Rabu, 04 Desember 2019

Mengintip Usulan RUU Prolegnas DPR

Keputusan penetapan daftar Prolegnas lima tahunan dan prioritas 2020 bakal diputuskan oleh Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: RES

Setelah pemerintah dan DPD, Badan Legislasi (Baleg DPR) terus menyusun daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahunan (2020-2024) dan prioritas 2020. Masing-masing komisi sudah diberi hak mengusulkan RUU untuk masuk dalam daftar Prolegnas. Baleg telah menyusun puluhan RUU usulan sementara DPR untuk masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020.

 

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengingatkan usulan RUU Prolegnas perlu diimbangi dengan konsistensi komisi dalam melakukan pembahasan RUU tersebut. Selain itu, ada kesamaan pandangan antara Baleg dengan komisi-komisi soal usulan RUU yang disepakati dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

 

Supratman menerangkan telah disepakati masing-masing komisi hanya mengusulkan 2 RUU. Sementara kewenangan Baleg mengusulkan RUU dikembalikan UU No.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

 

“Idealnya Baleg dapat banyak mengusulkan dan membahas RUU. Hanya saja, Baleg dibatasi kesepakatan dalam rapat Bamus. Baleg dalam Prolegnas Prioritas 2020 ini mengusulkan 3 RUU,” kata Supratman.

 

Semua usulan alat kelengkapan DPR atas RUU Prolegnas itu bakal dibahas oleh Bamus untuk didistribusikan pembahasannya di masing-masing komisi. “Komisi -komisi sudah dipanggil dalam rapat Bamus. Rapat Bamus yang dihadiri pimpinan komisi sudah sepakat hanya mengusulkan 2 RUU,” ujar Supratman dalam rapat internal penyusunan daftar Prolegnas di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (3/12/2019) kemarin.

 

Menurutnya, pembahasan lebih detil soal usulan RUU Prolegnas lima tahunan dan prioritas 2020 dilakukan bersama pemerintah dan DPD yang juga turut mengusulkan RUU. Dari pembahasan lanjutan nanti bakal disepakati RUU mana saja yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Nantinya, keputusan penetapan daftar Prolegnas lima tahunan dan prioritas 2020 bakal diputuskan oleh Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD.

 

“Yang pasti, RUU yang telah ada naskah akademik dan draf RUU-nya bisa ditetapkan sebagai RUU Prolegnas,” kata dia.

 

Anggota Baleg DPR Firman Subagyo menilai kesepakatan masing-masing komisi hanya bisa mengusulkan 2 RUU sudah tepat agar pembahasan RUU yang diusulkan efektif dan optimal. Belajar dari pembahasan RUU tentang Pertanahan, ternyata di internal pemerintah sendiri belum ada kesepakatan mengenai materi muatan yang diatur terkait tupoksi masing-masing kementerian/lembaga.  

 

“Sebab masih terjadi egosektoral antar kementerian. Karena itu, masing-masing komisi perlu memastikan RUU yang diusulkan pun telah adanya lobi dengan pemerintah,” ujarnya mengingatkan. Baca Juga: Ini Sejumlah RUU Usulan Pemerintah dan DPD dalam Prolegnas, DPR?

 

Terlepas dari itu, politisi Partai Golkar itu menambahkan Baleg telah menyusun 34 RUU usulan DPR yang bakal diajukan dalam rapat bersama pemerintah dan DPD. “Semoga dapat berjalan efektif dan efisien,” harapnya.

 

 

Bisa bertambah

Namun begitu, dalam pembahasan Baleg masing-masing fraksi partai masih mengusulkan RUU, seperti Fraksi PPP. Anggota Baleg dari Fraksi PPP Illiza Sa’addudin Djamal mengusulkan lima RUU yakni RUU Larangan Minuman Beralkohol yang sudah dua periode DPR tak kunjung rampung pembahasannya.  

 

Kemudian RUU Wisata Halal; RUU Syariah; RUU Anak-Anak Terlantar; dan Revisi UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dari kelima RUU yang diusulkan nantinya bakal diputuskan mana saja RUU yang bakal diusulkan secara resmi oleh Fraksi PPP. “Nanti akan diputuskan hanya dua yang bakal diusulkan masuk long list,” ujarnya.

 

Anggota Baleg DPR lainnya, Ali Taher Parasong mengatakan masih terbuka ruang penambahan usulan RUU Prolegnas. Sebab, masing-masing anggota DPR pun berhak mengusulkan RUU. Dia mengusulkan RUU tentang Analisis Dampak Sosial (Amdas). Baginya, penting mengusulkan RUU tersebut agar adanya jaminan terhadap komunitas kecil akibat buruk pembangunan. “Karena pembangunan cenderung tidak memperhatikan masyarakat kecil,” kata Ali.

 

Sementara Abidin Fikri, anggota Baleg dari Fraksi PDIP, mengusulkan RUU tentang Perlindungan Hak Pasien agar sengkarut pelayanan kesehatan dapat terurai. “Saya usul supaya dimasukan RUU Perlindungan Hak-Hak Pasien.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua