Rabu, 27 November 2019

Diduga Beri Uang untuk Dirut BUMN, Pengusaha Ini Didakwa Pasal Suap

Nama eks petinggi KPPU disebut-sebut.
Aji Prasetyo
Peiko Njotosetiadi duduk di kursi terdakwa dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/11). Foto: RES

Pieko Njotosetiadi, pengusaha gula yang juga menjabat sebagai Direktur Utama Fajar Utama Transindo akhirnya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pria yang dikenal sebagai juga sebagai penasehat PT Gemini Mulia ini didakwa memberikan suap kepada Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly P Pulungan, sebesar Sin$345 ribu. Pemberian uang diduga terkait dengan keinginan terdakwa untuk mendapatkan Long Term Contract (LTC) atas pembelian gula kristal.

Dolly juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Direktur Pemasaran perusahaan BUMN itu, I Kadek Kertha Laksana juga bernasib sama. Namun dalam persidangan Senin (25/11), ada nama lain yang disebut dalam surat dakwaan, yakni M. Syarkawi Rauf. Penuntut umum menduga ada pemberian lain secara bertahap kepada pria yang pernah menjadi komisaris PTPN VI itu.

Sesuai uraian penuntut umum ada pemberian sebesar Sin$190.300 atau sekitar 1,966 miliar. Uang tidak diberikan sekaligus. Pemberian kepada eks petinggi KPPU itu diduga berkaitan dengan pembuatan kajian agar pemberian kontrak jangka panjang di PT Fajar Utama dan Gemini Mulia tidak terkesan mengandung praktik monopoli.

"Selain itu, untuk menghindari kesan adanya praktek monopoli perdagangan melalui sistem LTC oleh perusahaan Terdakwa, maka Terdakwa meminta Muhammad Syarkawi Rauf yang menjabat Komisaris Utama PTPN VI dan Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk membuat kajian, dimana untuk itu Terdakwa telah memberikan uang kepada Muhammad Syarkawi Rauf seluruhnya sebesar Sin$190.300," jelas penuntut umum dalam surat dakwaan. Hukumonline telah mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Syarkawi, tetapi telepon selulernya tidak bisa dihubungi dan pesan melalui aplikasi WhatsApp hanya centang satu. 

(Lihat juga: Sidang Perdana Terdakwa Penyuap Kasus Distribusi Gula).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan pihaknya akan mendalami informasi tersebut. Menurutnya dalam suatu kasus korupsi, KPK sudah berkali-kali melakukan pengembangan perkara yang memang diduga kuat adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. "Nanti kita lihat dulu menunggu sejauh apa penuntut dapat mengembangkan kasus tersebut. Dalam banyak kasus KPK mengbangkan hasil persidangan demi persidangan agar tujuan ya tentu keadilannya," pungkas Saut.

Kembali ke surat dakwaan, pemberian uang kepada Syarkawi, seperti disebutkan diatas berkaitan dengan pembuatan kajian agar tidak terkesan LTC yang diperoleh Pieko melalui dua perusahaannya melakukan monopoli. Pieko memang mendapat LTC berkaitan dengan pembelian gula produksi petani di PTPN III.

LTC sendiri sebenarnya ditujukan untuk menstabilkan harga pasar salah satu produk utama perkebunan yaitu gula dan mengantisipasi kerugian yang cukup besar. I Kadek Kertha Laksana selaku Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero) berinisiatif untuk membuat kebijakan sistem pola pemasaran bersama gula petani dan gula PTPN seluruh Indonesia dalam bentuk LTC atau kontrak penjualan jangka panjang. 

LTC mewajibkan pembeli gula membeli gula dengan ikatan perjanjian dengan PTPN III (Persero) dengan harga yang akan ditentukan setiap bulan sesuai dengan jumlah pembelian untuk mencegah adanya permainan dari pembeli gula yang hanya membeli gula pada saat harga gula murah dan tidak membeli gula saat harga gula mahal. 

(Baca juga: Hattrik Kedua KPK, OTT dalam Waktu Hampir Bersamaan).

Ada beberapa syarat yang ditetapkan PTPN III, diharuskan membeli gula di PTPN III yang sudah ditentukan dan diharuskan membayar uang muka 40% dari harga gula yang ditawarkan. Dan perusahaan milik Pieko yaitu Fajar Utama Transindo yang mau memenuhi persyaratan tersebut. 

Dolly, selaku Dirut PTPN III dalam sebuah rapat dengan direksi PTPN maupun perwakilan perusahaan swasta meminta agar gula petani sebanyak 75 ribu ton diberikan kepada perusahaan Pieko. Hal ini kembali terjadi dan Pieko lagi-lagi mendapat jatah 75 ribu ton dari gula petani di PTPN III. 

Pemberian jatah tersebut sepertinya bukan masalah karena memang hanya perusahaan Pieko yang sanggup membayar kepada petani hanya salam jangka waktu 10 hari produksi. Nah yang jadi masalah adanya permintaan uang dari Dolly yang kemudian disanggupi oleh Pieko. 

"Keesokan harinya tanggal 1 September 2019 Terdakwa melakukan pertemuan dengan I Kadek Kertha Laksana di sebuah cafe dekat Mall Galaxy Kota Surabaya, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan adanya permintaan uang sebesar AS$250 ribu dari Dolly Parlagutan Pulungan," ujar penuntut umum. 

Dan akhirnya uang tersebut diberikan dalam bentuk dollar singapura sebesar Sin$345 ribu melalui Kadek. Tapi kemudian Kadek ditangkap petugas KPK dan selanjutnya Dolly menyerahkan diri kepada KPK keesokan harinya. Pieko didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf UU Pemberantasan Tipikor. Kini, para pihak yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua