pemilik First Travel divonis hukuman pidana 20 tahun dan 18 tahun penjara, namun seluruh aset perusahaan yang menjadi barang bukti tidak dikembalikan kepada jemaah.

 

Aset-aset tersebut menjadi barang rampasan negara yang artinya tidak dikembalikan kepada jemaah melainkan jadi rampasan negara. Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Depok pun akhirnya dikuatkan MA dalam putusan kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

 

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan jika putusan MA itu menjadi anomali. Pasalnya, aset First Travel yang tersisa sudah selayaknya menjadi hak jamaah First Travel yang tertipu dari promo umrah bodong tersebut. Dalam perkara ini, negara tidak mengalami kerugian sehingga putusan tersebut dinilai salah jalur.

 

“Seharusnya memang hak konsumen, tahu-tahu (aset) untuk negara. Itu tidak ada jalurnya sebenarnya karena bukan kerugian negara, itu konsumen yang dirugikan, malah negara diuntungkan,” katanya kepada hukumonline, Jumat (22/11).

 

Tulus menilai, seharusnya negara ikut berkontribusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh jamaah First Travel. Namun putusan MA ini justru menimbulkan masalah baru. Padahal, lanjutnya, dari perkara First Travel ini majelis hakim MA bisa membuat terobosan agar tidak memicu konflik di publik, terutama untuk jamaah First Travel.

 

Salah satu terobosan yang dimaksud Tulus adalah dengan membuat sebuah lembaga ganti rugi khusus untuk perkara First Travel. Lembaga ini nantinya menjadi wadah untuk membahas dan membuat formulasi ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan jamaah First Travel, mengingat aset yang tersisa tidak mungkin cukup jika digunakan untuk memberangkatkan umroh seluruh jamaah.

 

“Harusnya putusan hakim itu membuat terobosan, misalnya kenapa tidak dibuat komisi ganti rugi untuk memformulasikan aset, bagaimana pembagiannya. Karena memang saya kira asetnya yang disita untuk umroh enggak mungkin. Harusnya hakim membuat komisi ganti rugi itu untuk membuat formulasi kira-kira dalam bentuk apa pengembalian kerugian, agar emosi jamaah tidak merasa dirugikan oleh putusan tersebut,” jelasnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua